BANJARMASIN — KALSELBABUSALAM.COM
Ruang kelas dan gawai para pelajar di Kalimantan Selatan kini berada dalam radar intaian propaganda ekstremisme. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memperingatkan bahwa pola rekrutmen kelompok radikal telah bergeser masif ke platform digital, menyasar ruang-ruang percakapan daring generasi muda.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Kepala Subbidang Penanganan Konflik Bakesbangpol Kalsel, Israjuddin, yang hadir mewakili Plt Kepala Bakesbangpol Kalsel, Ronny Eka Saputra. Ia menjadi pembicara kunci dalam Rapat Koordinasi Kegiatan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter yang dihadiri oleh seluruh Kepala SMK Negeri se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Jumat (5/6/2026).
Dalam paparannya yang bertajuk “Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Radikalisme di Provinsi Kalimantan Selatan”, Israjuddin membongkar anomali media sosial yang kini menjadi tantangan terbesar. Kelompok radikal—yang menghendaki perubahan sosial-politik secara ekstrem dan menabrak hukum serta prinsip demokrasi—sengaja membidik remaja karena emosi mereka yang masih labil.
“Peran sekolah sangat strategis dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, sikap toleran, serta kemampuan berpikir kritis sehingga tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan paham radikal,” ujar Israjuddin di hadapan para kepala sekolah.
Menghadapi taktik siber ini, Bakesbangpol mendesak para pendidik tidak hanya mengajar, tetapi juga berfungsi sebagai agen deteksi dini (early warning system). Guru diminta lebih peka membaca anomali psikologis dan perubahan perilaku siswa di lingkungan sekolah.
Menurut Israjuddin, indikator yang harus diwaspadai antara lain munculnya sikap intoleran, eksklusif, hingga penolakan terbuka terhadap nilai-nilai kebangsaan. Jika gejala ini ditemukan, sekolah wajib mengambil langkah cepat namun tetap persuasif.
“Pencegahan harus dilakukan melalui penguatan nilai Pancasila, moderasi beragama, pendidikan karakter, serta pembiasaan sikap saling menghormati dalam kehidupan sekolah. Lingkungan pendidikan harus menjadi ruang yang aman, inklusif, dan kondusif bagi tumbuhnya generasi yang cinta tanah air,” katanya menambahkan.
Guna memetakan ancaman secara lebih presisi, agenda rakor ini juga menghadirkan tim ahli dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Kehadiran personel antiteror ini secara khusus untuk membedah anatomi gerakan radikal serta memberikan pembekalan taktis mengenai kebijakan anti-radikalisme kepada para kepala sekolah.
Bakesbangpol menegaskan bahwa membentengi sekolah dari infiltrasi ideologi ekstrem tidak bisa bertumpu pada pundak pendidik semata. Perlu ada kerja sama taktis yang terintegrasi.
“Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, media, serta keluarga untuk membangun sistem deteksi dan pencegahan yang efektif,” tegas Israjuddin.
Melalui koordinasi intensif ini, para Kepala SMK Negeri di Kalsel ditargetkan mampu memperketat benteng literasi digital siswa dan memperkuat program pembangunan karakter. Kepala sekolah kini resmi didelegasikan sebagai garda terdepan untuk memastikan ruang akademik tetap steril dari paparan paham ekstrem kanan maupun kiri. (mckalsel)
