Ratusan warga Kota Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir membanjiri Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemerintah Kota Yogyakarta. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengaktifkan kembali atau mereaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang secara mendadak dinonaktifkan oleh pemerintah sejak 1 Februari. Penonaktifan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemutakhiran data.
BPJS PBI sendiri merupakan program jaminan kesehatan gratis yang sangat krusial bagi warga kurang mampu, di mana iurannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Layanan ini menjadi sandaran utama bagi banyak keluarga rentan untuk mengakses fasilitas kesehatan tanpa biaya.
Pantauan KalselBabusalam.com pada Selasa (10/2) menunjukkan suasana MPP Pemkot Yogyakarta yang dipadati oleh pengunjung. Terlihat banyak di antaranya adalah lansia, dengan raut wajah yang memancarkan harapan besar akan pengaktifan kembali jaminan kesehatan mereka.
“Saya dapat nomor antrean 65. Saya dari rumah jam 07.00 WIB. Sebelum dimulai (dibuka) saya sudah ambil antrean dulu,” ungkap Sumiyati (60 tahun) yang berasal dari Kemantren Ngampilan. Menurutnya, banyak warga lain yang juga berdatangan sebelum jam operasional MPP dimulai, dengan tujuan serupa: mendapatkan nomor antrean secepat mungkin.
Dua Hari Urus BPJS PBI
Sumiyati telah menghabiskan dua hari di MPP ini. Pada kunjungan sebelumnya, ia belum berhasil mereaktivasi BPJS-nya lantaran ada kesalahan data yang perlu diperbaiki di Kartu Keluarga (KK). Situasi ini tentu sangat merepotkan.
“Saya riwa-riwi sana-sini kalau belum aktif buang waktu. Dua hari saya karena ada kesalahan di KK saya. Diperbaharui dulu. Ini saya yang kedua kali ke sini,” tuturnya. Kesulitan ini diperparah dengan status Sumiyati yang sehari-hari membuka warung kecil di rumahnya. Demi mengurus persyaratan BPJS subsidi pemerintah ini, ia terpaksa menutup sementara sumber penghidupannya tersebut.
Sumiyati mengetahui bahwa BPJS-nya tidak aktif pada hari Minggu. Saat itu, anaknya membuka ponsel dan mendengar kabar mengenai banyaknya BPJS yang dinonaktifkan. Setelah diperiksa, ternyata BPJS seluruh anggota keluarga Sumiyati yang berjumlah tiga orang, termasuk dirinya, sudah tidak aktif. Ia pun segera bergerak untuk mengurusnya.
BPJS ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi Sumiyati dan keluarganya. Ia sendiri menderita darah tinggi dan harus rutin kontrol ke puskesmas setiap bulan. Suaminya yang berprofesi sebagai tukang becak juga sangat bergantung pada akses kesehatan dari BPJS. “Suami saya juga darah tinggi, ya kontrol terus,” jelas Sumiyati. Dengan jadwal kontrol di rumah sakit pada 24 Februari, Sumiyati sangat berharap BPJS-nya segera aktif kembali. “Kalau dicabut (BPJS-nya) saya bingung. Sama dokter disuruh cek, besok harus rontgen,” ujarnya cemas.
Peserta BPJS lainnya, Sri Suminah (71 tahun), mendapatkan antrean nomor 139 meskipun ia termasuk yang datang pagi ke Pemkot Yogyakarta. “Masih menunggu. Tadi ke sini jam delapan,” katanya. Sri Suminah menegaskan bahwa ia selalu memanfaatkan BPJS setiap kali kesehatannya terganggu. “Ya ini sehat, tapi nanti kalau periksa-periksa (butuh BPJS),” tambahnya, sambil menyantap roti yang ia bawa sebagai bekal ringan.
Ganjal Perut dengan Gorengan
Situasi serupa dialami Mujiyati (65 tahun) dari Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta, yang juga datang sejak pagi ke MPP Pemkot Yogyakarta untuk segera mengaktifkan BPJS PBI-nya. Karena terburu-buru, ia bahkan tidak sempat sarapan. Untuk mengganjal perut, Mujiyati membeli tiga butir tahu goreng.
“Tadi ke sini jam delapan. Dapat antrean nomor 70,” kata Mujiyati. “Cuma ini tadi beli gorengan, langsung beli tiga. Sama bekal ini air mineral,” tambahnya, menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan untuk segera menyelesaikan urusan ini.
Ayah Sakit Jantung Bergantung BPJS
Nindia (35 tahun) turut hadir mengantar orang tuanya untuk mengaktifkan kembali BPJS PBI. Baginya, hal ini sangat penting mengingat ayahnya memiliki riwayat penyakit jantung dan selama ini rutin berobat dengan tanggungan BPJS. “Soalnya bapak ada riwayat jantung. Setiap bulan kontrol,” terang Nindia.
Ayahnya terakhir kontrol pada Januari lalu, saat status BPJS-nya masih aktif. Namun, setelah mendengar berita penonaktifan massal, Nindia memeriksa kembali dan mendapati BPJS ayahnya sudah tidak aktif. Ia sangat berharap BPJS ini bisa segera aktif kembali agar ayahnya dapat terus leluasa kontrol ke rumah sakit. “(Kalau tidak dikover BPJS) ya pasti lumayan (biayanya). Kemarin juga masuk IGD. Kurang tahu biayanya (kalau bayar mandiri),” ungkap Nindia, menyadari besarnya beban biaya pengobatan jika harus ditanggung sendiri.
Tahu BPJS Tak Aktif Saat Berobat
Suryati (64 tahun) dari Kemantren Gondomanan baru mengetahui BPJS-nya dinonaktifkan ketika ia berobat ke puskesmas dua minggu yang lalu. “Waktu saya ke puskesmas dua minggu yang lalu,” kenangnya.
Selama ini, ia selalu berobat gratis. Namun, pada kunjungan terakhir, petugas memintanya untuk membayar mandiri karena BPJS PBI-nya sudah tidak aktif. “Di puskesmas kemarin Rp 25 ribu untuk obat. Baru pertama kali (bayar),” katanya, mengungkapkan keterkejutannya. Suryati memiliki jadwal kontrol bulanan di RS Bethesda Lempuyangan untuk spesialis penyakit dalam karena menderita asma, dengan jadwal kontrol berikutnya pada 3 Maret. Ia sangat berharap BPJS-nya bisa segera aktif, terutama karena jadwal kontrol ke rumah sakit sudah semakin dekat.
Tanggapan Resmi dari Pemkot Yogyakarta
Menanggapi situasi ini, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Waryono, menyampaikan bahwa program reaktivasi BPJS PBI yang dibiayai APBD sudah dimulai sejak Senin (2/2) lalu. Hingga Senin (9/2), tercatat sudah ada 2.666 orang yang berhasil mereaktivasi kepesertaan mereka.
Selain melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), reaktivasi juga dapat dilakukan melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) dan aplikasi WhatsApp. “Tetap kita terima semua,” kata Waryono, dilansir dari KalselBabusalam.com. Ia menambahkan bahwa proses reaktivasi ini hanya membutuhkan waktu sekitar satu jam jika seluruh persyaratannya lengkap. “Jadi nggak perlu lagi 14 hari (aktivasi), nggak perlu,” tegasnya, memberikan sedikit kelegaan bagi para peserta.
21 Ribu Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menerima informasi bahwa per 1 Februari, sebanyak 21 ribu peserta BPJS PBI JKN di Kota Yogyakarta telah dinonaktifkan. Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri telah berupaya keras untuk mengaktifkan kembali kepesertaan mereka melalui skema PBI yang dibiayai oleh APBD.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu menjelaskan bahwa peserta umumnya baru mengetahui status kepesertaan mereka tidak aktif saat datang ke rumah sakit untuk menggunakan layanan. “Setelah itu mereka menanyakan ke layanan Jamkesda,” ujarnya, menggambarkan alur kepanikan dan kebingungan yang dialami masyarakat.
