KalselBabusalam.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menunjukkan komitmennya terhadap sektor kelautan Indonesia. Dalam serangkaian kunjungan kerja di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu, 10 September 2025, Gibran secara langsung menghadiri momen bersejarah: panen perdana lobster. Kegiatan penting ini berlangsung di Modeling Budi Daya Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Batam, sebuah fasilitas vital yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pulau Setokok, Kecamatan Bulang, Kota Batam.
Didampingi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, serta Ketua Komisi VI DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), Gibran menyampaikan apresiasinya. Ia menyoroti bahwa proyek budidaya lobster ini, yang baru diresmikan setahun sebelumnya, telah berhasil memberikan hasil signifikan. Menurut Gibran, pencapaian ini merupakan representasi nyata dari peluang ekonomi biru yang luar biasa dan berpotensi untuk direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia. Beliau juga menekankan pentingnya pelibatan generasi muda, “Ada mahasiswa juga di sini, semoga kegiatan ini bisa melibatkan anak muda,” ujarnya, berharap inovasi ini menginspirasi partisipasi aktif.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Gibran secara tegas meminta percepatan finalisasi peraturan presiden (Perpres) terkait penyelundupan. Permintaan ini dilontarkan demi menekan kerugian negara dan memastikan potensi kekayaan laut Indonesia tidak lagi ‘bocor’ akibat aktivitas ilegal. “Ini Pepres terkait penyelundupan segera didorong dan difinalkan, jadi ke depannya tidak ada lagi kebocoran-kebocoran,” tegasnya, menggarisbawahi urgensi tindakan hukum.
Gibran juga menegaskan bahwa potensi ekonomi biru Indonesia jauh melampaui lobster semata. Kekayaan laut Nusantara yang luar biasa mencakup beragam komoditas bernilai tinggi lainnya seperti ikan napoleon, bawal bintang, dan kerapu macan. “Ini harus ditingkatkan sesuai perintah Pak Presiden,” katanya, menekankan pentingnya mengoptimalkan semua potensi maritim untuk kemajuan ekonomi bangsa.
Senada dengan Gibran, Ketua Komisi VI DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, turut menyoroti isu krusial terkait penyelundupan benih bening lobster (BBL). Beliau mengungkapkan keprihatinannya bahwa selama ini, BBL banyak diekspor, baik secara resmi maupun ilegal, tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Indonesia. “Selama ini BBL diekspor baik resmi maupun diselundupkan, nilai tambahnya tidak ada. Sekarang bisa dibudidayakan sendiri,” ujarnya, optimis dengan kemampuan Indonesia untuk mengolahnya sendiri.
Dengan adanya terobosan budidaya lobster ini, Titiek Soeharto berharap praktik penyelundupan dapat dihentikan sepenuhnya, mengingat Indonesia kini memiliki kapasitas untuk membudidayakan dan membesarkan lobster secara mandiri. Ia juga mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk aktif menjalin kerja sama internasional. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah agar proses pembesaran BBL dapat sepenuhnya dilakukan di Indonesia, mengoptimalkan keuntungan bagi negara.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menggarisbawahi betapa luar biasanya potensi budidaya maritim di kancah global. Namun, ia juga jujur mengakui bahwa keterlibatan Indonesia dalam ekonomi biru global masih tergolong sangat kecil. Trenggono memaparkan data mengejutkan, “Pasar seafood dunia itu tidak kurang dari US$ 404 miliar, Indonesia baru ekspor US$ 5 miliar. Ini masih sangat kecil sekali, padahal potensinya besar,” ungkapnya, menyerukan agar Indonesia segera memanfaatkan potensi kekayaan lautnya secara maksimal.
Pilihan Editor: Problem Klaim Tingkat Pengangguran Terendah Prabowo
