KalselBabusalam.com, JAKARTA — Langkah strategis pemerintah melalui Danantara untuk mengakuisisi saham di aplikator ojek online (ojol) dinilai bukan hal yang mengejutkan. Keputusan ini mempertimbangkan posisi krusial komunitas pengemudi ojol dalam lanskap sosial-ekonomi Indonesia.
Harry Su, Managing Director Head of Equity Capital Market Samuel Sekuritas Indonesia, menjelaskan bahwa pengemudi ojol di Tanah Air telah lama dipandang sebagai kekuatan signifikan. Jumlah mereka yang besar, solidaritas yang tinggi, serta kemampuan mobilisasi yang cepat menjadi faktor utama. “Ini bukan langkah yang mengejutkan dari Danantara. Pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia dianggap sebagai kekuatan yang signifikan dan telah dimanfaatkan, baik secara sukarela maupun tidak, sebagai kendaraan politik,” ujarnya pada Sabtu (2/5/2026).
Ia menambahkan, dengan estimasi sekitar 4 juta pengemudi, komunitas ojol merepresentasikan kelompok masyarakat yang masif. Kelompok ini memiliki potensi besar untuk memengaruhi opini publik, memberikan respons terhadap kebijakan pemerintah melalui aksi kolektif, bahkan berdampak signifikan pada dinamika pemilu.
Pernyataan Harry Su selaras dengan informasi yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Dalam audiensi bersama buruh saat peringatan Hari Buruh di Kompleks Parlemen pada Jumat (1/5/2026), Dasco mengungkapkan bahwa pemerintah, melalui Danantara, telah resmi mengambil bagian saham di aplikator ojol.
Dasco menegaskan bahwa upaya ini merupakan langkah konkret untuk memberikan keuntungan langsung kepada para pengemudi ojek daring. “Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator [ojol] dan mengambil bagian saham,” katanya, menjelaskan tujuan utama dari inisiatif tersebut.
Secara rinci, Dasco menyebutkan bahwa tujuan utama dari akuisisi saham ini adalah untuk menurunkan biaya potongan yang diambil oleh aplikator. Dari yang semula mencapai 20% atau 10%, potongan tersebut akan dipangkas menjadi hanya 8%. “Paling pertama, kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator, tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan,” jelas Dasco.
Mengenai tuntutan status pengemudi ojek dari mitra menjadi pekerja, Ketua Harian Partai Gerindra tersebut mengungkapkan bahwa hal itu masih dalam tahap simulasi. Simulasi ini dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang paling tepat dan adil bagi semua pihak.
Langkah ini juga sejalan dengan janji Presiden Prabowo Subianto sebelumnya yang bertekad menurunkan potongan dari aplikator transportasi online atau ojol online dari 20% menjadi di bawah 10%, yaitu hanya 8%, saat peringatan Hari Buruh atau May Day 2026. Presiden Prabowo juga telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online, yang menjamin pengemudi ojol mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan BPJS Kesehatan.
“Ojol kerja keras mempertaruhkan jiwa setiap hari. Ojol diminta disetorkan 20%. Saya mau di bawah 10%. Kalau tidak bersedia, tidak usah berusaha di Indonesia,” tegas Presiden Prabowo di hadapan puluhan ribu buruh dan pengemudi ojol pada Jumat (1/5/2026). Ia menekankan bahwa dari setiap pendapatan, pengemudi ojol yang sebelumnya hanya mendapatkan 80% kini harus diubah menjadi minimal 92% untuk mereka. “Kita juga mengatur dan telah menekan Perpres 27 Tahun 2026 tentang perlindungan transportasi online. Ojol harus diberikan jaminan kecelakaan kerja, akan diberi BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, juga pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi menjadi minimal 92% untuk pengemudi,” pungkas Prabowo.
