KalselBabusalam.com – Ribuan warga Filipina membanjiri ibu kota Manila pada Ahad, 21 September 2025, menyuarakan kemarahan mereka atas skandal korupsi proyek pengendalian banjir fiktif yang kian meruncing. Dugaan penyelewengan ini diyakini telah menguras miliaran dolar uang pembayar pajak dari kas negara.
Kemarahan publik atas apa yang disebut “proyek infrastruktur hantu” ini telah meningkat pesat di negara Asia Tenggara tersebut. Puncaknya terjadi setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengangkat isu ini sebagai sorotan utama dalam pidato kenegaraannya pada bulan Juli, menyusul serangkaian banjir mematikan yang melanda selama berminggu-minggu.
Menanggapi gelombang demonstrasi, Presiden Marcos Jr. pada Senin menyatakan ia memahami sepenuhnya alasan di balik protes tersebut “sedikit pun”, sambil menegaskan pentingnya demonstrasi yang damai. Sebagai langkah antisipasi, militer Filipina telah ditempatkan dalam status “siaga merah” sebagai tindakan pencegahan.
“Ada kalanya saya sendiri harus mengarungi banjir,” ujar Aly Villahermosa, seorang mahasiswa keperawatan berusia 23 tahun dari Metro Manila. Pernyataannya itu dilansir dari CNA, ketika sekitar 13.000 orang berkumpul pada Ahad pagi di Taman Luneta, ibu kota. Ia menambahkan dengan nada geram, “Jika ada anggaran untuk proyek-proyek hantu, mengapa tidak ada anggaran untuk sektor kesehatan?” Mahasiswa ini menyebut pencurian dana publik sebagai “tindakan yang sungguh memalukan.”
Teddy Casino, 56 tahun, ketua aliansi sayap kiri Bagong Alyansang Makabayan, menegaskan bahwa kelompoknya tidak hanya menuntut pengembalian dana yang telah digelapkan, tetapi juga mendesak hukuman penjara yang tegas bagi mereka yang terlibat. “Korupsi mengharuskan orang turun ke jalan dan mengekspresikan kemarahan mereka, dengan harapan dapat menekan pemerintah agar benar-benar menjalankan tugasnya,” tegas Casino.
Antisipasi kerumunan yang lebih besar diperkirakan akan membanjiri EDSA di kemudian hari, sebuah jalan raya historis yang menjadi saksi bisu Gerakan Kekuatan Rakyat pada tahun 1986. Gerakan tersebut berhasil menggulingkan kediktatoran ayah Marcos dari tampuk kekuasaan.
Skandal pengendalian banjir ini telah memicu gelombang perubahan kepemimpinan di kedua majelis Kongres. Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Presiden Marcos Jr., bahkan mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada awal pekan ini, di tengah berlanjutnya proses penyelidikan yang intensif.
Sebelumnya, pada awal bulan ini, para pemilik perusahaan konstruksi telah mengungkap dugaan suap yang melibatkan hampir 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sejumlah pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH), menambah daftar panjang pihak yang diduga terlibat.
Departemen Keuangan Filipina memperkirakan bahwa ekonomi negara tersebut berpotensi merugi hingga 118,5 miliar peso dari tahun 2023 hingga 2025 akibat korupsi dalam proyek-proyek pengendalian banjir. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi menurut Greenpeace, yang memprediksi kerugian sebenarnya mendekati 18 miliar dolar AS.
Sejarah Filipina sendiri diwarnai oleh serangkaian panjang skandal yang melibatkan penyelewengan dana publik, di mana para politisi tingkat tinggi yang terbukti bersalah kerap kali lolos dari jeratan hukuman penjara yang berat.
Dalam kunjungan baru-baru ini ke Bulacan, sebuah provinsi di utara Manila yang dilanda banjir dan menjadi lokasi beberapa proyek palsu teridentifikasi, para penduduk terlihat berjuang melintasi genangan air keruh dengan sepatu bot karet. Pemandangan ini menjadi bukti nyata dampak dari skandal tersebut.
Elizabeth Abanilla, seorang pensiunan berusia 81 tahun, menyatakan bahwa baik politisi maupun kontraktor sama-sama memikul kesalahan dalam penyelewengan dana ini. “Mereka seharusnya tidak menyerahkan (uang) sebelum pekerjaan selesai,” katanya, “Keduanya bersalah.”
Pilihan Editor: Ketua DPR Filipina Mundur, Diduga Terlibat Korupsi Proyek Pengendalian Banjir
