KOTABARU – KALSELBABUSALAM.COM
Pemerintah Kabupaten Kotabaru memberikan toleransi bagi nelayan yang masih terkendala pengurusan dokumen kapal hingga akhir Desember 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas melaut sekaligus membantu masyarakat pesisir menghadapi persoalan administrasi perkapalan.
Kebijakan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kotabaru dan instansi terkait yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026).
Rapat dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kotabaru H. Zaenal Arifin, S.STP., M.Si., perwakilan KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin melalui Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK), Afzhal, S.Sit., M.Mar.E., Kasat Polairud Kotabaru M. Rifani, anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, yang mewakili warga dan kelompok nelayan.
Dalam pertemuan tersebut, Usman Pahero menyampaikan aspirasi nelayan terkait keterlambatan penerbitan dokumen kapal yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Kondisi ini berdampak pada tertundanya aktivitas melaut hingga meningkatnya biaya operasional.
Nelayan berharap adanya kepastian penyelesaian dokumen serta koordinasi yang lebih baik antara pemilik kapal dan instansi terkait.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H. Zaenal Arifin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memberikan toleransi terkait rekomendasi BBM bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen.
“Kami memberikan toleransi hingga akhir Desember 2026. Namun, nelayan tetap harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar ke depannya aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan dapat berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan bahwa kendala penerbitan dokumen kapal berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal.
Pihaknya berkomitmen meningkatkan pelayanan serta mempercepat proses penerbitan sertifikat kapal, dengan harapan nelayan segera melengkapi persyaratan yang masih kurang.
“Kami akan berusaha semaksimal mungkin memperbaiki pelayanan. Apabila terdapat kekurangan administrasi, kami berharap segera dilengkapi agar proses penerbitan sertifikat kapal dapat berjalan lebih cepat,” jelasnya.
Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani, turut mendukung koordinasi lintas instansi dalam penyelesaian persoalan administrasi kapal nelayan sekaligus memastikan pengawasan aktivitas pelayaran tetap berjalan.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD juga menekankan pentingnya solusi yang berpihak pada kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Keterlambatan dokumen dinilai berdampak tidak hanya kepada pemilik kapal, tetapi juga anak buah kapal (ABK) dan keluarga nelayan yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas melaut.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, menyampaikan sejumlah langkah tindak lanjut, di antaranya memperkuat komunikasi antara pemilik kapal dan KSOP, mempercepat penerbitan sertifikat kapal, serta mendorong nelayan melengkapi dokumen perikanan.
Dinas Perikanan Kotabaru juga akan membantu koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat penyelesaian dokumen perikanan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap persoalan administrasi kapal nelayan dapat segera dituntaskan, sehingga aktivitas melaut kembali berjalan lancar, keselamatan pelayaran tetap terjaga, dan perekonomian masyarakat pesisir terus bergerak.
