MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan jalur rel empat lajur atau double-double track pada koridor vital Manggarai–Cikarang. Jalur ini merupakan arteri utama yang menghubungkan kereta api antarkota dan Kereta Rel Listrik (KRL) dari dan menuju jantung Ibu Kota.
Hingga kini, fasilitas rel empat jalur tersebut baru membentang dari Stasiun Manggarai hingga Stasiun Bekasi. Sementara itu, segmen dari Stasiun Bekasi menuju Stasiun Cikarang masih mengandalkan double track atau dua jalur, yang kerap menjadi titik kemacetan krusial dalam sistem perkeretaapian.
Deddy Herlambang, Ketua Forum Perkeretaapian MTI, menegaskan bahwa percepatan pembangunan rel empat lajur ini esensial untuk meminimalisir potensi risiko kecelakaan fatal. Ia menyoroti insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 sebagai bukti nyata betapa gentingnya situasi ini.
Menurut Deddy, kepadatan lalu lintas kereta yang luar biasa di lintas Jakarta–Cikarang membuat pemisahan operasional antara kereta jarak jauh dan KRL menjadi sebuah keharusan. Perbedaan fundamental dalam pola layanan menjadi argumen utama di balik kebutuhan pemisahan jalur tersebut.
“Idealnya memang dipisah karena karakteristik pelayanannya berbeda. Kereta antarkota dirancang untuk tidak berhenti di setiap stasiun, sementara KRL beroperasi dengan pemberhentian di semua stasiun. Jika terjadi gangguan pada salah satu jalur, dampaknya dapat meluas dan mengganggu seluruh perjalanan kereta lainnya,” terang Deddy, dilansir dari KalselBabusalam.com, Selasa, 28 April 2026.
Ia menambahkan, konsep pemisahan jalur seharusnya tidak hanya berlaku untuk kereta penumpang, melainkan juga idealnya mencakup kereta barang. Dengan implementasi pemisahan ini, potensi bottleneck dan berbagai gangguan operasional dapat ditekan secara signifikan, meningkatkan efisiensi dan keselamatan.
Sayangnya, ambisi besar untuk merealisasikan proyek vital ini masih terbentur kendala anggaran. Deddy mengungkapkan bahwa pemerintah sebetulnya telah merampungkan detailed engineering design (DED) untuk pembangunan jalur krusial ini. Namun, hingga saat ini proyek tersebut belum juga terealisasi karena belum menjadi prioritas dalam alokasi pendanaan.
“Jika dukungan anggaran tersedia, pemisahan jalur tentu dapat segera diwujudkan, sehingga permasalahan bottleneck dan gangguan operasional yang selama ini menghantui dapat diatasi,” imbuhnya.
Deddy juga menyarankan agar Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga dari praktik terbaik di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut telah berhasil menerapkan sistem pemisahan jalur yang efektif antara kereta antarkota, kereta perkotaan, dan kereta barang, membuktikan kelayakan dan manfaatnya.
Tanpa adanya percepatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur vital ini, Deddy memperingatkan bahwa risiko kecelakaan dan gangguan operasional akan terus membayangi sistem perkeretaapian di koridor padat seperti Jakarta–Cikarang.
Hingga berita ini diturunkan, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Allan Tandiono, belum memberikan respons terkait pertanyaan yang diajukan melalui sambungan telepon seluler. Beliau juga belum menanggapi permintaan wawancara maupun panggilan telepon.
Di sisi lain, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan komitmennya untuk meninjau ulang rencana pembangunan empat jalur rel Bekasi–Cikarang. Langkah ini, menurut Dudy, merupakan bagian integral dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian pasca-insiden tabrakan KA Argo Bromo dan KRL yang tragis, menewaskan 14 orang.
“Sebagai bagian dari proses evaluasi yang sedang kami lakukan, kami akan meninjau kembali, termasuk proyek double-double track tersebut. Selain itu, aspek elektrifikasi juga telah masuk dalam program evaluasi kami terhadap layanan kereta api, khususnya pada KRL,” jelas Dudy saat meninjau langsung lokasi tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Selasa siang.
Pilihan Editor: Bengkak Biaya Pengadaan Kereta
