KOTABARU — KALSELBABUSALAM.COM-
Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar Bazar Dagang 2026 sekaligus meluncurkan aplikasi KEPO (Kebutuhan Pokok) dan meresmikan Kios Jukung Pangan di Halaman Pasar Limbur Raya, Kamis, 20 Agustus 2026. Tiga langkah tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pangan dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat pengendalian inflasi di daerah kepulauan itu.
Bazar Dagang 2026 berlangsung selama tiga hari, 20-22 Agustus, dengan melibatkan 49 peserta. Mereka terdiri atas tiga organisasi perangkat daerah, satu perbankan/BPR, 20 pelaku UMKM, serta 25 distributor atau agen.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, H. Muhammad Maulidiansyah, mengatakan bazar tidak sekadar menjadi tempat penjualan kebutuhan pokok. Kegiatan itu juga diisi pertemuan dan sosialisasi bagi UMKM, sosialisasi permodalan, perlombaan, serta pembagian door prize.
“Melalui kegiatan ini, masyarakat Kotabaru diharapkan mendapatkan alternatif pilihan barang dengan harga yang lebih murah sekaligus mendukung produk-produk lokal,” ujar Maulidiansyah.
Menurut dia, bazar merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah menjaga stabilitas harga. Inflasi Kotabaru pada Juli 2026 tercatat 3,41 persen, turun dibandingkan periode sebelumnya yang sempat mencapai 5,25 persen dan 6,46 persen pada Februari.
Namun, karakteristik Kotabaru sebagai wilayah kepulauan membuat pengendalian harga memiliki tantangan tersendiri. Sebagian barang kebutuhan masyarakat didatangkan dari luar daerah dan harus menanggung biaya transportasi serta logistik yang relatif tinggi.
Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, mengatakan persoalan distribusi menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pemerintah. Ia menyebut kenaikan harga bahan bakar minyak dapat ikut meningkatkan biaya angkutan barang yang masuk ke Kotabaru.
“Pertama, kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga tingkat inflasi di Kabupaten Kotabaru agar bisa stabil. Kotabaru ini kondisi geografisnya kepulauan. Ketika terjadi kenaikan harga, terutama yang dipengaruhi kenaikan BBM, barang yang datang dari luar daerah harus menyeberang lagi ke Kotabaru sehingga biaya angkut menjadi lebih tinggi,” jelasnya.
Di tengah persoalan distribusi tersebut, Pemkab Kotabaru memperkenalkan aplikasi KEPO sebagai instrumen digital untuk memantau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional.
Aplikasi itu menyediakan informasi harga sejumlah komoditas, antara lain beras, minyak goreng, gula, cabai, daging, dan ikan. Masyarakat dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengetahui perkembangan harga sekaligus membandingkan harga kebutuhan pokok.
Bagi pemerintah daerah, data tersebut dapat digunakan untuk memantau perubahan maupun disparitas harga di lapangan. Dengan demikian, informasi harga tidak hanya menjadi layanan bagi konsumen, tetapi juga dapat mendukung pengambilan kebijakan pengendalian inflasi.
Selain KEPO, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan meresmikan Kios Jukung Pangan. Program ini ditujukan untuk memperkuat distribusi kebutuhan pokok, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan perairan Kotabaru.
Kios tersebut diarahkan untuk menyalurkan sejumlah komoditas, seperti beras, minyak goreng, cabai, dan telur, lebih dekat kepada masyarakat.
Pemerintah berharap keberadaan kios dapat memperpendek rantai distribusi dan menekan biaya angkutan. Dengan begitu, masyarakat di wilayah pesisir dan perairan memiliki akses yang lebih mudah terhadap pangan dengan harga yang lebih terjangkau dan stabil.
Syairi mengatakan pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui distribusi. Pemerintah juga perlu memperkuat produksi pangan dari sektor hulu hingga hilir.
“Ketika produksi pangan kita bagus, insyaallah harga-harga di pasar akan stabil. Ketika produksinya tidak bagus, saya juga yakin harga di pasar akan melambung tinggi,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah, kata Syairi, terus mendorong penguatan ketahanan pangan agar stabilitas harga tidak hanya bergantung pada pasokan dari luar wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Syairi juga menyampaikan rencana pembangunan kembali sejumlah fasilitas pasar yang terdampak kebakaran serta pembangunan Pasar Ikan pada 2027.
Proyek tersebut direncanakan menelan anggaran sekitar Rp182 miliar melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga. Pemerintah berharap pembangunan itu dapat memperbaiki sarana perdagangan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli hadir dalam kegiatan tersebut dan turut berbelanja di sejumlah stan bazar. Hadir pula Wakil Bupati Syairi Mukhlis, Ketua DPRD Kotabaru Hj. Suwanti, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, jajaran Forkopimda, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kepala SKPD, perbankan, dunia usaha, distributor, serta pelaku UMKM.
Menutup kegiatan, Syairi secara resmi membuka Bazar Dagang 2026, meluncurkan aplikasi KEPO Kabupaten Kotabaru, dan meresmikan Kios Jukung Pangan.
“Bazar Dagang 2026, launching aplikasi KEPO Kabupaten Kotabaru dan peresmian Kios Jukung Pangan secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan mampu membantu warga kita,” ujarnya.
Usai seremoni, Syairi bersama jajaran pemerintah daerah meninjau stan bazar dan pasar murah yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan tersebut.
