kalselbabusalam.com , JAKARTA — PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) atau KB Bank menilai program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI) yang diluncurkan Bank Indonesia berpotensi memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus meningkatkan pembiayaan ke sektor riil.
Direktur Utama KB Bank Kurnady mengatakan program tersebut dapat membantu meningkatkan bankability proyek-proyek prioritas melalui kurasi proyek yang lebih baik, transparansi yang lebih kuat, hingga koordinasi lintas pemangku kepentingan yang lebih terintegrasi.
“Program ini berpotensi meningkatkan bankability proyek-proyek prioritas melalui kurasi proyek yang lebih baik, transparansi yang lebih kuat, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan yang lebih terintegrasi,” ujar Kurnady kepada Bisnis, Sabtu (9/5/2026).
: Jalan Panjang Pinisi Atasi Hambatan Pembiayaan Sektor Riil
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung kejelasan kelayakan kredit dan kepastian arus kas proyek, terutama pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi, ketahanan pangan, dan perumahan.
Kendati demikian, dia menilai keberhasilan program PINISI tetap akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, kualitas pipeline proyek, serta dukungan mitigasi risiko dari pemerintah dan regulator.
: : BI Genjot Kredit Lewat Pinisi, Superbank (SUPA) Soroti Permintaan yang Masih Lesu
Di tengah dinamika global yang masih dibayangi suku bunga tinggi dan potensi capital outflow, KB Bank mengaku masih memiliki ruang untuk melakukan ekspansi kredit secara selektif dan prudent.
Kurnady menjelaskan perseroan akan tetap fokus pada sektor-sektor dengan fundamental kuat dan arus kas yang sehat, didukung disiplin underwriting serta manajemen risiko yang konsisten.
“Pendekatan ini memungkinkan pertumbuhan kredit berjalan seiring dengan terjaganya kualitas aset, sesuai prinsip risk-adjusted growth yang menjadi dasar strategi pembiayaan kami,” katanya.
Lebih lanjut, KB Bank memandang optimalisasi intermediasi melalui PINISI membutuhkan sinergi berkelanjutan antara regulator, pemerintah, dan industri perbankan.
Perseroan menilai penguatan kesiapan proyek, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta skema mitigasi risiko menjadi dukungan konkret yang diperlukan agar pembiayaan ke sektor riil dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan regulator juga dinilai penting guna memberikan kepastian dalam pelaksanaan berbagai inisiatif baru, sehingga perbankan memiliki kejelasan dalam menyalurkan kredit ke sektor yang sejalan dengan prioritas pemerintah.
