KalselBabusalam.com – Pemerintah Indonesia terus memperkuat fondasi pertahanan negara dengan strategi inovatif, salah satunya melalui pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam program pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Inisiatif ini bukan sekadar agenda pelatihan militer biasa, melainkan upaya mendalam untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan karakter kebangsaan yang kuat di kalangan abdi negara.
Brigadir Hengki Yuda Setiawan, Kepala Pusat Komponen Cadangan Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan, mengungkapkan bahwa ASN yang mengikuti pelatihan ini akan menerima uang saku sebesar Rp 1,8 juta. Nominal ini, menurut perwira tinggi TNI Angkatan Darat tersebut, memang lebih kecil dibandingkan uang saku bagi peserta Komcad dari masyarakat non-ASN. Perbedaan ini bukan tanpa alasan, dilansir dari KalselBabusalam.com, Brigadir Hengki menjelaskan, pelatihan Komcad untuk ASN didesain lebih singkat, hanya membutuhkan waktu 1,5 bulan. Hal ini berbeda jauh dengan pelatihan umum yang berlangsung selama tiga bulan penuh.
“Untuk ASN, periode 1,5 bulan sudah dinilai cukup, mengingat mereka telah terbentuk dengan semangat ‘Merah Putih’ yang jelas. Sementara itu, peserta reguler membutuhkan pembinaan yang lebih intensif dan durasi yang lebih lama,” ujar Hengki, menegaskan perbedaan pendekatan pelatihan tersebut pada Kamis, 12 Februari 2026, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat.
Pelibatan ASN sebagai bagian dari Komcad ini, lanjut Hengki, berlandaskan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, serta regulasi turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021. Kedua beleid ini secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sebuah panggilan untuk berkontribusi aktif dalam menjaga kedaulatan.
Program pelatihan militer singkat ini menargetkan 4.000 ASN yang berasal dari 49 kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Data partisipasi menunjukkan antusiasme yang signifikan dari berbagai instansi, termasuk 220 orang dari Kementerian Pertahanan, 135 orang dari Kementerian Dalam Negeri, 130 orang dari Kementerian Agama, 700 pegawai dari Kementerian Keuangan, 64 orang dari Kementerian Perindustrian, 760 pegawai dari Kementerian Sosial, dan sisanya dari berbagai kementerian lainnya. Keberagaman latar belakang peserta ini diharapkan mampu memperkaya perspektif dalam menjalankan peran cadangan.
Selama periode pelatihan, peserta akan merasakan langsung rutinitas kehidupan seorang prajurit. Mereka akan mengikuti jadwal yang ketat, mulai dari bangun pagi, berolahraga, hingga menjalani serangkaian materi pelatihan militer dasar. Namun, Hengki kembali menekankan bahwa esensi pelatihan ini bukanlah untuk mengubah ASN menjadi personel militer penuh. “Pada prinsipnya, kami ingin menularkan kebiasaan dan nilai-nilai kedisiplinan yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan tentara. Ini adalah upaya untuk mentransfer karakter kebangsaan yang kami miliki sebagai prajurit, bukan untuk membawa mereka sepenuhnya ke nuansa militer,” jelasnya.
Meskipun demikian, program pelibatan ASN dalam Komponen Cadangan ini tidak luput dari sorotan dan kritik. Al Araf, Ketua Centra Initiative, menjadi salah satu pihak yang menyuarakan keberatan. Ia menilai strategi pertahanan semacam ini sebagai kekeliruan. Menurut Al Araf, akan lebih bijaksana jika pemerintah mengalokasikan anggaran dan fasilitas pertahanan yang ada untuk mengoptimalkan pelatihan prajurit TNI aktif, yang saat ini kemampuannya masih memerlukan peningkatan. Argumentasi Al Araf juga diperkuat dengan pandangan bahwa ASN sejatinya telah mendapatkan pelatihan bela negara saat proses rekrutmen awal.
“Melatih kembali ASN yang sudah memiliki bekal pelatihan bela negara justru akan membebani keuangan negara,” tegas Al Araf pada Kamis, 12 Februari 2026. Ia menambahkan, “Dalam situasi ekonomi yang sedang sulit seperti sekarang, jangan sampai negara dibebani oleh program yang tujuan dan urgensinya belum sepenuhnya jelas.” Kritik ini menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan efisiensi program, terutama di tengah tantangan ekonomi yang ada.
Pilihan Editor: TNI Merekrut 24 Ribu Tamtama untuk Bercocok Tanam. Apa Urgensinya?
