BANJARBARU — KALSELBABUSALAM.COM
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan blak-blakan mengenai adanya ganjalan dalam mengeksekusi 10 program direktif Presiden RI di tingkat tapak. Meski menyatakan komitmen penuh, pemerintah daerah mengaku masih tertatih menghadapi sejumlah kendala implementasi di lapangan. Tarik-ulur kesiapan daerah dan pembagian porsi kerja ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring bertajuk Forum Daerah Bersuara yang diinisiasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri di Banjarbaru, Kamis (11/6/2026).
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, mengungkapkan bahwa forum ini menjadi panggung kritis bagi daerah untuk menyodorkan rapor merah-hijau pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut. Program-program kakap yang dilaporkan meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, pembangunan tiga juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
“Hari ini kami melaporkan progres perkembangan terhadap 10 program direktif Bapak Presiden… Progres Kalimantan Selatan kami sampaikan dalam rapat koordinasi ini,” ujar Subhan, Kamis (11/6/2026).
Kendati Subhan menegaskan Kalimantan Selatan mendukung penuh seluruh agenda strategis Jakarta, ia tidak menampik adanya kerikil tajam dalam realisasinya di ranah lokal.
“Ada program yang berjalan lancar dan ada pula yang masih menghadapi kendala. Semua masih berproses. Mudah-mudahan melalui rapat koordinasi ini kita dapat berdiskusi dan berbagi pengalaman untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi masing-masing daerah,” tambah Subhan, menyoroti pentingnya evaluasi silang antarwilayah.
Sinyal intervensi daerah ini langsung direspons oleh Senayan. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang hadir langsung dalam forum tersebut, mengingatkan bahwa kunci utama keberhasilan program mercusuar Presiden ini mutlak berada di tangan birokrasi daerah, bukan di Jakarta. Rifqinizamy mendesak agar forum ini segera melahirkan rekomendasi konkret terkait batas tegas tanggung jawab finansial dan operasional.
“Kami sangat berharap dukungan pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi untuk memastikan program-program strategis nasional dapat berjalan dengan baik. Walaupun didanai melalui APBN, pelaksanaannya berada di daerah sehingga dukungan daerah menjadi sangat penting,” tegas Rifqinizamy.
Politikus Senayan itu menambahkan, kejelasan porsi kerja harus segera dipetakan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran atau bahkan kekosongan eksekutor di lapangan.
“Forum ini diharapkan dapat memetakan mana yang menjadi porsi pemerintah pusat dan mana yang menjadi tanggung jawab daerah. Dengan demikian, pola sinergi yang dibutuhkan dapat terbangun secara lebih kuat dan berkelanjutan,” katanya.
Dari sisi regulator, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa Forum Daerah Bersuara sengaja didesain untuk membedah anatomi masalah hingga ke level mikro. Pemerintah pusat, menurut Yusharto, memerlukan data riil dari bawah—bukan sekadar laporan formalitas di atas kertas.
“Sinkronisasi pelaksanaan 10 program prioritas Presiden tidak hanya dilakukan pada level makro, tetapi juga perlu melihat detail pelaksanaan di lapangan. Melalui rapat koordinasi ini kita dapat mengetahui kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah,” jelas Yusharto.
Ia menuntut pemerintah daerah tidak pasif dan hanya menunggu kucuran dana pusat, melainkan harus lincah memanfaatkan potensi lokal.
“Daerah diharapkan mampu mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki serta menangkap peluang-peluang baru untuk mendorong pembangunan. Kreativitas dan inovasi daerah menjadi kunci dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas Presiden,” pungkasnya.
Rapat koordinasi regional yang juga dihadiri oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Ahmad Alim Bachri, ini berakhir dengan satu harapan besar dari Bumi Banua: terpangkasnya ego sektoral antara Jakarta dan daerah demi efektivitas program yang langsung menyentuh masyarakat bawah.(mckalsel)
