Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saran krusial ini muncul di tengah badai ekonomi global yang kian intens, dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah akibat konflik di Timur Tengah, melemahnya nilai tukar rupiah, serta terbatasnya bukti empiris mengenai kontribusi program tersebut terhadap perekonomian nasional. KalselBabusalam.com melaporkan, situasi ini semakin mendesak evaluasi fiskal.
Kondisi tersebut, menurut peneliti LPEM UI Jahen F. Rezki dan timnya dalam laporan Indonesia Economic Outlook Q2-2026, ‘Semakin menguatkan alasan untuk melakukan evaluasi dan realokasi guna menciptakan ruang fiskal di tengah tekanan yang ada.’ Peninjauan ulang ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas anggaran negara dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
Dalam laporan yang sama, terungkap bahwa program MBG memiliki alokasi anggaran yang sangat besar. Untuk tahun 2026, anggaran MBG diproyeksikan mencapai Rp 335 triliun, sebuah angka yang setara dengan sekitar 10,7 persen dari total belanja pemerintah pusat. Angka ini bahkan jauh melampaui skenario pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga menengah ke bawah (hingga persentil pendapatan ke-50) sebesar Rp 500 ribu per bulan selama delapan bulan, yang hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 140,7 triliun.
Perbandingan anggaran menunjukkan bahwa alokasi untuk BLT hanya sekitar separuh dari anggaran MBG, dan juga lebih kecil dari subsidi serta kompensasi energi yang diproyeksikan sebesar Rp 381,3 triliun. Menanggapi kondisi fiskal ini, LPEM UI merekomendasikan penetapan sasaran kebijakan yang lebih jelas dan efektif, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal negara serta efek ganda dari kenaikan harga minyak dunia yang dapat memicu inflasi.
Prioritas utama harus diberikan pada perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Langkah ini esensial untuk menjaga daya beli rumah tangga di tengah gejolak ekonomi, sekaligus meminimalkan penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran. LPEM UI mengusulkan agar subsidi dapat disalurkan melalui mekanisme BLT bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, didukung oleh sistem pendataan penerima manfaat yang terintegrasi dan mutakhir.
Indonesia sendiri memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengadaptasi kebijakan serupa. Jahen dan kawan-kawan menyoroti, ‘Indonesia pun memiliki preseden kuat untuk mengadopsi langkah serupa, mengingat kebijakan pada tahun 2022 yang mengalihkan subsidi BBM ke program bantuan sosial.’ Pengalaman ini bisa menjadi pijakan dalam merumuskan ulang kebijakan MBG agar lebih efisien dan tepat guna.
Kendati demikian, penting juga untuk melihat sisi lain dari program MBG. Program ini telah menjadi salah satu penopang pertumbuhan sektor peternakan, yang tercatat mencapai 7,78 persen secara year on year pada triwulan IV 2025. MBG turut berperan dalam menyerap hasil produksi telur dan ayam broiler, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga menjaga stabilitas harga.
Tidak hanya itu, MBG juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan kredit properti, yang melonjak 8,57 persen secara year on year pada triwulan IV 2025. Peningkatan ini didorong oleh aktivitas pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang difungsikan sebagai dapur-dapur komunitas, menunjukkan adanya efek berganda pada sektor konstruksi dan properti.
Pilihan Editor: Buat Apa Pusat Komando Proyek MBG
