KOTABARU – KALSELBABUSALAM.COM
Sebanyak 205 kios di Pasar Kemakmuran, Kotabaru, hangus terbakar pada Senin malam (29/9/2025), melumpuhkan pusat ekonomi warga. Menanggapi musibah ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru bergerak cepat dengan mengajukan bantuan anggaran ke pemerintah pusat untuk pemulihan dan relokasi sementara para pedagang yang kehilangan mata pencaharian.
Pascakebakaran, Wakil Bupati Kotabaru Andi Syairi Mukhlis memimpin rombongan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau langsung lokasi pada Rabu (1/10/2025). Peninjauan ini untuk memastikan langkah penanganan yang tepat, dengan fokus utama pada penyelamatan ekonomi pedagang.
“Berdasarkan data, ada 205 kios yang habis terbakar. Pemerintah daerah bersama Forkopimda turun langsung meninjau kondisi lapangan dan mempersiapkan langkah penanganan,” ujar Syairi di lokasi kejadian.
Ia menambahkan, prioritas saat ini adalah menyiapkan lokasi relokasi. “Saat ini kita fokus menyiapkan relokasi bagi pedagang terdampak. Untuk itu, kami minta para pedagang agar bersabar karena membutuhkan waktu untuk mempersiapkan lokasi pengganti,” tambahnya.
Menyadari besarnya kerugian, Pemkab tidak hanya mengandalkan anggaran daerah. Upaya percepatan pemulihan ditempuh dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengakses dukungan anggaran dari APBN.
“Bupati Kotabaru bersama jajaran terkait bergerak cepat menyampaikan laporan dan dokumen persyaratan ke pemerintah pusat. Harapannya, usulan bantuan anggaran bisa segera diterima agar pembangunan kembali Pasar Kemakmuran dapat terealisasi,” papar Syairi.
Kebakaran yang melahap Pasar Kemakmuran terjadi pada Senin malam, 29 September 2025. Pasar yang menjadi nadi perekonomian masyarakat Kotabaru ini kini tinggal puing-puing. Selain Wakil Bupati, peninjauan juga dihadiri oleh pimpinan legislatif dan penegak hukum daerah, seperti Ketua DPRD Kotabaru Suwanti, Kapolres Kotabaru AKBP Doly M. Tanjung, Dandim 1021/Kotabaru Letkol Inf Cecep Cahyadi, serta Kajari Kotabaru Taruli Phalti Patu, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah menangani krisis ini.@A)
