BADAN Pusat Statistik (BPS) menyebut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa pada pengujung tahun 2025.
Berdasarkan data pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi daerah itu tercatat tumbuh sebesar 5,94 persen (year on year), melampaui capaian provinsi lain di wilayah Jawa secara tahunan maupun kumulatif.
Pelaksana Tugas Kepala BPS Provinsi DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan pertumbuhan ini didorong geliat sejumlah sektor. Sektor Jasa Lainnya dengan pertumbuhan 9,70 persen, disusul Jasa Kesehatan sebesar 9,62 persen, dan sektor Konstruksi 0,90 persen.
“Dari sisi pengeluaran, geliat investasi yang tercermin dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 9,36 persen, menjadi tumpuan utama pertumbuhan ekonomi di Yogya,” kata Endang, Jumat, 6 Februari 2026.
Selain itu, sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) juga tumbuh sebesar 4,89 persen, sementara ekspor dan impor masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,76 persen dan 4,23 persen.
Meskipun pertumbuhan ekonomi DIY tertinggi, namun kontribusi PDRB DIY terhadap ekonomi Pulau Jawa secara nominal relatif kecil, hanya 1,55 persen.
Di sisi lain, BPS menyebut tingkat kemiskinan DIY pada periode September 2025 menunjukkan perbaikan. Jumlah penduduk miskin tercatat 422,79 ribu orang, berkurang 3,03 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
“Secara persentase, tingkat kemiskinan turun menjadi 10,08 persen atau turun 0,15 persen poin dalam enam bulan terakhir,” kata dia.
Pengukuran kemiskinan dilakukan menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu membandingkan rata-rata pengeluaran penduduk dengan Garis Kemiskinan (GK) yang mencakup kebutuhan makanan dan nonmakanan.
Pada September 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp 649.331 per kapita per bulan, meningkat 3,67 persen dibandingkan Maret 2025.
Sekitar 72,85 persen komponen garis kemiskinan berasal dari kebutuhan makanan, sehingga pergerakan harga pangan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan
Jika dihitung pada tingkat rumah tangga, dengan rata-rata 4,28 anggota rumah tangga miskin, maka garis kemiskinan setara Rp2,78 juta per rumah tangga miskin per bulan.
“Komoditas utama penyumbang garis kemiskinan masih didominasi oleh beras, diikuti kebutuhan perumahan, energi, dan bahan pokok lainnya,” kata Endang.
Berdasarkan wilayah, kemiskinan di perkotaan tercatat 9,99 persen, sedangkan di perdesaan 10,37 persen.
Dalam periode Maret–September 2025, kedua wilayah sama-sama mengalami penurunan, dengan penurunan lebih besar terjadi di perkotaan. Selisih tingkat kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan juga semakin menyempit
Namun dibalik pertumbuhan ekonomi itu, Endang mengatakan indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan justru naik.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin masih relatif jauh dari garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran antarpenduduk miskin masih cukup lebar
“Meski demikian, secara keseluruhan kondisi kemiskinan di Yogyakarta menunjukkan tren penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin,” kata dia.
Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan tetap perlu difokuskan pada peningkatan daya beli, stabilisasi harga kebutuhan pokok, serta penguatan program perlindungan sosial agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata.
Adapun tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk pada September 2025 menunjukkan perbaikan. Ketimpangan yang diukur menggunakan Gini Ratio tercatat sebesar 0,414, menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,426 maupun September 2024 yang sebesar 0,428.
Penurunan ini, kata Endang, mengindikasikan distribusi pengeluaran masyarakat yang kian merata
Pengukuran ketimpangan dilakukan menggunakan dua indikator utama, yaitu Gini Ratio yang diturunkan dari kurva Lorenz, serta distribusi pengeluaran menurut pendekatan
Bank Dunia.
Nilai Gini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan ketimpangan yang semakin besar.
Menurut wilayah tempat tinggal, ketimpangan di perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,419, turun dari 0,434 pada Maret 2025.
Sementara itu, perdesaan mencatat Gini Ratio 0,337, sedikit lebih tinggi dibandingkan Maret 2025 (0,334), namun lebih rendah dibandingkan September 2024 (0,355). Secara umum, ketimpangan di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan.
Pilihan Editor: Rating Turun, Pertumbuhan Ekonomi di Bawah Target
