Dilansir dari KalselBabusalam.com, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik empat menteri dan satu wakil menteri baru dalam sebuah upacara yang khidmat di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin sore, 8 September 2025. Pelantikan ini menjadi bagian dari perombakan kabinet (reshuffle) besar-besaran yang dilakukan Prabowo, mengubah komposisi menteri koordinator, menteri, dan wakil menteri di bawah pemerintahannya.
Sejumlah nama penting yang digeser dari posisi sebelumnya termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding. Pergeseran ini menandai babak baru dalam struktur pemerintahan Presiden Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa reshuffle kabinet ini bukanlah upaya untuk menghapus para menteri yang berasal dari era pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi). “Enggak ada, enggak ada,” jawab Prasetyo Hadi lugas saat menghadapi pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari yang sama.
Prasetyo lebih lanjut menjelaskan bahwa para menteri yang dilantik hari itu merupakan putra-putri terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa pemilihan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. “Enggak ada orang siapa, orang siapa, adalah orang itu putra terbaik bangsa Indonesia,” tambah Prasetyo.
Pelantikan para menteri dan wakil menteri baru ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2025. Keputusan tersebut secara resmi mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Setelah dilantik, kelima pejabat tersebut secara bersamaan mengucapkan sumpah jabatan sesuai kepercayaan agama Islam di hadapan Presiden Prabowo. “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap mereka serempak. Mereka juga bersumpah akan menjunjung tinggi etika jabatan serta menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
Istana Bantah Sri Mulyani Mengundurkan Diri
Prasetyo Hadi secara tegas membantah isu yang beredar bahwa Sri Mulyani mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan sehingga menyebabkan ia di-reshuffle.
Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai pengganti Sri Mulyani di posisi Menteri Keuangan dalam pelantikan yang berlangsung Senin sore, 8 September 2025, di Istana Negara. “Ya bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Pak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” jelas Prasetyo usai pelantikan.
Prasetyo menambahkan bahwa banyak pertimbangan Presiden dalam mengganti Sri Mulyani, namun ia meminta publik untuk tidak lagi mempertanyakan apakah Sri Mulyani mundur atau tidak. “Bismillah, apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua,” harap Prasetyo.
Golkar Akui Sodorkan Mukhtarudin
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa partainya memang merekomendasikan Mukhtarudin untuk mengisi posisi Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Bahlil menegaskan bahwa pergantian kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto, dan partai hanya menyarankan nama. “Kami dari partai hanya merekomendasikan, tapi keputusan tetap pada Bapak Presiden,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, 8 September 2025.
Namun, Bahlil membantah adanya “tukar guling” posisi menteri terkait pelantikan Mukhtarudin dan pencopotan Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, meskipun keduanya adalah kader Golkar. Mukhtarudin menjabat sebagai sekretaris fraksi Partai Golkar, sementara Dito adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bidang Inovasi Sosial dan Ormas. “Saya tidak mengatakan ditukar, tapi ini penugasan dari Bapak Presiden,” tegas Bahlil.
Dito Terima Keputusan Presiden
Dito Ariotedjo menyatakan menerima keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberhentikan dirinya dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Dito mengaku telah mengetahui rencana perombakan kabinet sejak Senin pagi.
“Alhamdulillah, hari ini saya menyelesaikan masa jabatan saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga untuk masa bakti di kepemimpinan Bapak Prabowo-Gibran,” kata Dito di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin malam, dilansir dari Antara.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja keras yang telah dilaksanakannya selama menjabat Menpora sejak April 2023. “Insya Allah pengganti barunya akan segera diumumkan,” ujarnya.
PDIP Minta Tak Dikaitkan dengan Reshuffle
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Prabowo dan meminta agar partainya tidak dikaitkan dengan perombakan kabinet ini. “Reshuffle tidak bisa dikaitkan dengan PDI Perjuangan karena posisi kami adalah penyeimbang,” kata Guntur melalui pesan singkat, Senin, 8 September 2025.
Guntur menyebutkan bahwa tidak ada kader PDIP di Kabinet Merah Putih, baik sebelum maupun sesudah reshuffle. “Tidak ada (kader masuk pemerintahan). Kami di luar pemerintahan dan sebagai penyeimbang,” ujar Guntur. Hal ini terkait dengan salah satu menteri yang dicopot, Budi Gunawan dari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Budi Gunawan dikenal sebagai salah satu orang dekat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan pernah menjadi ajudan Megawati. Oleh karena itu, kehadiran Budi di Kabinet Merah Putih sebelumnya kerap disebut sebagai representasi PDIP di pemerintahan Prabowo.
Cak Imin soal Pencopotan Karding
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menanggapi pencopotan Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). “Semua kan kewenangan Presiden,” kata Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ini setelah pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 8 September 2025.
Namun, Cak Imin enggan menanggapi apakah pencopotan Karding terkait dengan viralnya dirinya bermain domino dengan pengusaha Aziz Wellang yang pernah terlibat kasus pembalakan liar. “Saya enggak tahu. Setiap kabinet adalah kewenangan Presiden,” kata Cak Imin.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, juga menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak penuh presiden. “Itu kewenangan Pak Presiden,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin.
Mengenai apakah ada kader internal PKB yang dipanggil oleh Prabowo, Cucun mengaku belum mendapatkan informasi. Terkait tawaran posisi kabinet untuk PKB, Wakil Ketua DPR itu hanya menjawab, “Itu Pak Presiden langsung lah.”
Purbaya Siap Memperbaiki Ekonomi
Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa fenomena anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) setelah reshuffle merupakan hal yang biasa terjadi.
IHSG terpantau anjlok 100,50 poin atau 1,28 persen ke level 7.766,85 pada penutupan perdagangan Senin, 8 September 2025, tepat setelah kabar reshuffle bergulir di pasar.
Meskipun demikian, Purbaya menyampaikan keyakinannya untuk memperbaiki ekonomi, mengingat pengalamannya selama 15 tahun di pasar saham. “Kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” kata Purbaya usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin, 8 September 2025.
Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan dirinya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam waktu 100 hari kerja. “Dia (Presiden) bilang jangan lama-lama, cepat. Ya kita cobalah. Tadi barusan setelah pelantikan (disampaikan),” jelas Purbaya.
Menurut Purbaya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen tahun ini mungkin agak sulit melihat situasi terkini. Namun, ia optimistis ada peluang besar dalam dua atau tiga tahun ke depan. “Kami balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu, kami sesuaikan,” ujarnya penuh harap.
Eka Yudha, Ervana, Antara, dan Sultan Abdurahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Mukhtarudin Jadi Menteri P2MI, Golkar Tak Terburu-buru Tetapkan Sekretaris Fraksi
