Dilansir dari KalselBabusalam.com, Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah memfokuskan upaya untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran fantastis sebesar Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini. Penyerapan anggaran ini menjadi krusial demi keberhasilan program yang menjanjikan peningkatan gizi masyarakat.
Ketua BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa realisasi penyerapan anggaran BGN sangat erat kaitannya dengan jumlah penerima manfaat yang berhasil dijangkau. Hingga Kamis, 16 Oktober 2025, tercatat penerima manfaat MBG telah mencapai 35,6 juta jiwa. Angka ini masih jauh dari target ambisius 82,9 juta jiwa yang diharapkan.
Dadan lebih lanjut menyebutkan bahwa capaian jumlah penerima manfaat turut dicerminkan oleh berdirinya satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai wilayah. Setiap satu SPPG yang beroperasi mampu menyerap anggaran antara Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar per bulan. Sampai saat ini, sebanyak 12.003 SPPG telah berhasil terbentuk dan aktif.
“Dalam 10 hari ke depan, sekarang sudah Rp 23 triliun nih (penyerapannya), maka penyerapan kami akan bertambah Rp 6 triliun menjadi Rp 33 triliun,” terang Dadan, dilansir dari pernyataannya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada Kamis, 16 Oktober 2025. Pernyataan ini menunjukkan proyeksi peningkatan signifikan dalam waktu dekat.
Untuk tahun ini, BGN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun ditambah dengan dana cadangan senilai Rp 100 triliun untuk menjalankan program MBG. Namun, Dadan mengindikasikan bahwa BGN kemungkinan hanya akan mampu menyerap pagu Rp 71 triliun dan sekitar Rp 28 triliun dari dana cadangan tersebut. Imbasnya, sisa dana cadangan yang tidak termanfaatkan akan dikembalikan ke kas negara.
Meskipun demikian, Dadan mengaku tetap optimistis mampu mengejar target penerima manfaat 82,9 juta jiwa sampai akhir tahun. “Kami optimistis lah ya, kalaupun mungkin mentok-mentok (penerima manfaat) 70 juta, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang Rp 71 triliun,” ujarnya. Keyakinan ini menunjukkan komitmen BGN dalam memaksimalkan jangkauan program.
Dorongan kuat untuk mengoptimalkan anggaran program MBG juga datang dari Kementerian Keuangan. Dilansir dari keterangan kementerian, hingga 3 Oktober 2025, realisasi anggaran program MBG baru mencapai Rp 20,6 triliun, atau sekitar 29 persen dari total pagu anggaran. Angka ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
“Kalau sudah dialokasikan Rp 71 triliun enggak habis, itu sayang. Karena berarti kegiatannya tidak terlaksana secara full,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dilansir dari pernyataannya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025. Beliau menegaskan bahwa tujuan utama program pemerintah bukanlah sekadar menghabiskan anggaran, melainkan bagaimana memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklarifikasi bahwa dana cadangan sebesar Rp 100 triliun untuk BGN sebenarnya belum dianggarkan secara resmi. Ia mengungkapkan bahwa BGN memang pernah mengajukan tambahan anggaran, namun belum disetujui dan dialokasikan oleh Kemenkeu—inilah dana yang kemudian dikembalikan oleh BGN.
Purbaya menekankan bahwa fokus utama Kementerian Keuangan adalah mendorong BGN untuk segera mengejar serapan pagu anggaran Rp 71 triliun yang sudah ada. “Yang mau saya kejar mereka, kan, dianggarkan Rp 71 triliun tahun ini. Yang sudah ada itu, keserap apa enggak? Kan baru 30 persen sekarang yang terserap,” tegasnya, dilansir dari pernyataannya di Hotel JS Luwansa, Kamis, 16 Oktober 2025. Perhatian Kemenkeu tertuju pada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang sudah disetujui.
Pilihan Editor: Jalan Mundur Cukai Minuman Berpemanis
