KalselBabusalam.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi belanja negara hingga akhir September 2025 telah mencapai Rp 2.234,8 triliun. Angka ini merepresentasikan 63,4 persen dari total target yang ditetapkan dalam outlook, yaitu sebesar Rp 3.527,5 triliun, menandakan progres signifikan namun masih memerlukan dorongan.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, merinci lebih lanjut bahwa porsi terbesar dari belanja negara tersebut, yakni Rp 1.589,9 triliun, merupakan belanja pemerintah pusat. Belanja ini terbagi menjadi Rp 800,9 triliun untuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rp 789 triliun untuk belanja non-K/L, menunjukkan distribusi anggaran yang strategis di berbagai sektor.
Sementara itu, realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp 644,9 triliun, atau 74,6 persen dari outlook yang direncanakan sebesar Rp 864,1 triliun. Meskipun demikian, Suahasil Nazara menyoroti pentingnya percepatan belanja yang mendesak, mengingat tahun 2025 hanya menyisakan tiga bulan efektif untuk penyerapan anggaran secara optimal.
Menanggapi situasi ini, Suahasil menjelaskan, “Realisasi belanja pemerintah pusat saat ini sebesar Rp 1.589,9 triliun, atau 59,7 persen dari outlook. Namun, perlu kita catat bahwa ini adalah angka akhir September, dan tahun 2025 ini tinggal 3 bulan. Di tiga bulan terakhir kita melihat perlunya belanja, dan ini perlunya percepatan sekitar Rp 1.292,7 triliun untuk mencapai outlook.” Pernyataan ini menegaskan urgensi peningkatan kinerja belanja di kuartal akhir.
Percepatan belanja pemerintah ini bukan sekadar target administratif, melainkan sebuah strategi krusial yang akan selaras dengan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, langkah ini juga vital untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi RI agar tetap stabil dan berdaya saing di tengah dinamika global.
Suahasil melanjutkan, “Selain itu juga perlu dilakukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan penting untuk pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu saya akan mulai menguraikan bahwa yang namanya belanja negara harus segera kita lakukan percepatan belanja,” menunjukkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan anggaran untuk kemakmuran rakyat.
Secara lebih spesifik, Suahasil memaparkan bahwa dari total anggaran belanja K/L yang sudah terserap Rp 800,9 triliun, masih ada sekitar Rp 475 triliun yang harus segera dibelanjakan pada Kuartal IV-2025. Jumlah yang signifikan ini memerlukan eksekusi cepat dan tepat sasaran.
“Ini juga kita dorong kementerian, lembaga untuk mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan seluruh tata kelola dan efisiensi dari kegiatan,” tegasnya, menekankan bahwa kecepatan belanja harus tetap dibarengi dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi anggaran.
Di samping itu, untuk belanja non-K/L, Suahasil menyoroti perlunya akselerasi pada belanja modal. Belanja jenis ini, yang biasanya menjadi fokus utama menjelang penutupan tahun anggaran, diperkirakan akan digenjot intensif pada bulan November dan Desember 2025 untuk memaksimalkan dampaknya.
“Kami sudah menyampaikan kepada seluruh kementerian lembaga untuk percepatan pelaksanaan belanja modal ini, termasuk untuk pembangunan infrastruktur,” tutupnya, menggarisbawahi prioritas pada proyek-proyek yang mampu memberikan stimulus ekonomi dan meningkatkan fasilitas publik.
Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com
