Kategori: Finance

PEMERINTAH akan meluncurkan paket stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semester kedua 2026. Nilai total stimulus yang disiapkan adalah Rp 7,8 triliun yang terdiri dari sederet diskon transportasi hingga insentif perpajakan.

Rencana tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto seusai rapat koordinasi terbatas dengan sejumlah menteri di kantornya, Selasa, 26 Mei 2026. Ia menjelaskan paket diberikan mulai kuartal II 2026 hingga semester kedua. “Ini untuk semester 2 sebagian,” ucapnya.

Airlangga merinci dana yang disiapkan di antaranya insentif perpajakan royalti bagi penulis berupa Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1,5 persen. Potongan pajak akan otomatis berlaku bagi seluruh penulis dengan syarat buku tersebut memiliki kode pengidentifikasian buku alias International Standard Book Number (ISBN) yang jelas.

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan diskon transportasi dan angkutan udara pada periode libur sekolah dan Natal 2026 serta Tahun Baru 2027 (Nataru). Di libur sekolah, total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 190,5 miliar dengan target penerima manfaat mencapai 3.074.899.

Khusus transportasi kereta api, diberikan potongan tarif sebesar 30 persen dari harga tiket pada periode perjalanan 20 Juni–5 Juli 2026. Lalu angkutan diskon 30 persen dari tarif dasar bagi pengguna angkutan laut PT Pelni untuk periode perjalanan 20 Juni–15 Agustus 2026. Sedangkan angkutan penyeberangan ASDP diberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 20 Juni–5 Juli 2026.

Pada periode Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 161,4 miliar, dengan target penerima manfaat 2.874.581 orang. Terdiri dari diskon tarif tiket kereta api 30 persen dari harga tiket untuk periode perjalanan 22 Desember 2026–4 Januari 2027.

Selanjutnya, potongan 30 persen dari tarif dasar angkutan laut PT Pelni untuk periode perjalanan 17 Desember 2026–10 Januari 2027. Lalu angkutan penyeberangan ASDP diberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 22 Desember 2026–10 Januari 2027.

Pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi udara yaitu PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat udara penerbangan domestik kelas ekonomi. Diskon tiket ini diberikan selama periode 24 Juni-5 Juli 2026 dengan anggaran diperkirakan Rp 472,7 miliar dan target 2,3 juta penumpang.

Di periode Nataru 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, anggaran PPN DTP tiket pesawat yang disiapkan sekitar Rp 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selama periode ini pemerintah juga memberikan tambahan komponen diskon yaitu PJP2U (Airport Tax) diskon sebesar 50 persen dan PJP4U sebesar 50 persen.

Selain itu, pemerintah akan melanjutkan Program Magang Nasional tahap keempat pada Juli 2026 dengan anggaran Rp 4,14 triliun dan target peserta mencapai 150.000 orang. Program vokasi nasional juga disiapkan untuk 220.000 lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 50.000 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan estimasi dana Rp 2,12 triliun.

Pilihan Editor: Siapa Penikmat Anomali Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen

ALIRAN listrik putus total secara tiba-tiba atau blackout selama dua hari di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang meliputi Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara dan Aceh pada Jumat malam, 22 Mei 2026, menimbulkan keresahan dan kerugian para pelanggan PT PLN (Persero).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo telah meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Dia menyatakan, pemadaman listrik akibat cuaca buruk pada ruas transmisi saluran udara tegangan 275 kilovolt (kV) di Muara Bungo-Sungai Rumbai, Jambi. Hal ini bertolak belakang dengan prakiraan BMKG yang menyebut cuaca di Jambi dan sekitarnya hanya berawan dan hujan ringan.

Kejanggalan tersebut membuat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai blackout bukan karena gangguan cuaca, tetapi tata kelola kelistrikan dan infrastruktur yang tidak baik sehingga berdampak merugikan masyarakat.

“Kami menduga PLN lalai. Kalau tata kelola dan infrastruktur dilakukan dengan baik dan benar, blackout tidak akan terjadi,” kata Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, Selasa, 26 Mei 2026.

Menurut Irvan, listrik adalah kebutuhan utama kehidupan rakyat yang menopang rumah tangga, pekerjaan, ibadah, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Secara hukum, PLN wajib memberi kompensasi atau ganti kerugian kepada pelanggan yang terdampak sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.

Hak konsumen tersebut selaras dengan Pasal 29 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan konsumen berhak mendapat pelayanan yang baik, mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

Serta Pasal 6 jo 6A Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) yang mewajibkan PLN memberikan kompensasi atas buruknya mutu pelayanan kelistrikan yang menyebabkan lama gangguan dan jumlah ganggu yang menimbulkan kerugian terhadap pelanggan.

“PLN wajib memberi kompensasi atau ganti kerugian kepada pelanggan yang terdampak,” kata Irvan.

Dia menyebut, ada 8,3 juta dari total 13,1 juta pelanggan di wilayah Sumatera yang mengalami pemadaman listrik. Jika dilihat dari sisi perlindungan konsumen, blackout sangat berdampak pada pelaku UMKM, merusak peralatan elektronik warga dan melumpuhkan aktivitas ekonomi. Blackout telah bertentangan dengan UUD, UU HAM, UU Konsumen UU Kelistrikan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM.

“Kelalaian PLN dalam memelihara dan menjamin keandalan sistem, bertolak belakang ketika masyarakat dipaksa untuk tepat membayar listrik, tidak boleh telat. Apabila lewat waktu, pelanggan mendapat sanksi denda dan pemutusan arus listrik. Sementara ketika respon keluhan terhadap pelayanan mutu, sering tidak direspon atau lambat,” katanya lagi.

Wakil Ketua DPRD Sumut Sutarto pun tegas meminta PT PLN (Persero) memperbaiki pelayanan dan memastikan kejadian putus listrik massal tidak lagi terulang. Politisi PDI Perjuangan ini menuntut PLN menghadirkan strategi mitigasi. Berawal dari investigasi dan evaluasi menyeluruh sistem kelistrikan yang ada.

“Masalah listrik berdampak langsung ke hajat hidup orang banyak. UMKM terdampak. Pelayanan kesehatan juga, keamanan terganggu. Jangan terulang lagilah,” katanya.

Sutarto juga meminta PLN memberi informasi akurat dan real time apabila ada pemadaman supaya masyarakat dapat mengantisipasi dan tidak panik. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menghemat energi. “Penghematan bisa dimulai dari hal sederhana di rumah seperti mengurangi penggunaan gas, listrik dan BBM,” ujar Sutarto.

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution meminta blackout menjadi pelajaran penting bagi PLN. Pasalnya, pemadaman dengan durasi panjang tersebut menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Bobby mengatakannya saat menerima General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut Mundakhir Salman di ruang kerjanya, Selasa siang. Pertemuan mereka membahas penyebab gangguan listrik yang dipicu putusnya jaringan kabel listrik bertegangan ekstra tinggi di Jambi.

“Saya melihat kemarin dari apa yang terjadi dan apa penyebabnya. Sudah kita minta antisipasi seluruh pemerintahan untuk menggunakan genset. Namun karena tiba-tiba, jadi tidak semua bisa ter-cover,” katanya.

Menurut Bobby, blackout terjadi hampir setiap tahun di Sumatera harus menjadi evaluasi serius. Terlebih saat ini pemerintah terus mendorong penggunaan energi listrik di berbagai sektor.

“Pemerintah minta semua serba listrik, mulai dari kompor, mobil bahkan transportasi umum seperti bus. Makanya kami minta support-nya. Jangan lagi ada istilah blackout setiap tahun karena waktunya sangat lama dan meluas,” ucap dia.

Bobby juga menyoroti pentingnya sistem cadangan listrik, khususnya untuk pelayanan vital seperti rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang membutuhkan daya besar. Apalagi sebelumnya Menteri ESDM menyampaikan bahwa pasokan listrik di wilayah Sumbagut dalam kondisi surplus. Ia juga menekankan perlunya penguatan pasokan listrik di Kepulauan Nias melalui pembangunan pembangkit listrik agar kebutuhan masyarakat terpenuhi optimal.

Menanggapi permintaan tersebut, PLN UID Sumut meminta maaf dan memastikan akan meningkatkan kesiapan pasokan listrik, termasuk untuk mendukung pelaksanaan Piala AFF U-19 di Sumut, terutama di stadion dan fasilitas pendukung lainnya.

“Khusus di daerah bencana, tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah saja yang perlu perbaikan. Untuk perhelatan Piala AFF kita akan siapkan lebih baik,” kata Mundakhir.

Pilihan Editor: Industri Antusias Membuat PLTS Atap, Terhambat Regulasi

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan berdasarkan hasil evaluasi sebanyak 35 persen peserta Program Magang Nasional langsung direkrut perusahaan tempat magangnya. Jumlah tersebut hanya berasal dari total peserta kelompok atau batch pertama.

Program magang batch 1 dan 2 telah rampung dilaksanakan dengan masing-masing peserta sekitar 14.000 dan 62.000 orang sehingga total sebanyak 78.000 peserta.

Dengan demikian, ada sekitar 4.900 peserta yang langsung terserap di pasar kerja lewat program ini. “Kami juga mendapatkan hasil evaluasi batch 1, ada sekitar 35 persen adik-adik magang kita itu ditawari untuk bekerja di tempat magang,” ucap Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.

Berdasarkan evaluasi singkat dari tingkat kepuasan batch pertama, Yassierli menyatakan sebanyak 85 persen peserta menyatakan puas dan sangat puas. Kemudian sekitar 14 persen cukup puas. “Yang kurang puas dan tidak puas itu 0,7 persen.”

Kemnaker juga melakukan evaluasi bagi perusahaan. Hasilnya dari sekitar 4.000 perusahaan, 81 persen mereka puas dan sangat puas. Lalu sekitar 19 persen menyatakan cukup puas dan ada 0,4 persen yang merasa kurang puas dan tidak puas.

Bagi peserta yang sudah menyelesaikan program, Kemnaker menawarkan mereka untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang bersifat opsional. Para peserta disarankan datang ke balai-balai karena sertifikasi itu harus dilaksanakan secara offline.

Mengutip laman resmi, Kemnaker berupaya menjembatani penyerapan alumni pemagangan nasional (MagangHub) ke pasar kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Langkah ini diimplementasikan melalui transisi layanan digital dari MagangHub menuju KarirHub di bawah naungan ekosistem SIAPkerja.

Melalui platform ini, alumni dapat langsung memasukkan portofolio dan pengalaman riil yang mereka dapatkan selama di MagangHub ke dalam profil profesional mereka. Sistem Job Matching pada KarirHub secara otomatis akan mencocokkan kompetensi alumni tersebut dengan kebutuhan spesifik dari perusahaan perekrut (recruiter).

Pilihan Editor: Siapa Setuju DPR Peserta Magang Langsung Jadi Karyawan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) menyepakati pembagian dividen yang hampir setara 100% dari laba bersih tahun buku 2025. Adapun laba bersih perusahaan pada periode tersebut tercatat sebesar US$ 21,78 juta.

Keputusan tersebut telah disetujui para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung pada Senin (26/5/2026).  Rencana pembagian dividen tersebut akan diumumkan lebih lanjut melalui situs web perusahaan.

IHSG Ditutup Turun 1,23% ke 6.130 Selasa (26/5), Top Losers: Saham INCO, ASII, AMRT

Pada kesempatan yang sama, perusahaan juga memperkenalkan logo baru yang selaras dengan Vallourec Group untuk guna memperkuat integrasi global dan konsistensi brand Perseroan di tingkat internasional.

Adapun susunan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan per 26 Mei 2026 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Mathieu Florent Jacques Barreau

Komisaris: Jerome Henry Marcel Favre

Komisaris Independen: Sudjono Suhardjo

Susunan Direksi

Presiden Direktur: Karim Kouche

Direktur: Saiful Mizra Bin Kassim

Direktur: Susi Yulianti

Disamping itu, manajemen CTBN menyampaikan bahwa tahun 2026 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh volatilitas pasar energi global dan kondisi geopolitik internasional. 

“Namun demikian, perseroan tetap fokus menjaga efisiensi operasional, memperkuat penetrasi pasar internasional melalui jaringan Vallourec, serta mengembangkan peluang di sektor geothermal dan Carbon Capture and Storage (CCS),” kata manajemen dalam keterangan resminya, Senin (26/5/2026).

Mengacu kinerja keuangannya pada tahun buku 2025, CTBN mencatatkan pendapatan sebesar US$ 266,9 juta, meningkat 5,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US$ 253,9 juta. 

Di tengah dinamika industri energi global, perusahaan juga mampu mempertahankan arus kas operasional yang positif sebesar US$ 67 juta sepanjang tahun 2025.

Sucor AM Dukung Pengembangan Investasi Syariah

PEMERINTAH berencana memberikan insentif berupa potongan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi penulis pada semester kedua 2026. Rencana tersebut dibahas dalam rapat lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Selasa, 26 Mei 2026.

Airlangga menyatakan pemberian fasilitas perpajakan penulis yang disiapkan itu telah diputuskan lewat rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, MenPan RB Rini Widyantini, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. “Tadi sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak untuk penulis diberikan PPH final sebesar 1,5 persen,” kata dia.

Ia menjelaskan potongan pajak akan otomatis berlaku bagi penulis yang menerbitkan bukunya. Dengan syarat buku tersebut memiliki kode pengidentifikasian buku alias International Standard Book Number (ISBN) yang jelas.

Keringanan pajak ini diberikan bersamaan dengan sederet stimulus perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2026. Selain insentif perpajakan, pemerintah juga menggelontorkan diskon transportasi selama libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Ditemui di lokasi yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan pemberian insentif pajak penulis. “Karena katanya penulis di sini jumlahnya sedikit. Apalagi penulis-penulis ilmiah,” ucapnya. Ke depan insentif ini diharapkan mampu mendorong orang-orang lebih berminat menulis buku karena pajaknya lebih rendah.

Purbaya menyatakan dampaknya ke pertumbuhan ekonomi tidak dalam jangka pendek melainkan jangka panjang. Dengan mendukung penulis, diharapkan warga RI juga makin tertarik untuk membaca semakin banyak dan wawasan masyarakat makin terbuka.

Pemerintah juga berharap buku yang diterbitkan makin beragam, tak hanya buku fiksi, tapi juga ilmiah. Ia juga berharap makin banyak buku ekonomi berkualitas yang diterbitkan penulis lokal. “Sehingga pandangan Anda enggak dikuasai oleh ekonomi TikTok,” kata Purbaya.

Pilihan Editor: Berdebar Menanti Dampak Kebijakan Ekspor

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada penutupan perdagangan Selasa (26/5). IHSG ditutup turun 76,159 poin (1,23 persen) ke 6.130,190. Indeks LQ45 turun 10,814 poin (1,71 persen) ke 620,396.

Sebanyak 241 saham naik, 447 saham turun, dan 133 saham stagnan. Frekuensi saham ditransaksikan sebanyak 1.959.957 kali dengan total volume perdagangan sebanyak 24,540 miliar saham senilai Rp 17,850 triliun.

Saham-saham top losers sore ini di antaranya: MNC Digital Entertainment (MSIN) turun 74 poin atau 14,98 persen ke 420; Intermedia Capital (MDIA) turun 16 poin atau 14,55 persen ke 94; BSA Logistics Indonesia (WBSA) turun 100 poin atau 13,16 persen ke 660; Bukit Uluwatu Villa (BUVA) turun 85 poin atau 12,23 persen ke 610.

Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah sore ini melemah 52 poin (0,29 persen) di Rp 17.795 terhadap dolar AS.

Berikut kondisi bursa saham Asia sore ini:

Indeks Nikkei 225 di Jepang turun 162,097 poin (0,25 persen) ke 64.996,101

Indeks Hang Seng di Hong Kong turun 6,580 poin (0,03 persen) ke 25.599,449

Indeks SSE Composite di China turun 7,199 poin (0,17 persen) ke 4.145,370

Indeks Straits Times di Singapura turun 37,719 poin (0,74 persen) ke 5.032,830

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada penutupan perdagangan saham siang ini, Selasa (26/5). IHSG sesi I ditutup turun 56,668 poin (0,91 persen) ke 6.149,680. Indeks LQ45 turun 7,429 poin (1,18 persen) ke 623,781.

Sebanyak 253 saham naik, 396 saham turun, dan 169 saham stagnan. Frekuensi saham ditransaksikan sebanyak 1.215.837 kali dengan total volume perdagangan sebanyak 15,322 miliar saham senilai Rp 9,128 triliun.

Saham-saham top losers siang ini di antaranya: MNC Digital Entertainment (MSIN) turun 50 poin atau 10,12 persen ke 444; Intermedia Capital (MDIA) turun 10 poin atau 9,09 persen ke 100; Jasa Berdikari Logistics (LAJU) turun 7 poin atau 9,09 persen ke 70; Sumber Alfaria Trijaya (AMRT) turun 115 poin atau 8,88 persen ke 1.180; Dian Swastatika Sentosa (DSSA) turun 36 poin atau 7,50 persen ke 444.

Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah pukul 12.00 WIB melemah 52 poin (0,29 persen) di Rp 17.795 terhadap dolar AS.

Berikut kondisi bursa saham Asia siang ini:

Indeks Nikkei 225 di Jepang turun 189,898 poin (0,29 persen) ke 64.968,300

Indeks Hang Seng di Hong Kong naik 136,941 poin (0,53 persen) ke 25.742,970

Indeks SSE Composite di China turun 34,719 poin (0,84 persen) ke 4.117,850

Indeks Straits Times di Singapura turun 11,290 poin (0,22 persen) ke 5.059,259

China memperketat pengawasan terhadap investasi saham luar negeri seiring meningkatnya arus modal keluar ilegal dari negara tersebut. Pemerintah Beijing kini membidik platform perdagangan saham asing yang dinilai membantu investor domestik mengakali kontrol modal ketat yang selama ini diterapkan pemerintah.

Langkah keras ini muncul setelah arus hot money atau dana yang keluar melalui jalur tidak resmi diperkirakan mencapai USD 1,04 triliun sepanjang tahun lalu, tertinggi sejak data mulai dihimpun pada 2006 menurut Bloomberg Intelligence. Pemerintah China menilai praktik investasi ilegal lintas negara berpotensi mengganggu stabilitas keuangan serta melemahkan kontrol terhadap nilai tukar yuan.

Sebagai bagian dari penindakan terbaru, delapan lembaga pemerintah China pada 22 Mei meluncurkan operasi gabungan terhadap broker asing yang beroperasi tanpa izin resmi di daratan China.

“Otoritas melarang perusahaan-perusahaan tersebut melakukan aktivitas terkait nasabah domestik, termasuk pemasaran, layanan teknis, customer service, hingga penyelesaian transaksi dana,” demikian dikutip dari Bloomberg, Selasa (26/5).

Regulator sekuritas China (CSRC) memimpin operasi tersebut bersama bank sentral China (PBOC), regulator perbankan, serta otoritas internet dan teknologi informasi. Pemerintah juga mengancam hukuman berat terhadap perusahaan yang tetap melayani investor China secara ilegal.

Tiga broker besar yang terkena dampak langsung ialah Futu Holdings Ltd., Long Bridge Securities Ltd., dan Tiger Brokers. Ketiganya dijatuhi denda gabungan sebesar USD 330 juta karena beroperasi tanpa lisensi resmi di China. Regulator juga menyatakan seluruh keuntungan ilegal yang diperoleh akan disita.

Akibat kebijakan tersebut, investor China daratan yang sudah memiliki akun di platform-platform tersebut kini hanya diperbolehkan menjual aset dan menarik dana. Mereka tidak lagi dapat membeli saham baru maupun menyetor dana tambahan. Pemerintah bahkan memerintahkan seluruh situs, aplikasi, dan server yang melayani investor China ditutup total dalam waktu dua tahun.

China memang selama puluhan tahun menerapkan kontrol modal ketat untuk membatasi arus dana keluar negeri. Individu hanya diperbolehkan membeli valuta asing hingga USD 50.000 per tahun dan dana tersebut ditujukan untuk kebutuhan non-investasi seperti pendidikan atau perjalanan luar negeri.

Untuk investasi saham asing, pemerintah hanya mengizinkan jalur resmi tertentu seperti Southbound Stock Connect, Wealth Connect, dan Qualified Domestic Institutional Investor (QDII).

Modus yang Digunakan

Namun dalam praktiknya, investor tetap menemukan berbagai celah untuk memindahkan dana ke luar negeri. Salah satu modus paling umum adalah memanfaatkan kuota pembelian valas tahunan untuk kemudian digunakan membeli saham asing melalui aplikasi perdagangan offshore. Selain itu, sebagian investor menggunakan jaringan bank bawah tanah yang mempertemukan transaksi yuan di dalam negeri dengan dana valas di luar negeri sehingga tidak tercatat dalam sistem perbankan resmi China.

Cara lain yang juga marak digunakan ialah membeli produk asuransi di Hong Kong menggunakan yuan, lalu membatalkan polis untuk memperoleh pengembalian dana dalam mata uang asing. Pemerintah China menilai berbagai praktik tersebut membuat pengawasan transaksi lintas batas menjadi semakin sulit, sekaligus membuka risiko pencucian uang dan penipuan investasi.

Pengetatan aturan ini langsung mengguncang pasar saham. Saham Futu Holdings Ltd. anjlok 28 persen di New York usai pengumuman kebijakan, sementara induk Tiger Brokers turun lebih dari seperempat. Kekayaan pendiri Futu, Leaf Li, bahkan menyusut USD 1,7 miliar dalam sehari menurut Bloomberg Billionaires Index.

Tekanan juga terjadi pada saham perusahaan China yang tercatat di Amerika Serikat melalui skema American Depositary Receipts (ADR). Emiten yang belum memiliki pencatatan saham di Hong Kong dinilai paling rentan karena investor China selama ini banyak mengakses saham-saham tersebut lewat jalur abu-abu.

kalselbabusalam.com  JAKARTA. Penawaran Sukuk Tabungan seri 016 atau ST016 masih bergulir. Penawaran Surat Berharga Negara (SBN) Syariah Ritel milik negara ini akan berakhir pada 3 Juni 2026 mendatang. 

Berdasarkan data salah satu mitra distribusi, Bibit, sejak ditawarkan pada 8 Mei 2026, ST016 tenor dua tahun (ST016-T2) telah terjual 88,5% dari kuota nasional Rp 10 triliun. Per Selasa (26/5), kuota pembelian ST016 tenor dua tahun tinggal tersisa Rp 1,142 triliun. 

Sementara ST016 tenor empat tahun (ST016-T4) telah terjual 87,3% dari kuota nasional Rp 5 triliun. Hingga Selasa (26/5), kuota yang tersisa tinggal Rp 1,630 triliun. 

Tenor dua tahun jatuh tempo pada 10 Juni 2026 dengan kupon pertama dibayarkan pada 10 Juli 2026. Tenor ini menawarkan imbal hasil 6,05% per tahun. Sementara imbal hasil ST016-4T sebesar 6,25% per tahun dengan jadwal jatuh tempo pada 10 Juni 2028. 

Dengan tipe kupon floating with floor alias mengambang, artinya ada potensi penyesuaian kupon mengikuti pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).