KalselBabusalam.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, memberikan respons tegas terhadap keputusan perombakan atau reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025. Dalam pernyataannya di Yogyakarta, Haedar menekankan pentingnya peran para pembantu presiden tidak hanya sekadar menuntaskan tugas, tetapi juga memenuhi harapan tinggi masyarakat serta bertindak sebagai pejabat publik yang bijaksana dan seksama.
Haedar Nashir secara khusus menyoroti waktu pelaksanaan perombakan kabinet ini, yang terjadi tak lama setelah gelombang demonstrasi massa disertai kericuhan melanda berbagai wilayah di Tanah Air. Aksi protes tersebut, menurut Haedar, dipicu antara lain oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat, serta sikap elite pejabat yang terkesan abai dan tidak peka terhadap kondisi serba sulit yang dihadapi masyarakat. “Pejabat publik jangan lagi menunjukkan tindakan yang sembarangan, apalagi yang menyakiti hati rakyat; belajarlah empati dan peduli pada keadaan dan nasib rakyat yang hidupnya susah,” tegas Haedar, menyerukan perubahan mentalitas di kalangan pejabat.
Lebih lanjut, Ketua Umum Muhammadiyah tersebut mengingatkan bahwa para pejabat baru yang kini menduduki kursi di kabinet Presiden Prabowo, baik menteri maupun wakil menteri, mengemban tanggung jawab yang tidak ringan. Mereka memulai tugas di tengah sorotan tajam dan aspirasi publik yang sangat tinggi, terutama pasca-rentetan aksi demonstrasi dan kerusuhan beberapa waktu lalu. Kondisi ini menuntut integritas dan kinerja ekstra dari setiap individu dalam pemerintahan.
Oleh karena itu, Haedar menyoroti bahwa setiap aspek, mulai dari kemampuan di bidangnya hingga sikap moral sebagai aparatur negara, akan selalu menjadi perhatian publik. “Salah ucapan, gesture, dan sikap keseharian pun akan dinilai dengan penuh sensitivitas tinggi oleh publik,” ujarnya, menekankan bahwa tidak ada ruang bagi kelalaian atau ketidaktepatan dalam perilaku pejabat. Masyarakat kini semakin kritis dan menuntut transparansi serta akuntabilitas penuh dari para pemimpinnya.
Menurut Haedar, sudah saatnya para pejabat pemerintah memiliki pola pikir yang berbeda dalam memandang dan mengemban jabatan publik. “Jabatan itu bukan kebanggaan, tetapi amanat yang sangat berat,” kata dia, menggarisbawahi esensi dari sebuah posisi di pemerintahan yang seharusnya diisi dengan dedikasi dan pelayanan tulus. Ia berharap setiap pejabat mampu memahami bahwa posisi yang mereka pegang adalah kepercayaan besar dari amanat rakyat yang harus dijaga.
Mengakhiri pernyataannya, Haedar Nashir meminta agar mereka yang telah dipercaya untuk menjadi pelayan publik dapat sepenuhnya mengabdi bagi bangsa dan negara. “Sisihkan kepentingan diri dan apa pun yang dapat mencederai mandat untuk berkhidmat seutuhnya bagi rakyat,” pungkasnya, menyerukan agar seluruh kepentingan pribadi dikesampingkan demi fokus pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
Pilihan Editor: Sekali Reshuffle, Dua Misi Terlampaui
