KALSEL KALSELBABUSALAM.COM

Sekolah Rakyat Dinilai Efektif Putus Mata Rantai Kemiskinan, Bangun Generasi Berkarakter
Jumat, 26 Juni 2026

​Alokasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tingkat provinsi serta 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan menembus Rp180 miliar. Dukungan pembiayaan ini dikerahkan untuk memperkuat efektivitas respons cepat serta kesiapsiagaan operasional armada di lapangan.

​Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Ronny Eka Saputra, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel menerima suntikan dana bantuan presiden senilai Rp30 miliar untuk menopang kebutuhan taktis penanggulangan karhutla.

​Secara rinci, alokasi tersebut difungsikan untuk pemenuhan bahan bakar minyak (BBM), uang harian dan logistik petugas, hingga pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) serta kelengkapan sarana pendukung penanganan bencana.

Siasat BPBD Kalsel Jinakkan Trauma Bencana Sejak PAUD: Belajar Padamkan Api Sambil Bernyanyi
Jumat, 12 Juni 2026
Seminar Hukum UNISKA, Pemprov Kalsel Soroti Pentingnya Kepastian Berusaha dalam Penerapan KUHP Baru
Kamis, 25 Juni 2026

​“Dana bantuan presiden yang diterima provinsi digunakan untuk mendukung operasional penanganan karhutla. Mulai dari BBM, konsumsi dan uang harian petugas, sampai pengadaan alat perlengkapan diri serta sarana pendukung lainnya,” terang Ronny Eka Saputra dalam konferensi pers terkait insiden helikopter water bombing di VIP Room Lanud Sjamsudin Noor, Banjarbaru, Senin (9/11/2026).

​Ronny menjelaskan bahwa proses realisasi anggaran APD membutuhkan waktu penyediaannya akibat tingginya lonjakan permintaan alat keselamatan secara serentak di skala nasional. Kondisi ini memastikan dana bantuan presiden untuk tingkat provinsi masih tersimpan dan berproses sesuai koridor pengadaan.

​Terkait mekanisme penganggaran di tingkat kabupaten/kota, penempatan dana bantuan presiden disesuaikan dengan skema Belanja Tidak Terduga (BTT) masing-masing daerah. Sebagian daerah mengalokasikannya spesifik pada BTT Karhutla, sementara wilayah lain memasukkannya ke dalam BTT umum guna mengantisipasi berbagai potensi risiko bencana alam hingga akhir tahun anggaran.

​Integrasi alokasi pembiayaan ini disiapkeluarkan secara optimal demi memperkuat koordinasi lintas instansi, menjamin keselamatan personel, serta menjaga ketahanan wilayah Kalimantan Selatan dari ancaman karhutla dan bencana susulan(mckalsel/lnk).