Program Sri Kayu di Solo: Tantangan dan Kendala yang Dihadapi
Program Sri Kayu menjadi salah satu inisiatif utama dalam era kepemimpinan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Tujuan dari proyek ini adalah menjadikan gedung tersebut sebagai sentra industri yang mampu menghasilkan produk berkualitas untuk pasar ekspor. Namun, proses implementasi program ini menemui berbagai tantangan, terutama dari sisi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang sebelumnya hanya berperan sebagai pedagang.
Ketua Koperasi Mentari, Sumarji, menyampaikan bahwa peralihan dari status pedagang menjadi pengrajin merupakan hal yang cukup sulit. Sebelumnya, para pedagang hanya membeli barang setengah jadi dan melakukan finishing sebelum dijual. Namun, dengan adanya Sri Kayu, mereka diminta untuk mulai memproduksi dari awal agar bisa memenuhi standar ekspor.
“Dalam pelatihan, kami mencoba membantu mereka menjadi pengrajin. Namun, kenyataannya cukup sulit. Banyak dari mereka tidak memiliki kemampuan atau pemahaman tentang proses produksi,” ujarnya.
Di Pasar Mebel Gilingan, yang terletak di Jalan Kolonel Sutarto, Gilingan, Banjarsari, kondisi perekonomian sebelum pembangunan Sri Kayu cukup baik. Para pedagang biasa membeli mebel mentahan lalu melakukan finishing sebelum dijual. Pasar ini memiliki 60 kios yang ramai dengan aktivitas perdagangan.
Namun, pemerintah memutuskan untuk merelokasi para pedagang ke Pasar Mebel Eks-Bong Mojo. Dengan tujuan untuk membuat lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga memberikan fasilitasi berupa pendirian koperasi dan pelatihan kepada para pedagang agar bisa beralih ke bisnis produksi.
“Sebelum dibangun, ada sekitar 60 pengrajin. Setelah dibangun, mereka dipindahkan ke Bong Mojo. Di sana juga tersedia sekitar 60 kios. Namun, tidak semua pedagang bisa masuk ke IKM. Hanya yang tergabung dalam Koperasi Mentari,” tambahnya.
Awalnya, sebagian besar pedagang menolak rencana ini. Mereka ingin tetap tinggal di Pasar Mebel Gilingan. Namun, setelah beberapa kali dialog di Balai Kota, keputusan pemerintah tidak bisa ditawar lagi. Meski ada yang setuju dan tidak setuju, akhirnya para pedagang dipindahkan ke lokasi baru.
Setelah enam bulan berjalan, para pedagang justru menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan mesin canggih dan fasilitas yang tersedia di Sri Kayu. Hingga saat ini, belum ada transaksi yang berhasil dilakukan di tempat tersebut.
“Kendala utamanya adalah SDM. Banyak dari mereka tidak mampu mengoperasikan mesin-mesin tersebut. Mindset mereka masih seperti dulu, hanya sebagai pedagang. Tidak mampu memproduksi dari awal,” ujarnya.
Menurut Sumarji, jika pembangunan sentra industri seperti ini dilakukan di lingkungan pengrajin, hasilnya akan lebih optimal. Namun, Sri Kayu justru dibangun di tengah-tengah area yang sebelumnya hanya berisi pedagang, bukan pengrajin.
“Contohnya, jika dibangun di Kalioso atau Nganjuk, daerah yang memiliki banyak pengrajin, manfaatnya akan sangat besar. Tapi di sini justru dilema karena tidak ada pengrajinnya,” katanya.
Selain itu, Pasar Mebel Eks-Bong Mojo juga mengalami penurunan drastis. Karena lokasinya yang kurang strategis dan minim promosi, pasar ini sepi dan belum ada peresmian resmi. Hal ini memperparah kesulitan para pedagang dalam membangun kembali reputasi dan daya tarik pasar baru.
“Pemerintah perlu lebih serius dalam promosi. Tanpa event atau sosialisasi, pasar ini sulit dikenal masyarakat. Bahkan, sampai sekarang belum ada peresmian,” ungkapnya.
