kalselbabusalam.com MALANG — Kebijakan pemerintah yang menerapkan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) berisiko melenceng dari tujuan awal dan memicu konflik sosial baru jika tidak ada desain kebijakan yang adil dan menyeluruh.
Sosiolog Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Vina Salviana Darvina Soedarwo menilai kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi semu, jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif.
“Tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan,” kata Vina Salviana Darvina Soedarwo, Kamis (2/4/2026).
: Pemkot Surabaya Blokir Status Adminduk 8.000 Mantan Suami yang Belum Penuhi Nafkah usai Bercerai
Dari perspektif sosiologis, kata dia, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja dinilai bukan lagi persoalan besar. Masyarakat telah memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi, namun risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi.
“Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi WFA (Work From Anywhere). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai,” ucapnya.
: : 2 Jaksa di Kejati Jawa Timur Diperiksa dan Diamankan Kejagung, Salah Satunya Aspidum
Dia menambahkan, pergeseran ruang kerja juga otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga.
Karena itulah, dia menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja.
: : Respons Instruksi Mendagri, Surabaya Tambah Titik dan Durasi CFD
“Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal,” jelasnya.
Di sisi lain, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.
Vina menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antardaerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat.
“WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru,” ucapnya.
