Sejumlah platform homeless media yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF) membantah kabar mereka dirangkul pemerintah. Hal ini setelah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengumumkan pendekatan baru dalam memperluas komunikasi publik di era digital.
Pengumuman itu dilakukan usai Qodari bertemu perwakilan INMF di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/7). Salah satu langkah yang ditempuh Qodari yakni merangkul guna memperluas jangkauan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Sehari setelah pertemuan sejumlah platform yang diundang oleh Bakom mengunggah pernyataan sikap melalui media sosial Instagram (IG), salah satunya yakni USS Feeds lewat akun IG @ussfeeds pada Kamis (7/5).
Dalam unggahan tersebut, USS Feeds mengatakan tidak pernah bertemu, menghadiri agenda, ataupun membuat kerja sama dan kesepakatan apa pun dengan Bakom.
“Jadi, informasi yang saat ini beredar terkait hal tersebut tidak benar. USS Feeds percaya bahwa independensi dan keberpihakan pada aspirasi publik merupakan nilai yang harus dijaga,” tulis @ussfeeds.
Platform homeless media lainnya seperti bapak2id juga mengatakan mereka tak ikut-ikutan dalam pertemuan. Mereka juga membantah menjadi anggota INMF.
“Kami sama sekali tidak terlibat, kaga hadir dan kaga ngarti soal itu,” demikian penjelasan akun bapak2id dalam akun Instagram mereka.
Pernyataan serupa juga disampaikan Pandemic Talks yang membantah direkrut oleh Bakom. Mereka mengatakan keterlibatan dalam INMF adalah upaya membangun jejaring pelaku new media untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung.
“Pandemic Talks tetap berkomitmen sebagai New Media yang menjunjung nilai-nilai independen dan kemanusiaan,” demikian penjelasan Pandemic Talks dalam akun Instagram.
Begitu pula Folkative yang membantah adanya pertemuan dengan Bakom maupun pemerintah kemarin. Mereka berjanji akan terus menjaga independensi dalam menjalankan aktivitasnya.
“Folkative juga bukan merupakan mitra resmi pemerintah,” bunyi penjelasan resmi Folkative.
Pernyataan sikap Folkative usai pernyataan Kepala Bakom Muhammad Qodari. (Instagram/folkative)
Keterangan serupa juga disampaikan oleh Komite Indonesia New Media Forum melalui akun media sosial IG @inmf.id. Unggahan tertanggal Kamis, 7 Mei, itu memuat empat poin pernyatan sikap. Satu diantaranya yakni menuliskan keterangan tidak ada komitmen maupun kesepakatan antara INMF dan Bakom.
INMF menyatakan bahwa daftar media yang beredar di publik merupakan pemetaan ekosistem industri dan media sosial, bukan daftar anggota resmi.
Dalam keterangan tersebut, INMF masih dalam tahap penggodokan internal dan belum membuka pendaftaran anggota secara formal maupun membangun kemitraan dengan pihak manapun.
“Independensi adalah aset utama media baru. Tanpa kepercayaan publik, keberadaan kami tidak memiliki arti,” tulis @inmf.id.
Alasan Bakom Ingin Gandeng New Media
Dalam konferensi pers, Qodari mengatakan Indonesia New Media Forum menjadi wadah kolaborasi bagi sejumlah pelaku media digital yang sebelumnya dikenal sebagai homeless media dan kini telah bertransformasi menjadi entitas media baru.
Forum tersebut menghimpun berbagai platform digital yang menyajikan beragam kontek spesifik, mulai dari soal gaya hidup, hiburan, komunitas, hingga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Mereka antara lain Folkative, Indozone, Dagelan, Indomusikgram, Infipop, USS Feeds, Bapak-Bapak ID, Menjadi Manusia, dan GNFI,
Selain itu, Qodari juga menyebutkan Creativox, Kok Bisa, Taubatters, Pandemictalks, Kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Goodstats, Hai Dudu, Proud Project, Kumpul Leaders, CXO Media, The Mapple Media, Melodi Alam, Mahasiswa dan Jakarta, serta Mature Indonesia.
Qadari menilai pelibatan dan penguatan kolaborasi ini menjadi langkah untuk mendorong peningkatan kualitas konten sekaligus memperluas efektivitas komunikasi publik pemerintah.
“Dengan realita bahwa New Media sudah punya followers yang cukup besar, mungkin bisa sampai 100 juta dengan views yang bisa mencapai angka miliaran, 4 sampai 6 miliar satu bulan, hemat kami yang terbaik adalah kita bisa engage,” kata Qadari, sebagaimana diberitakan oleh Antara pada Rabu (6/5).
Berisiko Kehilangan Audiens
Pakar Komunikasi Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai langkah Istana dalam merangkul ‘new media’ adalah bagian dari upaya menaikkan keterikatan antara pemerintah dan warganet.
Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan dengan mengemas informasi kebijakan dan aturan pemerintah menggunakan bahasa yang lebih kekinian dan disesuaikan dengan berbagai segmen pemberitaan agar tidak terkesan kaku maupun formalistis.
Wasisto menilai pendekatan tersebut memiliki sisi positif karena dapat memudahkan masyarakat memahami informasi pemerintah secara lebih cepat dan sederhana.
Namun, ia juga melihat adanya tantangan bagi media baru yang berada dalam posisi dilematis, yakni ketika harus menyajikan konten pemerintah yang belum tentu mampu menarik minat publik yang semakin kritis terhadap informasi resmi.
“Media baru berada dalam posisi dilematis antara mereka dihadapkan pada posting konten negara, namun belum itu menarik minat publik yang kritis,” kata Wasisto lewat pesan singkat WhatsApp pada Kamis (7/5).
Wasisto juga mengingatkan adanya risiko bagi sejumlah ‘new media’ yang selama ini telah memiliki segmentasi konten spesifik, seperti gaya hidup, hiburan, komunitas, maupun Iptek.
Menurutnya, ketika media-media tersebut mulai diarahkan untuk memuat konten pemerintah, hal itu berpotensi memengaruhi karakter audiens yang sebelumnya terbiasa mengonsumsi konten sesuai minat tertentu.
Perubahan pola konten yang terlalu berorientasi pada informasi pemerintah dikhawatirkan dapat mengurangi kedekatan emosional antara platform dan pengikutnya.” Ketika ada arahan posting konten negara, tentu akan berpengaruh pada warganet yang terbiasa dengan konten spesifik,” ujarnya.
