
PEMERINTAH membuka rekrutmen 30.000 pegawai untuk mengisi posisi Manajer Koperasi Desa Merah Putih. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum mengetahui skema pembayaran gaji bagi puluhan ribu pegawai tersebut.
Bendahara Negara itu sempat ditanya apakah dana untuk gaji bakal bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun Purbaya menyatakan, sejauh ini ia hanya mengetahui bahwa alokasi anggaran untuk salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tak banyak.
Adapun porsi anggaran untuk koperasi dari kas negara hanya sekitar Rp 40 triliun per tahun. “(Gaji pegawai) Koperasi saya enggak tahu, tapi yang saya bayar kan hanya cicilan Rp 40 triliun. Yang lain saya enggak tahu,” kata Purbaya seusai menghadiri agenda Simposium PT SMI di Jakarta pada Rabu, 22 April 2026.
Pemerintah membuka formasi 35.476 yang terdiri atas 30.000 manajer koperasi dan 5.476 pengelola Kampung Nelayan. Para pelamar yang terpilih bakal bekerja sebagai pegawai kontrak Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jika lolos seleksi, para manajer koperasi akan bekerja di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sedangkan untuk pengelola Kampung Nelayan akan menjadi pegawai PT Agrinas Jaladri Nusantara. Ihwal status, mereka disiapkan menjadi pekerja kontrak alias pegawai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Seleksi ini terbuka bagi lulusan diploma atau D-III, D-IV, dan sarjana semua jurusan dengan persyaratan umum antara lain usia maksimal 35 tahun dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75. Mekanisme seleksi dilakukan melalui Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada Juni 2026.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengatakan bahwa belum ada keputusan apakah anggaran tersebut berasal dari APBN atau sumber lain. Meski demikian, ia memastikan sumbernya bukan berasal dari modal awal yang ditetapkan per koperasi, yakni Rp 3 miliar. “Enggak itu di luar (Rp 3 miliar), nanti disiapkan lagi skemanya,” kata Ferry di Kantor Kemenko Pangan, Senin, 20 April 2026, seperti dikutip dari Kontan.co.id.
Pilihan Editor: Purbaya Jelaskan Kebijakan Ekonomi pada Investor Global










