KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikelola dengan tata kelola yang baik supaya berkelanjutan dalam jangka panjang. Program yang menyasar puluhan juta penerima manfaat tersebut tidak boleh menjadi beban keuangan baru bagi negara tanpa adanya manfaat.
“Jangan sampai program MBG justru menjadi beban fiskal antargenerasi tanpa ada imbal hasil konteks ekonomi jangka panjang secara memadai,” katanya dalam diskusi daring pada Kamis, 8 Januari 2026.
Rizal mengatakan program MBG perlu mempertahankan desain fiskal, yang berarti tidak perlu menambah utang terhadap fiskal atau juga menekan defisit, serta menghindari pembiayaan berbasis utang. Evaluasi berbasis kohort (penerima manfaat) dan outcome (hasil), bukan sekadar penyerapan anggaran.
Indef mencoba melakukan simulai dengan model Overlapping Generation Indonesia (OG-IDN) terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rizal mengatakan model ini adalah model ekonomi makro yang dinamis, berbasis overlapping generation, yang disesuaikan dengan karakteristik Indonesia.
Pertimbangan fiskal program MBG pada simulasi model OG-IDN ini disesuaikan dengan struktur anggaran MBG yang komposisinya 82 persen anggaran MBG pada subfungsi pendidikan, serta 18 persen pada subfungsi kesehatan. Kemudian pendanaan MBG berasal dari relokasi antarpos belanja.
Selain itu MBG sebagai transfer nontunai kepada anak usia 0-18 tahun untuk menyiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia masa depan. Lalu simulasi disesuaikan dengan perbaikan asupan gizi, menurunkan stunting, dan meningkatkan kapasitas kognitif.
Penyesuaian lain dalam simulasi model ini adalah gizi meningkatkan konsentrasi belajar, capaian pendidikan, dan menaikkan kualitas manusia. Lalu MBG tidak berdampak signifikan pada PDB jangka pendek namun berpotensi meningkatkan pertumbuhan potensial ketika kohort memasuki pasar kerja jangka panjang. “Ada catatan risiko, bahwa MBG sangat bergantung pada ketapatan sasaran, kualitas implementasi, dan juga integrasi lintas sektor,” ujar Rizal Taufikurahman.
Dalam salah satu hasil simulasi, kata Rizal, MBG tidak melemahkan pasar tenaga kerja dan terbukti menyerap tenaga kerja. Apalagi menurut data Kementerian Keuangan per Desember 2025, MBG telah menyerap 741.985 pekerja dan dilaksanakan melalui 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Namun manfaat MBG tidak terefleksikan melalui kenaikan upah riil, melainkan melalui peningkatan kesejahteraan aktualisasi dan konsumsi. “Sehingga efisiensi produktivitas tenaga kerjanya juga naik,” tutur Taufik.
Berdasarkan data terbaru Kementerian Keuangan, penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 56,13 juta per 7 Januari 2026, masih jauh dari target 82,9 juta penerima. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan anggaran yang sudah terserap sebesar Rp 51,5 triliun.
Total yang terserap 72,5 persen dari total yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 71 triliun. “Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp 43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar 51,5 triliun,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis, 8 Januari 2026.
Program ini telah menyerap sebanyak 789.319 tenaga kerja. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah berdiri sebanyak 19.343 unit. Pada tahun ini, penerima MBG akan diperluas dengan dukungan dana Badan Gizi Nasional sebesar Rp 268 triliun menurut penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026.
Pilihan Editor: Minim Pengawasan di Dapur MBG
