MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum ada keputusan soal kenaikan ambang batas defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melebihi 3 persen. Pemerintah sudah menyiapkan sederet skenario namun keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya menyatakan tidak mengetahui soal rencana membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). “Itu tergantung keputusan presiden nanti, ucapnya seusai rapat di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin, 16 Februari 2026.
Bendahara negara itu menyatakan pemerintah saat ini masih akan fokus pafa optimalisasi anggaran dulu. Termasuk penerimaan dan pengelolaaan anggaran serta kas negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Purbaya juga menjelaskan soal apakah presiden merestui pelebaran defisit. “Dalam keadaan normal tidak. Tadi dalam keadaan krisis, iya,” ucapnya.
Menurut dia, indikator krisis adalah bila ekonomi sudah resesi, termasuk ekonomi global dan sudah tak ada cara lain untuk memperbaiki perekonomian.
Selain itu, Purbaya menegaskan, anggaran program prioritas termasuk Makan Begizi Gratis (MBG) tak akan dipangkas untuk menghemat anggaran. Meski demikian, pemerintah membuka opsi efisiensi anggaran kementerian dan lembaga
Dalam undang-undang defisit APBN dibatasi tak boleh melebihi 3 persen terhadap Produk Domeatik Bruto (PDB). Namun wacana pelebaran defisit mencuat setelah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan tiga skenario terburuk defisit APBN imbas perang di Timur Tengah
Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara Jakarta, Airlangga menghitung, dengan kondisi perang, APBN dapat defisit 3,18 persen sampai 4,06 persen terhadap PDB.
“Artinya dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3 persen itu sulit untuk kita pertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan (ekonomi),” ucap Airlangga, Jumat, 13 Maret 2026 dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.
Pilihan Editor: 3 Skenario Pemerintah Gagal Mencegah Defisit Kurang 3 Persen
