Kalimantan Selatan mencetak sejarah baru dalam transformasi hukum nasional. Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi memilih Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin sebagai lokasi perdana di Indonesia untuk menggelar Seminar Academic Engagement dalam rangka pembentukan Adhyaksa Chamber 2026, pada Selasa (30/6/2026).
Langkah strategis yang berlangsung di Aula Prof. H. Idham Zarkasi, Fakultas Hukum ULM ini, dirancang untuk menghimpun masukan ilmiah, normatif, dan konseptual dari para akademisi terkait cetak biru (blueprint) Adhyaksa Chamber. Lembaga baru ini diproyeksikan menjadi pusat layanan, koordinasi, sekaligus mediasi dan arbitrasi sengketa perdata maupun tata usaha negara di Indonesia.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang hadir didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Syarifuddin dan Kepala Inspektorat Ahmad Fedayyen, memberikan apresiasi tinggi atas penunjukan ini.
“Kami selaku pemerintah menyampaikan banyak terima kasih kepada Kejaksaan Agung. (Seminar Academic Engagement) ini sebagai penghargaan bagi Kalimantan Selatan,” ujar Muhidin usai kegiatan.
Muhidin juga memuji performa ULM di bawah kepemimpinan Rektor Prof. Achmad Alim Bachri, yang ia nilai tengah mengalami lompatan prestasi signifikan di tingkat nasional maupun internasional, sehingga layak menjadi mitra strategis Korps Adhyaksa.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Dr. R. Narendra Jatna, S.H., LL.M., yang hadir langsung sebagai keynote speaker, menegaskan alasan di balik pemilihan ULM sebagai pionir program ini. Menurutnya, pelibatan kampus sangat krusial dalam menyempurnakan fungsi Adhyaksa Chamber.
“ULM adalah kampus pertama di Indonesia untuk pelaksanaan Seminar Academic Engagement dalam rangka pembentukan Adhyaksa Chamber,” kata Narendra.
Lebih lanjut, Narendra menjelaskan bahwa Adhyaksa Chamber diinisiasi sebagai wadah formal untuk melaksanakan mediasi dan arbitrasi sengketa. Transformasi kelembagaan ini bergerak cepat; pekan lalu, Kejaksaan Agung baru saja meresmikan revitalisasi Gedung Adhyaksa Chamber di Jakarta, yang kini langsung diikuti dengan uji publik akademis di daerah.
Dalam laporan pembukaannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Tyas Widiarto, mengungkapkan bahwa forum hilirisasi gagasan hukum ini diikuti oleh sedikitnya 100 peserta lintas sektor.
“Kegiatan diikuti dari unsur civitas akademika, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, BUMN, BUMD, serta pers,” papar Tyas.
Melalui Academic Engagement ini, Kejaksaan RI berharap struktur dan fungsi Adhyaksa Chamber sebagai pusat resolusi konflik hukum di luar pengadilan dapat berjalan lebih akuntabel, adaptif, dan memiliki legitimasi ilmiah yang kuat sebelum diimplementasikan secara penuh pada tahun 2026. (Adpim)
