



KalselBabusalam.com – Jakarta, IDN Times – Bank Indonesia (BI) terus menunjukkan komitmen kuat dalam menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah gejolak pasar global. Salah satu strategi utama yang diintensifkan adalah penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang kini outstanding-nya hampir menyentuh angka fenomenal Rp1.000 triliun. Data terbaru menunjukkan, hingga April 2026, nilai SRBI telah mencapai Rp957,91 triliun, melonjak signifikan sebesar Rp227 triliun secara year to date (ytd) dibandingkan posisi Desember 2025 yang sebesar Rp730,90 triliun.
Dominasi kepemilikan SRBI masih berada di tangan institusi perbankan dengan porsi mencapai 70,35 persen atau senilai Rp673,90 triliun per April 2026. Sementara itu, investor nonbank turut berkontribusi sebesar 23,78 persen. Jika dirinci berdasarkan kategori, investor asing memegang Rp192,17 triliun, investor domestik sebesar Rp35,66 triliun, dan kategori lainnya sebesar Rp56,19 triliun. Pertanyaannya, apa saja konsekuensi yang menyertai besarnya penerbitan SRBI ini bagi perekonomian nasional?
- SRBI Menjadi Pilar Penting Strategi Stabilisasi Rupiah BI
- SRBI Tawarkan Imbal Hasil Kompetitif untuk Menarik Investor
- BI Mengombinasikan Kebijakan Stabilisasi Melalui Valas, DNDF, dan SRBI
- Dampak SRBI Terhadap Pertumbuhan Kredit dan Biaya Dana
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menegaskan bahwa SRBI telah bertransformasi dari sekadar instrumen pelengkap menjadi bagian integral dan krusial dari strategi stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia. Dilansir dari IDN Times, Sabtu (16/5/2026), Yusuf menyampaikan, “BI memang sekarang sangat mengandalkan instrumen pasar untuk menjaga rupiah, dan SRBI sudah jadi salah satu alat utamanya. Angkanya yang hampir menyentuh Rp1.000 triliun menunjukkan bahwa ini bukan instrumen kecil lagi.” Hal ini mengindikasikan bahwa BI semakin fokus pada pendekatan berbasis pasar untuk menjaga stabilitas moneter.
Yusuf Rendy Manilet juga menjelaskan bahwa pemanfaatan SRBI menawarkan alternatif strategis bagi BI. Ini memungkinkan Bank Sentral untuk tidak semata-mata bergantung pada intervensi langsung di pasar valuta asing yang berpotensi besar menguras cadangan devisa negara. SRBI dirancang secara cermat untuk memikat minat investor agar menempatkan dananya pada aset berbasis rupiah. Daya tarik utama instrumen ini terletak pada penawaran imbal hasil yang kompetitif disertai tingkat risiko yang rendah. Dengan demikian, masuknya arus modal asing ke SRBI diharapkan dapat menopang permintaan terhadap rupiah, sekaligus mengurangi tekanan terhadap nilai tukar. “Kalau investor masuk ke SRBI, otomatis ada permintaan terhadap rupiah yang membantu meredam tekanan kurs,” imbuhnya.
Selain perannya sebagai penjaga nilai tukar, SRBI juga berfungsi efektif dalam menyerap likuiditas berlebih yang ada di perbankan. Oleh karena itu, BI kini mengadopsi pendekatan komprehensif, dengan mengombinasikan intervensi di pasar valuta asing, instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan SRBI sebagai paket kebijakan utama dalam stabilisasi moneter. Menurut Yusuf, strategi terpadu ini terbukti cukup efektif dalam jangka pendek. Meskipun rupiah masih menghadapi tekanan, volatilitas yang terjadi dinilai relatif terkendali jika dibandingkan dengan beberapa negara emerging market lainnya.
Namun, Yusuf turut mengingatkan akan adanya konsekuensi dari peningkatan signifikan outstanding SRBI. Salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah potensi perbankan lebih banyak menempatkan dananya pada instrumen BI ini, daripada menyalurkannya sebagai kredit ke sektor riil. “Kalau bank bisa mendapat imbal hasil sekitar 6,5 persen sampai 7 persen dengan risiko nyaris nol lewat SRBI, insentif untuk agresif memberi kredit ke sektor produktif otomatis berkurang,” ungkap Yusuf, menyoroti dilema antara keamanan investasi dan fungsi intermediasi bank.
Kondisi di mana bank lebih memilih SRBI ketimbang menyalurkan kredit turut memengaruhi laju pertumbuhan kredit perbankan yang masih relatif tertahan. Selain itu, tingginya yield yang ditawarkan SRBI juga menjadi faktor penahan sulitnya penurunan suku bunga domestik. “Yield SRBI yang tinggi membuat bunga deposito sulit turun dan akhirnya bunga kredit juga tetap mahal. Jadi dunia usaha masih menghadapi cost of fund yang tinggi,” jelas Yusuf, menggarisbawahi tantangan bagi sektor usaha dalam mengakses pembiayaan murah.
Lebih lanjut, Yusuf juga menyoroti beban biaya bunga yang harus ditanggung oleh Bank Indonesia seiring membengkaknya outstanding SRBI. Meskipun biaya ini tidak secara langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembayaran bunga instrumen tersebut tetap berpotensi menekan laba bank sentral. Yusuf berpandangan bahwa SRBI adalah instrumen yang efektif sebagai penahan gejolak dalam jangka pendek, namun bukanlah solusi permanen untuk menjaga stabilitas rupiah. “SRBI ini lebih seperti alat untuk membeli waktu. Selama masalah fundamental seperti ketidakpastian kebijakan, tekanan neraca pembayaran, dan lemahnya arus modal jangka panjang belum dibenahi, BI akan terus dipaksa jadi penyangga utama stabilitas rupiah,” tuturnya.
Oleh karena itu, stabilisasi rupiah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada BI. Pemerintah juga memegang peran krusial melalui implementasi kebijakan fiskal yang kredibel, penciptaan iklim investasi yang konsisten, serta penguatan sumber devisa jangka panjang yang berkelanjutan.
- Kurangi Peredaran SRBI, Bank Indonesia Bakal Terbitkan BI-FRN
- Outstanding Turun SRBI Jadi Rp720,61 Triliun, Jaga Likuiditas Bank
- BI Bakal Kurangi SRBI demi Genjot Likuiditas Bank











