Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan kesanggupannya untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang kini dikenal sebagai Whoosh. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pembayaran utang Whoosh tak perlu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya menjelaskan, Danantara memiliki ketersediaan dana yang memadai, berasal dari dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekitar Rp 90 triliun. Angka ini jauh melampaui kebutuhan pembayaran utang tahunan sepur kilat Whoosh yang hanya sebesar Rp 2 triliun. “Uang tersebut lebih dari cukup untuk menutupi pembayaran tahunan kereta cepat yang sebesar Rp 2 triliun. Saya yakin dana yang tersedia setiap tahunnya akan melimpah,” ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu. Pernyataan ini ia sampaikan usai Rapat Dewan Pengawas Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu, 15 Oktober 2025.
Meski demikian, Purbaya menambahkan bahwa CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, tengah mengkaji skema pembayaran utang ini secara mendalam. Menurutnya, China Development Bank sebagai kreditur tidak mengharuskan pemerintah secara langsung melakukan pembayaran, asalkan struktur dan mekanisme pembayarannya jelas dan transparan. “Seharusnya ini bukan menjadi masalah yang berarti,” imbuhnya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, telah memaparkan dua opsi penyelesaian yang tengah dievaluasi. Opsi pertama adalah melalui penambahan modal atau equity, sementara opsi kedua adalah pengambilalihan infrastruktur oleh pemerintah. Pendekatan ini, menurut Dony, lazim diterapkan dalam praktik industri perkeretaapian di berbagai negara.
Dony juga menyoroti dampak ekonomi signifikan yang dibawa oleh proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini telah berhasil meningkatkan mobilitas masyarakat dan menarik hingga 30 ribu penumpang per hari. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan bisnis PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang kini merupakan bagian integral dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, melalui skema pembiayaan yang tepat dan berkelanjutan.
Senada dengan Purbaya, Menteri Negara Prasetyo Hadi juga memastikan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk menggunakan dana APBN guna melunasi utang proyek kereta cepat ini. Dalam keterangannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu malam, 12 Oktober 2025, Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah telah aktif membahas langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani kas negara. “Beberapa waktu lalu, sudah dibicarakan untuk mencari skema yang memungkinkan beban keuangan ini bisa mendapatkan jalan keluar,” kata Prasetyo, dilansir dari Antara.
Ketika ditanyakan apakah topik terkait pembayaran utang Whoosh termasuk dalam agenda pembahasan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo pada malam itu, Prasetyo menegaskan bahwa hal tersebut tidak masuk dalam diskusi. “Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo, menjawab pertanyaan dari awak media perihal solusi pembiayaan Whoosh.
Ilona Esterina berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Mengapa Proyek Kereta Cepat Whoosh Rugi Melulu
