KalselBabusalam.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memulai tahun 2026 dengan menghadapi gempuran tekanan yang signifikan dari tiga sektor krusial: fiskal, moneter, dan finansial. Gejolak ini menyoroti tantangan kompleks yang harus diatasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Tekanan dari sisi fiskal menjadi sorotan utama, tercermin dari realisasi defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini sangat mendekati batas aman defisit yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu 3%. Defisit ini sebagian besar dipicu oleh shortfall atau selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak, yang pada tahun 2025 hanya mencapai sekitar 87%.
Kegagalan pencapaian target penerimaan pajak pada tahun 2025 berimplikasi pada penetapan target tahun 2026 yang dinilai sangat ambisius. Pemerintah menargetkan lonjakan setoran pajak sebesar Rp440,1 triliun, mencapai total Rp2.357,7 triliun. Para pengamat bahkan mengkhawatirkan bahwa defisit anggaran pada tahun 2026 berpotensi melebar kembali akibat target penerimaan yang terlalu optimistis ini.
Kekhawatiran terhadap potensi pelebaran defisit APBN 2026 juga telah menarik perhatian serius dari investor asing, terutama para pemegang Surat Berharga Negara (SBN). Juru Bicara Urusan Ekonomi Kepresidenan, Fithra Faisal Hastiadi, mengungkapkan bahwa dalam komunikasinya dengan investor obligasi global, pertanyaan utama yang selalu muncul adalah strategi pemerintah untuk menutupi kekurangan penerimaan negara, sebagaimana yang terjadi pada tahun sebelumnya.
Keraguan pasar terhadap kemampuan fiskal pemerintah untuk menutup celah tersebut telah memicu aksi jual di pasar obligasi, yang berujung pada arus modal keluar (capital outflow). “Mereka [investor asing] khawatir, bagaimana cara menutupi shortfall dari revenue ini? Makanya sekarang kita melihat tekanan pada rupiah terutama dari bond. Mereka keluar karena takut defisitnya melebar, sehingga ada potensi bond issuance yang meningkat di tahun 2026,” jelas Fithra dalam Outlook Perpajakan & Partnership Gathering IKPI 2026, Selasa (20/1/2026) lalu.
Pengajar di Universitas Indonesia itu juga menyoroti strategi pembiayaan pemerintah yang agresif sebagai salah satu indikator yang dicermati pasar. Ia mencatat bahwa meskipun realisasi defisit APBN 2025 tercatat Rp695 triliun, realisasi pembiayaan utang justru membengkak hingga Rp744 triliun. Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan strategi early frontloading untuk pembiayaan APBN 2026, yang terlihat dari penerbitan obligasi pemerintah dengan tanggal penyelesaian pada 30 Desember 2025.
Lebih lanjut, Fithra menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai arahannya di Hambalang dan Kertanegara telah menaruh perhatian khusus pada isu arus uang keluar (capital flight) dan optimalisasi penerimaan, termasuk melalui penanganan praktik mis-invoicing. Namun demikian, Fithra mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini bukanlah pemenuhan likuiditas jangka pendek, melainkan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah hingga panjang. “Kita bisa memenuhi pembiayaan di jangka pendek, tapi bagaimana menengah panjangnya? Ini sebenarnya easier said than done. Beberapa [solusi] sudah diidentifikasi, tapi semuanya itu solusi jangka menengah panjang juga,” ujarnya.
Tekanan Rupiah
Selain tekanan fiskal, pelemahan nilai tukar rupiah juga menjadi tantangan signifikan bagi pemerintah di awal tahun ini. Pada 19 Januari lalu, rupiah bahkan sempat nyaris menyentuh angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Tren depresiasi mata uang Garuda ini memicu perdebatan publik mengenai fundamental ekonomi Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan membaik, didorong oleh sentimen global terkait manuver penguatan yen Jepang yang berpotensi menekan kedigdayaan dolar AS. Purbaya menegaskan bahwa menjaga kurs rupiah adalah tugas Bank Indonesia (BI), dan langkah-langkah bank sentral dalam menjaga stabilitas pasar valuta asing (valas) sejauh ini dinilai sudah on the track.
Lebih dari itu, momentum penguatan mata uang Garuda kini mendapatkan angin segar dari faktor eksternal, yaitu adanya indikasi upaya terkoordinasi (concerted effort) di pasar global untuk melemahkan dolar AS dan mengerek posisi yen. “Apalagi kalau saya lihat dolar AS akan cenderung dilemahkan di pasar global, [sementara] yen dikuatkan. Concerted effort seperti itu biasanya berpengaruh ke nilai tukar dolar dan mata uang yang lain dalam jangka waktu yang cukup panjang,” terang Purbaya usai acara Tirto Indonesia Fiskal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurutnya, jika momentum ini dimanfaatkan dengan strategi yang tepat, rupiah memiliki peluang besar untuk menjauh dari level psikologis Rp17.000 per dolar AS yang sempat membayangi pasar sepekan terakhir. “Jadi kalau kita pintar-pintar sedikit, harusnya rupiah gampang sekali diperkuat lebih jauh lagi dari level yang sekarang,” tegasnya. Di sisi fiskal, bendahara negara itu berkomitmen menjaga kepercayaan investor melalui perbaikan fundamental ekonomi yang riil, bukan sekadar angka di atas kertas. Dengan demikian, ia meyakini akan terjadi arus modal asing yang masuk ke Tanah Air akibat pulihnya kepercayaan investor, yang akan menjadi katalis tambahan bagi penguatan rupiah.
IHSG Rontok
Tantangan terbaru yang dihadapi pemerintah dan pelaku pasar adalah anjloknya kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kinerja pasar modal ambruk setelah pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang juga memicu isu transparansi. Presiden Prabowo Subianto bahkan harus turun tangan melalui para pembantunya untuk meredam gejolak di pasar modal.
Pertemuan darurat segera dilaksanakan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri pada pagi hari, Jumat (30/1/2026). Sore harinya, empat pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara, juga mengundurkan diri. Pengunduran diri para elite regulator keuangan ini disebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban.
Namun, mundurnya para pimpinan OJK memicu kekhawatiran baru mengenai masa depan pasar keuangan, terutama dengan kondisi pasar modal yang masih di bawah tekanan. “Kekosongan” di sisi regulator berpotensi menciptakan ketidakpastian baru.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada para pembantunya setelah IHSG tersengat sentimen ultimatum MSCI. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kinerja IHSG kini sudah membaik, terlihat dari beberapa saham yang kembali memasuki jalur hijau. Hal ini terjadi meskipun pengumuman MSCI turut memicu sejumlah lembaga pemeringkat saham lain, seperti Goldman Sachs dan UBS, untuk mengubah penilaiannya terhadap pasar saham Tanah Air.
“Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh, koordinasi fiskal moneter berjalan dengan baik, dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan pagi ini masuk jalur hijau,” terang Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Airlangga pun menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas negara, salah satunya terkait dengan pasar modal. Menurutnya, pemerintah akan mengambil sejumlah langkah strategis sesuai arahan Presiden:
Pertama, percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagaimana pernyataan pers Ketua OJK Mahendra Siregar sebelumnya, Airlangga menegaskan bahwa proses demutualisasi dapat langsung berproses tahun ini. Upaya demutualisasi ini akan meliputi usaha mengurangi benturan kepentingan di BEI antara pengurus bursa dan anggota bursa, serta guna mencegah praktik pasar yang tidak sehat. “Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi dari Danantara dan agensi lainnya dan tahapannya sebetulnya sudah masuk ke dalam Undang-Undang P2SK dan langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan bursa go public di tahun berikutnya,” lanjut Menko Perekonomian yang menjabat sejak 2019 itu.
Kedua, penaikan free float dari 7,5% menjadi 15%. Langkah ini bertujuan menjaga tata kelola dan keterbukaan informasi sehingga dapat menjamin perlindungan seluruh investor. Penaikan free float ini akan dilakukan oleh OJK dan ditargetkan pada Maret 2026. Menurut Airlangga, kenaikan free float ini setara dengan berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang, bahkan melebihi angka free float Singapura, Filipina, dan Inggris. “Jadi kami ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik. Kemudian perdagangan juga dengan ada demutualisasi dan free float lebih tinggi akan mengikuti standar internasional,” jelasnya.
Ketiga, peningkatan limit porsi investasi dari dana pensiun dan asuransi dari 8% menjadi 20% untuk mengguyur likuiditas di lantai bursa. Hal ini telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “Dana pensiun dan asuransi itu limit investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%, regulasi baru ini sejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD,” terangnya.
Keempat, penyesuaian dengan standar MSCI. Perubahan aturan dilakukan untuk menghindari penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI pada Mei 2026.
Kelima, suntikan likuiditas. Nantinya, BPI Danantara dan dana institusi besar (Taspen/BPJS) akan dioptimalkan untuk menjaga stabilitas dan likuiditas pasar.
