KALSELBABUSALAM.COM
Banjarmasin – Rumah Sakit Sultan Suriansyah menjadi pusat perhatian publik setelah dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menyeruak, disertai isu perselingkuhan yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Puluhan massa dari LSM Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban) Kalimantan Selatan bersama Pemuda Islam Kalsel, menggelar aksi damai di depan Kantor Pemerintah Kota Banjarmasin pada kamis (23/1).
Koordinator aksi, H. Dinjaya, menuntut Wali Kota Banjarmasin untuk segera mencopot Direktur Utama RS Sultan Suriansyah beserta Kepala Bidang-nya. “Kami menduga adanya permainan proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun anggaran 2023. Mulai dari persekongkolan tender, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, hingga mark-up anggaran. Ini adalah bentuk korupsi yang harus dihentikan,” tegas Dinjaya dalam orasinya.
Tidak hanya soal korupsi, Dinjaya juga mengungkap isu perselingkuhan yang melibatkan dua ASN di lingkup Pemkot Banjarmasin. Kedua oknum, berinisial TAR dan SN, “Ini tidak hanya soal integritas, tetapi juga moralitas. ASN seharusnya menjadi contoh, bukan sebaliknya,” katanya.
Dugaan lainnya adalah keterlambatan pembayaran gaji ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, khususnya pegawai puskesmas, selama dua bulan berturut-turut pada November dan Desember 2024. “Tidak ada alasan yang jelas atas keterlambatan ini. Bagaimana bisa mereka bekerja optimal jika hak dasarnya tidak terpenuhi?” ujar Dinjaya.
Aksi tersebut diterima oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, H. Arifin Noor, didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Machli Riyadi. Menurut Arifin, pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan sesuai prosedur. “Kami akan mendalami surat yang masuk, bekerja sama dengan Forkopimda, Kejaksaan, Polresta, Inspektorat, maupun BKD,” ujarnya singkat.
Pemerintah kota Banjarmasin sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut.Walikota Ibnu Sina saat ini sedang melaksanakan ibadah Umroh ke Tanah Suci.
Ketegangan di sekitar isu ini mencerminkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah. “Ini bukan sekadar aksi. Ini adalah perjuangan untuk menegakkan keadilan dan membangun pemerintahan yang bersih,” tutup Dinjaya, sebelum massa membubarkan diri dengan tertib untuk menuju ke Kantor Kejati Kalsel.
Kasus ini kini menjadi ujian besar bagi integritas Pemerintah Kota Banjarmasin. Akankah langkah tegas diambil untuk menuntaskan dugaan korupsi dan isu moral yang mencuat, atau justru ada upaya pengalihan isu? Jawaban atas pertanyaan ini kini menjadi sorotan publik.(Ina)
