BANJARBARU, Kalselbabusalam.com – Ancaman krisis pangan, ketahanan energi, potensi bencana, hingga tuntutan kesiapan sebagai gerbang logistik Kalimantan kini dibebankan ke pundak 60 pejabat administrator. Puluhan abdi negara dari lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel, dan Pemkab Kapuas (Kalimantan Tengah) tersebut resmi “dikarantina” untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026.
Membuka acara di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (10/6/2026), Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melempar peringatan keras. Ia menegaskan, pelatihan selama empat bulan ini bukan sekadar formalitas pengisi portofolio karier, melainkan inkubator untuk mendongkrak mutu pelayanan publik yang kerap dikeluhkan masyarakat.
“Yang paling penting adalah pelayanan publik. Jangan sampai setelah mengikuti pelatihan ini pelayanan kepada masyarakat tetap kurang baik,” tegas Muhidin di hadapan para peserta.
Muhidin meminta seluruh peserta memanfaatkan momentum strategis ini untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan. Mengingat krusialnya materi yang diberikan, ia melarang keras peserta meninggalkan kelas tanpa alasan yang benar-benar mendesak.
Proses penggemblengan para pejabat ini dirancang secara maraton hingga 15 Oktober 2026. BPSDMD menerapkan metode blended learning, yang memadukan tatap muka secara klasikal dan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Muhidin merinci, para peserta wajib mengikuti sesi pembelajaran langsung di kampus BPSDMD dengan sistem menginap selama total 12 hari. Sisanya, tahapan diklat akan dilanjutkan secara daring via aplikasi Zoom dari instansi asal masing-masing.
Demi efektivitas jangka panjang, Gubernur juga menginstruksikan manajemen BPSDMD untuk mendokumentasikan seluruh materi dari narasumber dan pembimbing. Langkah digitalisasi ini dimaksudkan agar materi serupa bisa diakses kembali sebagai bahan pembelajaran berkelanjutan di masa depan. Di akhir diklat, para pejabat dituntut menjaga integritas dan menjadi teladan profesionalisme di lingkungan kerja.
Kepala BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Faried Fakhmansyah, menjelaskan bahwa kurikulum PKN Tingkat II tahun ini sengaja dikerucutkan pada kepemimpinan adaptif. Fokusnya tajam: merespons empat isu krusial yang sedang dihadapi pusat maupun daerah, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, kebencanaan, dan ekonomi.
Tema-tema tersebut dinilai sangat relevan dengan posisi geopolitik dan geografis Kalimantan Selatan saat ini.
“Peserta akan mengidentifikasi berbagai persoalan strategis dan merumuskan solusi sesuai bidang tugas serta pengalaman masing-masing,” kata Faried. Output akhirnya adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Faried menambahkan, pengawasan ketat akan diberlakukan sepanjang empat bulan masa kedisplinan ini, baik saat fase di dalam kampus maupun luar kampus. Pihaknya tidak akan segan menjatuhkan sanksi bagi peserta yang indisipliner.
“Pesan Bapak Gubernur sangat jelas, seluruh peserta harus mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh karena terdapat aturan yang harus dipatuhi serta konsekuensi bagi yang melanggar,” pungkas Faried. (mckalsel)
