BANJARMASIN, KalselBabusalam.com — Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmennya untuk mengawal dan mendukung penuh jajaran program kerakyatan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029. Meski demikian, organisasi buruh ini memberi catatan kritis agar pemerintah terus mengevaluasi tata kelola program prioritas guna mencegah potensi penyimpangan di lapangan.
Sikap tegak lurus tersebut disampaikan Ketua DPD KSPSI Kalimantan Selatan, H. Sadin Sasau. Ia menegaskan bahwa langkah daerah ini berpedoman pada arahan Presiden KSPSI Pusat, Andi Gani Nena Wea.
“Kami yakin betul Pak Presiden mempunyai keberpihakan sangat kuat terhadap rakyat dan kaum buruh. Pertama kali dalam sejarah gerakan buruh, beliaulah pimpinan negara yang mau hadir langsung dalam acara May Day,” kata Sadin saat menyampaikan keterangannya, Jumat.
Selain apresiasi atas kehadiran rutin di peringatan Hari Buruh Internasional, KSPSI Kalsel juga menyoroti peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Jawa Timur, oleh Prabowo. Langkah tersebut dinilai sebagai simbol penghormatan negara sekaligus wujud pengakuan nyata atas sejarah perjuangan buruh di Indonesia.
Sebagai bentuk dukungan konkret, KSPSI Kalsel menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal Asta Cita Keenam, yakni pembangunan ekonomi yang dimulai dari desa dan tingkat bawah untuk meratakan kesejahteraan serta mengentaskan kemiskinan.
Beberapa program prioritas yang disorot antara lain:
-
Makan Bergizi Gratis (MBG): Dinilai efektif membantu pemenuhan gizi anak sekolah di perdesaan sekaligus menyerap tenaga kerja lokal.
-
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP): Dipandang mampu mendongkrak perekonomian desa, membuka lapangan kerja, dan menekan angka kemiskinan.
-
Sekolah Rakyat: Program pendidikan yang menyasar masyarakat lapisan bawah.
Meski menilai program-program tersebut memiliki tujuan mulia, KSPSI Kalsel memberikan masukan konstruktif agar dampaknya terasa maksimal. Pemerintah didesak menjadikan KDKMP sebagai pusat integrasi berbagai layanan vital warga desa—mulai dari penyaluran pupuk, penyediaan sarana produksi pertanian, perkebunan, perikanan, hingga akses layanan kesehatan.
Sadin mengingatkan, mengingat besarnya anggaran dan strategisnya peran MBG serta KDKMP, pemerintah tidak boleh lengah dalam hal pengawasan.
“Kami meminta pemerintah untuk terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan tata kelola. Ini penting agar program prioritas nasional tidak mengalami penyimpangan, melainkan berjalan lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran bagi warga desa,” tegas Sadin.
Melalui pengawalan dan kemitraan kritis ini, KSPSI Kalsel berharap seluruh kebijakan kerakyatan yang dicanangkan pemerintah dapat terealisasi tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
