KalselBabusalam.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program digitalisasi pendidikan melalui penyediaan televisi pintar atau smart TV ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah meyakini bahwa inisiatif ini akan menjadi katalisator penting dalam mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di tanah air.
Dilansir dari keterangan tertulis Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Gogot Suharwoto, pada Sabtu, 13 September 2025, penggunaan interactive flat panel (IFP) dalam proses pembelajaran menawarkan serangkaian manfaat signifikan. Di antaranya adalah peningkatan motivasi belajar siswa, pemahaman materi yang lebih mendalam, serta pengembangan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman. “Digitalisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah,” ujar Gogot, menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi dalam dunia pendidikan.
Program pengadaan satu smart TV untuk setiap sekolah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjawab tantangan pembelajaran jarak jauh dan mengatasi kekurangan guru yang kompeten. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa program ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan kualitas pendidikan, memungkinkan guru-guru terbaik untuk menjangkau siswa di berbagai daerah, termasuk yang terpencil.
Menanggapi kekhawatiran mengenai pengabaian pembangunan fisik sekolah dan kesejahteraan guru, Gogot menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada kedua aspek tersebut. “Pembangunan fisik infrastruktur tetap jalan, begitu pula komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru,” tegasnya. Program digitalisasi pendidikan ini, lanjutnya, merupakan pelengkap dan bukan pengganti upaya-upaya lain dalam memajukan dunia pendidikan Indonesia.
Lebih lanjut, Gogot membantah tudingan bahwa penyaluran smart TV tidak tepat sasaran. Ia menjelaskan bahwa Kemendikdasmen telah melakukan verifikasi ketat terhadap kesiapan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah yang menjadi target penerima bantuan, berdasarkan data yang terhimpun dalam portal Pendidikan. “Selama sekolah menyatakan siap menerima dan memenuhi kriteria di atas maka sekolah tersebut akan menjadi sasaran penerima program digitalisasi pembelajaran,” jelas Gogot.
Distribusi smart TV telah dimulai sejak Mei 2025 dan ditargetkan rampung di seluruh Indonesia pada pertengahan 2026. Hingga akhir tahun ini, sebanyak 330 unit smart TV akan didistribusikan ke berbagai jenjang satuan pendidikan.
Namun, program ini juga menuai kritik dari berbagai pihak. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti penyaluran bantuan smart TV ke sekolah-sekolah swasta elite, seperti SMA Kolase Gonzaga, Jakarta Selatan. Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, dilansir dari keterangannya pada Jumat, 12 September 2025, mengkritik keras langkah pemerintah yang dianggap tidak selektif dan kurang mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan.
Menurut Ubaid, banyak sekolah di daerah yang masih kekurangan sarana pendukung untuk menerapkan digitalisasi, sementara sekolah-sekolah elite yang turut menerima bantuan sebenarnya sudah memiliki fasilitas serupa. “Ini menyebabkan pemanfaatan hanya sesaat dan tidak optimal,” ungkapnya. Ia khawatir, jika tidak ada pembenahan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, program yang menelan anggaran triliunan rupiah ini berpotensi menjadi lahan korupsi. “Kita semua tidak ingin sektor pendidikan terus berlumuran kasus-kasus korupsi,” tegas Ubaid. “Harus diakhiri yang begini-begini ini.”
Pilihan editor: Setelah Pagar Laut, Kini Tanggul Beton Cilincing Jadi Sorotan
