Dilansir dari KalselBabusalam.com, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerima alokasi anggaran yang signifikan pada tahun 2026, melonjak drastis menjadi Rp 13 triliun. Angka ini merupakan peningkatan substansial dari pagu indikatif sebelumnya yang hanya sebesar Rp 3,61 triliun. Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan kabar baik ini dalam rapat kerja bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 3 September 2025, menandai komitmen serius pemerintah terhadap sektor kelautan dan perikanan.
Total pagu anggaran KKP senilai Rp 13 triliun tersebut bersumber dari berbagai pos. Mayoritas berasal dari rupiah murni sebesar Rp 12,3 triliun. Sisanya didukung oleh pinjaman dan hibah luar negeri sebesar Rp 278 miliar, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp 74,9 miliar, kontribusi dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 217 miliar, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dialokasikan sebesar Rp 87 miliar. Diversifikasi sumber pendanaan ini menunjukkan dukungan multi-sektoral terhadap program-program strategis KKP.
Dari keseluruhan anggaran tersebut, pagu efektif sebesar Rp 12,7 triliun akan dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan esensial dan strategis. Ini mencakup belanja pegawai, operasional perkantoran, dan yang terpenting, implementasi program prioritas Presiden. Beberapa program unggulan yang akan didanai meliputi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak udang rakyat, serta pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi. Selain itu, anggaran ini juga mendukung inisiatif inovatif seperti model budi daya rumput laut, lobster, dan bawal, hingga revitalisasi laboratorium jaminan mutu untuk peningkatan kualitas produk kelautan.
Lebih lanjut, dana anggaran KKP juga dialokasikan untuk memajukan sektor pendidikan di bidang kelautan dan perikanan, memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta memberikan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tak hanya itu, penguatan tugas pokok dan fungsi instansi, serta peningkatan produksi untuk pelayanan publik, turut menjadi prioritas guna memastikan manfaat anggaran ini dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Menteri Trenggono turut merinci alokasi anggaran KKP untuk setiap organisasi eselon I pada tahun depan. Sekretariat Jenderal akan menerima Rp 640,56 miliar, sementara Inspektorat Jenderal dialokasikan Rp 98,87 miliar. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap menjadi penerima anggaran terbesar dengan Rp 6,25 triliun, menegaskan fokus pada sektor penangkapan ikan. Disusul oleh Ditjen Perikanan Budidaya yang mendapatkan Rp 1,15 triliun, menunjukkan perhatian terhadap pengembangan sektor budi daya.
Sementara itu, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan akan mengelola pagu anggaran sebesar Rp 1,04 triliun, yang vital untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan memperoleh Rp 276 miliar untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan. Selanjutnya, Ditjen Pengelolaan Kelautan dialokasikan Rp 1,39 triliun, dan Ditjen Penataan Ruang Laut sebesar Rp 199,96 miliar, keduanya berperan penting dalam tata kelola ruang laut yang terencana dan berkelanjutan.
Dua badan di bawah KKP juga mendapatkan alokasi yang signifikan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan akan menerima Rp 1,39 triliun, menunjukkan investasi pada peningkatan kapasitas SDM. Sementara itu, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mendapatkan sebesar Rp 530,35 miliar, untuk memastikan standar kualitas produk kelautan yang tinggi dan aman dikonsumsi.
Menyadari besarnya tanggung jawab dan target yang diemban, Menteri Trenggono secara khusus memohon dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI. “Mengingat tugas berat yang diberikan, kami mohon dukungan Komisi IV DPR RI dapat turut serta mengawal dan memastikan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan tepat sasaran dan selesai,” ujarnya. Permohonan ini menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif demi tercapainya tujuan strategis KKP dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan nasional.
