KalselBabusalam.com — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyerukan agar krisis energi global, yang saat ini tengah melanda dunia, dimanfaatkan sebagai momentum krusial untuk mengakselerasi transformasi sistem transportasi nasional. Fokus utama transformasi ini adalah pergeseran fundamental menuju model yang lebih mengandalkan angkutan umum.
Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, menegaskan bahwa kebijakan yang hanya berorientasi pada pengendalian mobilitas saja tidak akan cukup efektif untuk menghadapi tantangan krisis energi dalam jangka panjang. Solusi yang lebih komprehensif dan struktural sangat dibutuhkan.
“Kami secara aktif mendorong percepatan transisi menuju sistem transportasi yang berbasis angkutan umum. Ini mencakup reorientasi signifikan dari subsidi energi konvensional menjadi subsidi transportasi publik, penguatan infrastruktur dan layanan angkutan umum di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, serta integrasi menyeluruh sistem logistik nasional,” papar Haris, dilansir dari keterangan tertulis pada Rabu, 15 April 2026.
Krisis energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga minyak dunia, memberikan tekanan berat pada ketahanan energi Indonesia. Haris menyoroti bahwa sektor transportasi menjadi yang paling rentan, mengingat kontribusinya dalam menyerap hingga 50 persen konsumsi BBM nasional, dan mayoritasnya masih didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi yang kurang efisien.
Meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah responsif seperti pembatasan konsumsi BBM dan penerapan skema kerja dari rumah (WFH), Haris menilai kebijakan-kebijakan tersebut masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh inti transformasi sistem transportasi secara struktural. Ia mengingatkan akan potensi efek samping yang perlu diwaspadai, seperti pergeseran aktivitas perjalanan ke hal-hal nonproduktif yang tetap mengonsumsi BBM, penurunan produktivitas di sektor-sektor tertentu, dan inefektivitas program tanpa dukungan transportasi publik yang memadai.
Oleh karena itu, Haris menekankan pentingnya evaluasi kebijakan pemerintah melalui simulasi dampak yang cermat, dengan menggunakan pendekatan before–after analysis. Indikator kunci yang dapat dianalisis meliputi perubahan volume perjalanan harian, tingkat konsumsi BBM sebelum dan sesudah penerapan WFH, serta pergeseran pola perjalanan masyarakat.
Lebih lanjut, Haris juga menyoroti tren kenaikan harga energi yang berpotensi memiliki dampak langsung pada biaya transportasi, laju inflasi, dan daya beli masyarakat. Ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM semakin memperbesar risiko ini, terutama karena dominasi kendaraan pribadi dalam sistem transportasi nasional, ditambah dengan belum meratanya layanan angkutan umum, khususnya di kota-kota menengah dan wilayah perdesaan.
MTI mengidentifikasi sejumlah permasalahan mendasar yang menghambat efisiensi sistem transportasi nasional. Pertama, tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi yang secara inheren tidak efisien dalam konsumsi energi. Kedua, terbatasnya akses terhadap layanan angkutan umum yang andal, terjangkau, dan terintegrasi di luar wilayah kota-kota besar. Ketiga, kebijakan yang masih berfokus pada pembatasan mobilitas tanpa diimbangi dengan penyediaan alternatif transportasi yang memadai. Keempat, belum optimalnya integrasi antara sektor transportasi dan sistem logistik nasional. Kelima, alokasi subsidi energi yang masih lebih banyak dinikmati oleh kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum, menciptakan ketidakseimbangan yang perlu dikoreksi.
Mengacu pada praktik-praktik terbaik di tingkat internasional, Haris menilai bahwa kebijakan yang paling efektif dalam menghadapi krisis energi adalah yang bersifat kombinatif. Ini bisa meliputi pemberian subsidi langsung atau penerapan tarif nol untuk angkutan umum, integrasi kebijakan transportasi dengan stimulus ekonomi yang lebih luas, serta percepatan elektrifikasi transportasi publik. “Akar masalah utama terletak pada belum terbangunnya sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, dan berbasis angkutan umum secara nasional,” pungkas Haris.
Pilihan Editor: Cara Negara Asia Menghadapi Krisis Energi
