KalselBabusalam.com – Kebijakan work from home (WFH) selama satu hari setiap minggu menuai kritik tajam dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI). Analis Senior ISEAI, Ronny P. Sasmita, menegaskan bahwa kebijakan ini berpotensi besar mengancam stabilitas ekonomi sektor riil. Menurut Ronny, langkah ini terkesan “malas” karena hanya memindahkan beban biaya energi dari sektor korporat ke rumah tangga, sekaligus memukul mundur denyut ekonomi UMKM yang vital di berbagai kawasan bisnis.
Di balik kritik tersebut, Ronny juga menjelaskan bahwa WFH satu hari sejatinya merupakan solusi pragmatis yang mengincar peningkatan kesehatan fiskal dalam jangka pendek. ISEAI mencatat, proyeksi kebutuhan BBM nasional hingga akhir tahun 2025 rata-rata mencapai 232.417 kiloliter per hari. Angka ini semakin krusial mengingat ketergantungan Indonesia pada impor bensin yang mencapai 49,64 persen. “Data di atas menunjukkan bahwa setiap liter BBM yang dibakar di jalan raya saat kemacetan jam kantor, hampir setengahnya merupakan barang impor yang dibayar dengan devisa dolar AS,” ujar Ronny dalam kajian ISEAI, Selasa, 24 Maret 2026.
Lebih lanjut, perhitungan ISEAI mengindikasikan bahwa dengan asumsi WFH satu hari mampu menghemat 20 persen konsumsi BBM harian, potensi penghematan tahunan bisa mencapai angka fantastis Rp 9,67 triliun. Ronny menekankan bahwa nominal ini sangat penting bagi pemerintah, mengingat postur APBN 2026 yang tengah menghadapi tekanan dari berbagai program baru, salah satunya seperti program makan bergizi gratis.
Namun, di sisi lain, Ronny mengingatkan bahwa sistem kerja lima hari penuh telah mengukir ekosistem ekonomi yang sangat spesifik dan kuat di Indonesia, terutama di Kawasan Pusat Bisnis (CBD). Ekosistem ini tidak hanya melibatkan perusahaan besar, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi transportasi publik, pengemudi ojek online, sentra kuliner UMKM, hingga beragam layanan pendukung seperti parkir dan jasa kebersihan yang saling terkait erat.
Oleh karena itu, Ronny menegaskan, “Kebijakan satu hari WFH adalah ancaman langsung bagi pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan perdagangan ritel.” Ia menambahkan bahwa sektor transportasi akan menjadi yang paling terpukul. Sebagai contoh, operator transportasi publik seperti MRT Jakarta sangat bergantung pada volume penumpang harian yang tinggi pada hari kerja. Sementara itu, sektor informal seperti ojek daring berpotensi kehilangan hingga 20 persen pendapatan mingguan dari segmen pelanggan komuter, yang dampaknya bisa sangat signifikan bagi mata pencaharian mereka.
Menyikapi hal ini, ISEAI merekomendasikan pemerintah untuk mengalihkan fokus pada penerapan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, memastikan subsidi tidak dinikmati oleh kelompok menengah-atas yang sejatinya mampu. Selain itu, ISEAI juga menyarankan agar pemerintah lebih mengoptimalkan aset-aset yang ada, seperti kantor bersama (coworking space) dan transportasi publik, sebagai solusi yang lebih efektif daripada membatasi mobilitas masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyatakan bahwa efisiensi BBM menjadi suatu keharusan akibat tingginya harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Salah satu opsi untuk mencapai penghematan ini adalah melalui pengurangan waktu kerja di kantor, dengan memberikan fleksibilitas untuk WFH. “Perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” kata Airlangga di Istana, Kamis, 19 Maret 2026. Meski demikian, Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan WFH tersebut masih dalam tahap perancangan oleh pemerintah dan rencananya akan diterbitkan setelah libur Lebaran.
Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini
