
Kolaborasi strategis terjalin antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan PT Pembangunan Perumahan atau PT PP (Persero) Tbk untuk menghadirkan solusi cepat bagi masyarakat terdampak banjir. Kedua entitas besar ini bersinergi membangun hunian sementara pascabencana banjir di wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara, fokus pada penyediaan tempat tinggal tanggap darurat yang aman dan layak.
Kebutuhan akan hunian sementara ini sangat mendesak. Joko Raharjo, Corporate Secretary PTPP, pada Selasa, 20 Januari 2025, menegaskan, “Penyediaan hunian sementara dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar warga dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara aman dan layak selama masa transisi pemulihan.” Pernyataan ini sekaligus menggarisbawahi pentingnya langkah ini setelah sebelumnya upaya difokuskan pada pembukaan akses dan pemulihan infrastruktur dasar, kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Secara ambisius, Danantara menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian sementara di berbagai daerah terdampak bencana di seluruh Indonesia dalam tiga bulan ke depan. Dalam skema besar ini, PTPP mengambil peran signifikan dengan berkontribusi membangun masing-masing 600 unit hunian sementara di kedua kabupaten yang menjadi fokus utama, yakni Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Langkah ini mencerminkan komitmen kuat dalam penanganan darurat pascabencana.
Progres pembangunan telah menunjukkan hasil nyata. Di Aceh Tamiang, PTPP berhasil menyelesaikan 94 unit hunian sementara dengan sistem panggung yang dirancang khusus dan kini telah siap digunakan oleh warga. Sementara itu, di Aceh Utara, sebanyak 118 unit telah rampung pengerjaannya per tanggal 15 Januari 2026, menandakan kecepatan dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek.
Joko Raharjo menjelaskan bahwa seluruh hunian yang dibangun PTPP dirancang sebagai kawasan siap huni, tidak hanya sekadar tempat berlindung. Kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung esensial seperti MCK, tandon air, musala, tempat wudu dan cuci, jalan pedestrian, sistem drainase, serta sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) kawasan. Kelengkapan fasilitas ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sejak dini dalam masa pemulihan, mendukung mereka untuk kembali menata kehidupan.
Proses pembangunan, tambahnya, dilakukan secara cepat dan terukur, serta dikoordinasikan secara ketat dengan BP BUMN. Koordinasi ini penting untuk memastikan respons penanganan bencana selaras, tepat sasaran, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, menjamin efektivitas bantuan yang disalurkan. Lebih lanjut, Joko menekankan bahwa pemulihan tidak hanya berhenti pada perbaikan akses dan infrastruktur, melainkan juga harus menyediakan tempat tinggal yang aman. “Hunian sementara ini kami siapkan sebagai ruang transisi sebelum pemulihan jangka menengah dan panjang berjalan,” ujarnya.
Melalui inisiatif kolaborasi ini, PTPP berharap dapat menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat melewati fase pemulihan awal dengan lebih aman dan nyaman. Ini juga merupakan upaya nyata untuk secara bertahap mendukung pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat terdampak. Untuk informasi lebih lanjut mengenai upaya pemulihan pascabencana dan pembangunan berkelanjutan, kunjungi KalselBabusalam.com.
Pilihan Editor: Mengapa Dana Syariah Indonesia Lolos Pengawasan OJK










