BANJARBARU — KALSELBABUSALAM.COM Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mulai mengambil langkah preventif menghadapi ancaman penurunan pendapatan daerah. Antisipasi dilakukan dengan menggelar evaluasi total terhadap seluruh program kerja dan belanja daerah menjelang penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Langkah ini diambil agar proporsi belanja pegawai tidak membengkak dan melanggar batas regulasi jika pendapatan daerah benar-benar merosot.
“Secara internal tidak ada permasalahan yang mendesak, tetapi kami tetap akan melakukan evaluasi terhadap program-program kegiatan dan belanja daerah, terutama untuk perencanaan tahun 2027,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra, usai mengikuti rapat kerja virtual bersama Komisi II DPR RI di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Galuh menjelaskan, kondisi fiskal Bumi Lambung Mangkurat saat ini sebenarnya masih berada di zona aman, khususnya pada komposisi belanja pegawai. Namun, Pemprov Kalsel enggan terlena. Tren penurunan pendapatan daerah yang mulai membayangi berbagai wilayah di Indonesia menjadi alarm bagi pihak eksekutif.
“Proyeksi pendapatan daerah di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan tren yang perlu dicermati. Jika terjadi penurunan pendapatan, maka proporsi belanja pegawai terhadap APBD berpotensi meningkat dan mendekati bahkan melampaui batas yang ditetapkan regulasi,” kata Galuh memaparkan analisisnya.
Menindaklanjuti potensi risiko tersebut, Pemprov Kalsel segera berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tujuannya jelas: menyaring ulang program kerja dan memangkas belanja yang tidak efisien.
“Kami akan memfokuskan anggaran pada program-program yang menyentuh akar permasalahan masyarakat dan memberikan manfaat langsung bagi pembangunan daerah,” tuturnya.
Selain menyisir anggaran program, reformasi internal juga menyasar pada sektor sumber daya manusia. Pemprov Kalsel bakal mengkaji ulang kebutuhan riil pegawai serta efektivitas kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya.
Langkah ini dinilai krusial agar alokasi APBD berbanding lurus dengan hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh publik.
“Nanti akan kami bahas lebih lanjut bersama tim anggaran mengenai fokus program tahun 2027. Pemerintah daerah harus berhitung secara cermat mengenai apa yang menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan setiap tahun,” jelas Galuh.
Melalui raker bersama parlemen di Senayan, Pemprov Kalsel berharap munculnya fleksibilitas regulasi dari pemerintah pusat yang mampu mengamankan keberlangsungan pembangunan di daerah.
“Harapannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, baik di Kalimantan Selatan maupun secara nasional, dapat berjalan lebih baik sehingga berbagai permasalahan masyarakat dapat diselesaikan secara lebih efektif,” pungkah Galuh.(*)
