SEJUMLAH ekonom menemui mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla di kediamannya di Jakarta selatan pada Ahad malam, 8 Maret 2026. Dalam pertemuan itu, para ekonom dan Jusuf Kalla membahas dampak konflik Amerika Serikat-Iran terhadap perekonomian Indonesia.
Beberapa yang hadir dalam diskusi tersebut adalah ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, ekonom Universitas Indonesia Vid Adrison, ekonom Universitas Indonesia Rizki Nauli, ekonom Bright Institute Awalil Rizky, ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, serta Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri. Wijayanto Samirin mengatakan tujuan dari pertemuan dengan Jusuf Kalla adalah untuk memperkaya wawasan sehingga para ekonom bisa memberikan masukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan negara.
“Para ekonom berkesempatan untuk diterima oleh Pak Jusuf Kalla karena kami melihat situasi ekonomi yang dinamis, sehingga kami perlu belajar dari sosok yang punya pengalaman untuk mendapatkan pandangan yang holistik tentang situasi Indonesia,” ucap Wijayanto kepada awak media seusai pertemuan.
Wijayanto juga menyebutkan para ekonom menitipkan rekomendasi kebijakan melalui Jusuf Kalla bila JK berkesempatan untuk bertemu dengan Presiden Prabowo.
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Vid Adrison menjelaskan, salah satu permasalahan yang disoroti dalam diskusi tersebut adalah ruang fiskal yang semakin menyempit. Dia mengatakan konflik di Timur Tengah bisa berdampak ke Indonesia melalui dua hal, yaitu kenaikan harga energi dan perlambatan ekonomi.
Pemerintah, kata Vid, harus merespons dua hal tersebut melalui realokasi anggaran ke arah yang lebih produktif. “Salah satu yang mungkin bisa dilakukan adalah untuk mempertimbangkan kembali MBG (makan bergizi gratis),” ucapnya.
Vid menuturkan, MBG memerlukan anggaran yang luar biasa besar, sekitar 8 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sedangkan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), hanya 15 persen masyarakat yang menyatakan khawatir tidak memiliki makanan yang cukup. Artinya, kata Vid, pemerintah bisa menghemat anggaran dengan memfokuskan program MBG ke 15 persen masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, Jusuf Kalla mengatakan kondisi ekonomi saat ini dipengaruhi oleh situasi global, kebijakan terdahulu, dan kebijakan saat ini. Namun, yang bisa diintervensi adalah kebijakan saat ini. Ia menilai bahwa ketika APBN mengalami defisit dalam jumlah besar, maka solusinya adalah memilih pembiayaan yang dapat memajukan negara serta menaikkan penerimaan.
Menurut Jusuf Kalla, pemerintah perlu memprioritaskan anggaran untuk program-program produktif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. “MBG itu penting, beli alutsista itu penting, koperasi penting. Cuma ada yang lebih penting lagi,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mengambil langkah penghematan agar defisit fiskal tidak menembus 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tengah sistuasi geopolitik yang sedang terjadi. Menurut Purbaya, defisit APBN bisa mencapai 3,6 persen bila harga minyak mentah dunia mencapai US$ 92 per barel.
Bendahara negara itu menyatakan skenario tersebut hanya akan terjadi bila pemerintah tidak melakukan intervensi. Oleh karena itu, pemerintah membuka opsi penghematan di beberapa pos belanja, salah satunya program makan bergizi gratis. “Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG,” kata Purbaya di kantornya pada Jumat, 6 Maret 2026.
Purbaya menjelaskan, penghematan tersebut disasar kepada belanja-belanja yang tidak memberi dukungan langsung untuk distribusi makanan. Dia mencontohkan pembelian motor atau komputer untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pilihan Editor: Program Prabowo yang Terburu-buru
