PURUK CAHU — KALSELBABUSALAM.COM
Ratusan kepala desa di pedalaman Kalimantan Tengah mendadak harus duduk bersama di satu gedung. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Murung Raya mengumpulkan seluruh kepala desa, ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), serta perangkat dari 116 desa dan 10 kecamatan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa di Gedung Pertemuan Umum Tira Tangka Balang, Puruk Cahu, yang berlangsung pada 12 hingga 13 November 2026.
Langkah masif ini diambil bukan tanpa alasan. Di tengah derasnya arus desentralisasi fiskal dan kucuran dana jumbo ke tingkat tapak, tata kelola keuangan desa kian menjadi sorotan tajam. Pemerintah daerah tidak ingin lagi mendengar celah administrasi yang berujung pada temuan hukum atau penyerapan anggaran yang jalan di tempat.
“Melalui Bimtek ini, peserta diharapkan memahami perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan,” demikian ditegaskan dalam kerangka kebijakan acara tersebut.
Kehadiran 116 desa dalam satu forum—termasuk Kepala Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Hj. Endang, serta Kepala Desa Olung Dojo, Erly Sutisna—menegaskan, pembinaan kali ini dilakukan secara menyeluruh dan tanpa setengah-setengah.
Dalam pemaparan materi yang merujuk pada regulasi pusat, kerangka kerja pengelolaan keuangan desa kini berpayung pada seperangkat aturan yang semakin ketat. Mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui melalui UU Nomor 3 Tahun 2024, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Tidak ketinggalan, aturan teknis seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa turut dijabarkan secara gamblang kepada para peserta.
Menariknya, agenda hari pertama dan kedua Bimtek ini tidak hanya diisi oleh paparan internal pemerintah daerah atau Kementerian Dalam Negeri, melainkan menghadirkan jejaring pengawas lintas sektoral yang solid. Kejaksaan Negeri Murung Raya hadir membawa program strategis Jaga Desa, sebuah instrumen preventif agar para pengelola anggaran terhindar dari jerat hukum akibat salah kelola.
Selain itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), hingga Dinas Sosial turut bergantian memberikan pembekalan teknis. Mulai dari audit pertanggungjawaban hingga sinkronisasi data melalui DTSEN diramu dalam jadwal padat sejak pukul 08.00 WIB hingga sore hari.
Besarnya anggaran yang dikelola desa—melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, hingga sumber pendapatan sah lainnya—menuntut standar akuntabilitas yang setara dengan instansi pemerintah tingkat atas. Lemahnya pemahaman administratif di tingkat desa kerap menjadi batu sandungan utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat akar rumput.
DPMD Murung Raya menekankan, orientasi akhir dari tata kelola keuangan yang transparan ini bermuara pada satu titik: kemaslahatan warga.
“Desa yang tertib administrasinya, akan kuat kepercayaannya di mata masyarakat. Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan sumber pendapatan desa lainnya harus dikelola untuk manfaat nyata bagi masyarakat,” tulis catatan redaksi menggarisbawahi komitmen tersebut.
Dengan berakhirnya rangkaian Bimtek pada 13 November 2026 ini, para kepala desa dan aparatur dituntut untuk membawa pulang bukan sekadar tumpukan materi pelatihan, melainkan standar operasional baru yang lebih bersih, akuntabel, dan berpihak penuh pada kesejahteraan rakyat di Bumi Tira Tangka Balang.
