Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah rumor yang beredar di pasar mengenai potensi penurunan peringkat kredit (downgrade) Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings. Purbaya pun menyebut dirinya dijadwalkan bertemu dengan perwakilan S&P pada Rabu (3/6) malam.
“Ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan men-downgrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam,” kata Purbaya, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).
Bendahara negara ini menilai kondisi fiskal Indonesia saat ini masih terjaga dengan baik sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk mengkhawatirkan penurunan peringkat kredit. Purbaya menilai tekanan yang terjadi di pasar lebih banyak dipengaruhi sentimen negatif dan berbagai rumor yang berkembang di dalam negeri dibandingkan faktor fundamental ekonomi.
Di sisi lain, menanggapi longsornya IHSG, Purbaya menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang sehat. Ia mencontohkan tingkat inflasi yang masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia (BI).
Baca juga:
- Purbaya Ungkap Peran Kemenkeu Lapor Kejanggalan MBG yang Seret Eks Pimpinan BGN
- Eks Bos Modal Ventura BRI Sebut Investasi ke TaniHub Sudah Lewati Uji Kelayakan
- Prabowo Ingatkan Integritas di Program MBG: Saya Tidak Mau Uang Rakyat Dicuri
“Inflasi kita sekarang masih di dalam target. Target Bank Sentral kan 2,5 plus minus 1 persen. Jadi masih di dalam rentang target,” katanya.
Ia menambahkan bahwa inflasi yang terlalu rendah juga tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi yang ideal. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah tingkat inflasi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Purbaya juga menanggapi outlook negatif yang diberikan Moody’s terhadap Danantara. Ia menilai penilaian tersebut merupakan konsekuensi dari outlook peringkat utang negara Indonesia yang juga berada pada level serupa.
“Moody’s biasanya mengikuti sovereign. Sovereign kita memang outlook-nya negatif di Moody’s, jadi itu bukan hal yang baru,” kata Purbaya.
Purbaya menjelaskan bahwa peringkat Danantara saat ini sudah setara dengan peringkat pemerintah Indonesia sehingga secara prinsip tidak dapat lebih tinggi dari sovereign rating.
“Yang paling tinggi di Indonesia adalah pemerintah atau sovereign. Danantara sama dengan pemerintah, itu sudah bagus sekali,” kata dia.
S&P Keluarkan Peringkat Danantara
S&P Global Ratings memberikan peringkat kredit penerbit jangka panjang BBB dan peringkat jangka pendek A-2 kepada PT Danantara Investment Management (DIM). Lembaga pemeringkat itu juga memberikan outlook stabil mengikuti peringkat kredit sovereign Indonesia.
Dalam laporan yang dirilis Rabu (3/6), S&P mengatakan pihaknya dapat menurunkan peringkat DIM apabila lembaga tersebut menurunkan peringkat Indonesia atau melihat adanya melemahnya dukungan pemerintah. Sebaliknya, S&P juga dapat menaikkan peringkat DIM jika terjadi peningkatan pada peringkat sovereign Indonesia.
S&P menyatakan peringkat DIM mencerminkan pandangan bahwa pemerintah Indonesia hampir pasti akan memberikan dukungan luar biasa yang tepat waktu dan memadai apabila dibutuhkan. Alhasil peringkat DIM disetarakan dengan peringkat kredit Indonesia di level BBB dengan outlook stabil/A-2.
Lembaga pemeringkat itu juga menilai dukungan pemerintah terhadap DIM didorong oleh dua faktor utama. Pertama, peran strategis DIM dalam mengelola aset pemerintah untuk meningkatkan nilai jangka panjang. Termasuk menginvestasikan dividen BUMN ke dalam berbagai proyek strategis yang mendukung pembangunan ekonomi dan dampak sosial.
Kedua, hubungan Danantara yang erat dengan pemerintah sebagai pemegang saham tunggal akhir DIM. Pemerintah disebut memiliki pengawasan langsung terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan melalui parlemen serta dewan pengawas BPI Danantara yang terdiri dari jajaran menteri.
S&P Global Ratings menyatakan tidak menetapkan profil kredit mandiri untuk PT Danantara Investment Management (DIM) karena bukan menjadi faktor utama dalam penilaian peringkat. Mereka pun tidak menetapkan profil kredit mandiri untuk DIM karena hal tersebut bukan faktor penentu utama peringkat, mengingat kemungkinan dukungan dari negara yang hampir pasti.
“Kami tidak percaya bahwa dukungan pemerintah rentan terhadap risiko transisi,” tulis S&P Global, Rabu (3/6).
BPI Danantara didirikan melalui undang-undang pada Februari 2025 sebagai badan hukum yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Lembaga ini memiliki mandat untuk mengelola aset BUMN melalui koordinasi dengan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN), dengan kepemilikan pemerintah sebesar 99% atas saham BUMN.
BPI Danantara juga bertugas menginvestasikan aset pemerintah ke dalam proyek-proyek domestik maupun internasional untuk menghasilkan imbal hasil jangka panjang sekaligus mendukung prioritas pembangunan pemerintah di delapan sektor strategis.
Dalam struktur tersebut, DIM sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki BPI Danantara menjadi kendaraan utama pelaksanaan mandat investasi itu.
S&P Global memperkirakan sumber pendanaan utama DIM akan berasal dari dividen tahunan BUMN yang dialirkan kepada BPI Danantara. Dividen tersebut diproyeksikan berada pada kisaran US$ 5 miliar hingga US$ 6 miliar per tahun.
