KalselBabusalam.com – Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Andre Rosiade, menyatakan bahwa lembaganya belum dapat memastikan pemenuhan seluruh tuntutan publik yang tergabung dalam Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat. Pernyataan ini muncul di tengah desakan keras masyarakat menjelang batas waktu yang semakin menipis.
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat sendiri merupakan rangkuman dari berbagai desakan yang masif beredar di media sosial, menyusul gelombang demonstrasi yang memanas sejak Kamis, 28 Agustus 2025. Pemerintah dan DPR diberikan tenggat waktu hingga 5 September 2025 untuk merealisasikan 17 poin tuntutan jangka pendek, sementara 8 poin tuntutan lainnya diharapkan terpenuhi dalam kurun waktu satu tahun.
Hingga Kamis siang, 4 September 2025, atau sehari sebelum batas waktu yang krusial itu berakhir, Andre Rosiade mengumumkan adanya sedikit kemajuan. Menurutnya, DPR telah berhasil memenuhi dua dari sekian banyak tuntutan rakyat, yaitu pencabutan tunjangan rumah anggota dewan dan pemberlakuan moratorium kunjungan dinas ke luar negeri. Ini menjadi langkah awal yang diharapkan dapat meredakan ketegangan.
Kendati demikian, Andre menekankan bahwa sejumlah tuntutan krusial lainnya masih memerlukan waktu dan pembahasan mendalam. Tuntutan-tuntutan tersebut meliputi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, pembentukan Tim Investigasi independen, serta peningkatan transparansi anggaran dan gaji anggota dewan. Andre enggan membeberkan detail lebih lanjut mengenai progres pembahasan di rapat parlemen, menegaskan bahwa itu adalah kewenangan pimpinan.
“Itu kewenangan pimpinan. Nanti biar pimpinan yang menyampaikan,” ujar politikus Partai Gerindra tersebut, mengisyaratkan bahwa informasi lebih detail akan disampaikan langsung oleh pimpinan DPR.
Dari 17 tuntutan jangka pendek yang harus segera dipenuhi, tiga di antaranya secara spesifik ditujukan kepada DPR. Pertama, membekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan fasilitas baru, termasuk upah pensiun. Kedua, mempublikasikan secara transparan seluruh anggaran, termasuk gaji, tunjangan, fasilitas rumah, dan fasilitas lainnya. Terakhir, mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota-anggota yang terbukti bermasalah.
Dalam upaya merespons tuntutan publik, tiga pimpinan DPR telah menggelar pertemuan penting pada Rabu, 3 September 2025. Mereka bertemu dengan perwakilan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) serta beberapa organisasi mahasiswa lainnya, menandakan upaya dialog di tengah gelombang demonstrasi.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan permintaan maaf atas kekecewaan publik dan berjanji akan melakukan perbaikan menyeluruh. Ia secara tegas menyebutkan bahwa tunjangan perumahan bagi anggota parlemen telah resmi dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025, sebuah langkah konkret yang sejalan dengan salah satu tuntutan mahasiswa.
Politikus Partai Gerindra ini juga memastikan bahwa parlemen akan melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh tunjangan yang diterima oleh anggota DPR. “Khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak 31 Agustus 2025,” tegas Dasco, menggarisbawahi komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat demi transparansi dan akuntabilitas.
Pilihan Editor: Pemerintah Beri Bantuan Rp 5-15 Juta untuk Korban Demonstrasi
