KalselBabusalam.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan optimisme kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025, menargetkan capaian 5,2 persen (year on year/yoy). Keyakinan ini tetap kokoh di tengah bayang-bayang tantangan global dan domestik yang berkelanjutan, didukung oleh serangkaian kebijakan strategis yang telah diimplementasikan serta instrumen kebijakan yang disiapkan untuk menopang pemulihan ekonomi nasional.
Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kemenkeu, Andriansyah, menjelaskan bahwa beberapa kebijakan krusial telah diperkenalkan sejak kuartal III-2025. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun, mencakup pengelolaan likuiditas perbankan melalui penempatan sebagian dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), program stimulus ekonomi yang dikenal dengan konsep “8+4+5”, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kami tetap optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun ini, yang dipatok di angka 5,2 persen, dapat tercapai. Pencapaian ini sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan yang telah kami terapkan, serta kebijakan yang akan kami implementasikan hingga akhir tahun dan beberapa bulan ke depan,” ujar Andriansyah, dilansir dari diskusi Bloomberg Technoz di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
1. Perkuat Likuiditas Perbankan untuk Disalurkan ke Sektor Riil
Salah satu pilar kebijakan utama dalam menggenjot likuiditas perbankan adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara pada awal September lalu. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat fondasi likuiditas sektor perbankan, memungkinkan bank-bank di Indonesia mengatasi potensi kendala likuiditas di pasar.
Pemerintah baru-baru ini memperkuat alokasi dana tersebut dengan tambahan sebesar Rp76 triliun, yang disalurkan ke tiga bank Himbara dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Langkah strategis ini diharapkan dapat memacu sektor perbankan agar lebih agresif dalam menyalurkan kredit ke sektor riil, yang pada gilirannya esensial untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dengan injeksi likuiditas tambahan ini, sektor perbankan diharapkan dapat memperluas pembiayaan bagi usaha-usaha produktif, mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, serta memicu investasi yang diperlukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.
“Kami juga terus menjaga keseimbangan antara kebijakan di sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Misalnya, dari sisi pasokan, kami menambah likuiditas dengan cara yang telah dilakukan dari Rp200 triliun sebelumnya, kemudian menambah Rp76 triliun,” terang Andriansyah.
2. APBN Menjadi Katalis Pendorong Ekonomi
Andriansyah lebih lanjut menguraikan pentingnya instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam menyokong pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peran krusial sebagai katalis yang mendorong dinamika perekonomian.
“Kita juga melihat bahwa fungsi APBN sebagai instrumen belanja negara sangat penting. Tidak semua belanja negara akan terhitung langsung dalam PDB, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi. Namun, yang tak kalah penting, APBN bisa berfungsi sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
3. Tekankan Pentingnya Peran Swasta di Perekonomian dan Atasi Hambatan Investasi
Di samping itu, pemerintah juga menyadari sepenuhnya signifikansi peranan sektor swasta dalam memajukan ekonomi. Oleh karena itu, sektor swasta menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan ekonomi yang dirumuskan, dengan tujuan utama untuk memperkuat struktur perekonomian domestik. Salah satu upaya konkret adalah melalui deregulasi berkelanjutan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif di Indonesia.
“Yang tidak kalah penting, kami juga terus melakukan deregulasi. Saat ini, kami memiliki Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang terdiri dari tiga Pokja. Pertama, Pokja percepatan anggaran, kedua, Pokja untuk mengatasi bottlenecking, dan ketiga, Pokja yang fokus pada regulasi dan penegakan hukum. Khususnya untuk Pokja kedua, yang menangani bottlenecking, kami berusaha untuk menyelesaikan hambatan dari sisi pasokan,” jelas Andriansyah.
Lebih jauh, Kementerian Keuangan secara proaktif berupaya mengelola anggaran negara secara lebih efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap alokasi dan pengeluaran anggaran memberikan dampak maksimal bagi kemajuan perekonomian. Salah satu strategi utama yang diimplementasikan adalah melalui program-program strategis pemerintah, seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan dampak dari setiap dana yang dialokasikan.
