KalselBabusalam.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah sukses menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin II pada tanggal 1 dan 2 Desember lalu. Pertemuan penting ini menghasilkan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi komprehensif yang siap diajukan kepada pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Rekomendasi ini diharapkan menjadi fondasi bagi kebijakan ekonomi nasional ke depan.
Dalam agenda Rapimnas yang bertajuk “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia” ini, tercatat 1.653 anggota turut berpartisipasi, meliputi perwakilan Kadin pusat, pengurus daerah, hingga ketua asosiasi. Selama dua hari penuh, para pemangku kepentingan berdiskusi intensif, merumuskan masukan yang krusial bagi akselerasi pembangunan ekonomi Indonesia.
Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa hasil Rapimnas ini akan dituangkan dalam sebuah lembar kebijakan resmi yang akan disampaikan langsung kepada Bapak Presiden. Masukan utama yang dihasilkan mencakup berbagai isu vital, mulai dari upaya mengatasi hambatan investasi, mendorong industri padat karya, peningkatan inovasi melalui insentif, penggerakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga komitmen penuh pengusaha dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Catatan pertama, Kadin menunjukkan optimisme tinggi terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan yang diyakini mampu melampaui angka 5,5%. Dalam rangka mendukung visi pemerintah, Kadin juga telah menetapkan enam dari delapan agenda prioritas pemerintahan sebagai program yang dapat segera direalisasikan (quick wins). Program-program tersebut meliputi inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG), pengiriman pekerja migran, perbaikan dan pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, program magang berbayar, serta penguatan Koperasi Merah Putih.
Selaras dengan optimisme tersebut, catatan kedua Kadin menyoroti penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas utama. Anindya Bakrie menyatakan bahwa Kadin siap bekerja sama erat dengan pemerintah untuk membuka lebih banyak peluang kerja, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
Lebih lanjut, dalam catatan ketiga, Kadin mengutarakan harapan besar akan kemudahan investasi di berbagai sektor esensial. Indonesia sangat membutuhkan penanaman modal, terutama di sektor pertanian, energi, industri, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, hingga bidang teknologi kecerdasan buatan (AI) yang terus berkembang pesat. Anindya Bakrie menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan telah menambah likuiditas senilai Rp 276 triliun, menandakan bahwa masalah likuiditas sudah teratasi. “Likuiditas bukan lagi masalah. Masalah ada di sisi permintaan,” ujarnya, mengindikasikan bahwa fokus kini harus beralih pada penciptaan iklim investasi yang lebih menarik. Untuk memastikan realisasi investasi berjalan lancar, Kadin mengusulkan mekanisme penyelesaian sengketa industri atau lahan yang efektif, pemberian tax holiday bagi investasi skala menengah, serta kepastian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Memasuki catatan keempat, Kadin mendesak agar industri padat karya dan digitalisasi mendapatkan dorongan signifikan. Hal ini merupakan elemen krusial dalam akselerasi hilirisasi di berbagai sektor, yang bertujuan meningkatkan nilai tambah produk-produk nasional.
Selanjutnya, catatan kelima menyoroti peningkatan produktivitas pekerja melalui program pelatihan dan pendidikan yang berkualitas. Secara spesifik, Kadin menekankan pentingnya pendidikan integritas untuk membentuk etos kerja yang kuat dan profesional di kalangan para pekerja Indonesia.
Catatan keenam Kadin berfokus pada pendorong inovasi melalui pemberian insentif untuk riset dan pengembangan teknologi. Kadin juga mendorong kolaborasi riset dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta menyelaraskan program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) agar lebih responsif terhadap kebutuhan keahlian industri nasional. “LPDP lebih diselaraskan dengan kebutuhan keahlian industri nasional,” kata Anindya.
Di sektor perdagangan, catatan ketujuh Kadin berharap adanya peningkatan melalui sejumlah strategi, termasuk memperkuat trade remedies, memperbaiki tata kelola impor, dan menyederhanakan perizinan ekspor dan impor. Kadin juga berkomitmen untuk mendampingi UMKM dalam memanfaatkan kesepakatan perdagangan bebas (FTA), terlibat aktif dalam diplomasi dagang, serta menggalakkan kampanye Bangga Buatan Indonesia untuk produk-produk lokal.
Keterlibatan UMKM menjadi poin utama dalam catatan kedelapan. Kadin berharap UMKM dapat diintegrasikan dalam berbagai program pemerintah seperti MBG dan program 3 juta rumah. Hal ini didasari fakta bahwa usaha kecil menyerap hingga 98% tenaga kerja di Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 60% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), menjadikannya tulang punggung ekonomi nasional.
Catatan dan rekomendasi kesembilan menegaskan keinginan Kadin untuk terlibat aktif dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Keterlibatan ini mencakup pembangunan pembangkit listrik berbasis tenaga air, panas bumi, hingga surya, sebagai wujud komitmen terhadap keberlanjutan dan ketahanan energi.
Terakhir, dalam catatan kesepuluh, Kadin menunjukkan kepedulian sosial dengan berkontribusi dalam pembangunan jembatan guna memudahkan akses anak-anak di daerah terpencil yang kerap harus menyeberangi sungai. Dana untuk inisiatif ini akan bersumber dari program corporate social responsibility (CSR). Anindya Bakrie mengungkapkan bahwa setidaknya ada 300 ribu jembatan yang perlu dibangun, dengan estimasi biaya antara Rp 200 juta hingga Rp 800 juta per jembatan.
