Pemerintahan Presiden B. J. Habibie berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis moneter 1998 dengan menstabilkan nilai tukar rupiah. Namun, apakah resep Habibie masih relevan untuk memulihkan rupiah yang kini menembus 17.700 per dolar AS?
Pada puncak krisis 1998, rupiah sempat nyaris menyentuh 17.000 per dolar AS, sebelum akhirnya kembali stabil di kisaran Rp6.500 per dolar AS.
Kini, rupiah kembali tertekan. Intervensi Bank Indonesia hingga kenaikan suku bunga acuan dinilai belum memberi dorongan signifikan terhadap penguatan rupiah.
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah pada pekan ini ditutup melemah 0,28% ke level 17.717 per dolar AS. Kurs rupiah sempat menguat ke level 17.600 pada Rabu (20/5) saat kebijakan suku bunga BI diumumkan, tetapi kembali ke level 17.700 pada keesokannya.
Baca juga:
- Defisit APBN Berpotensi Lampaui 3% PDB Jika Pemerintah Tak Gubris Masalah Fiskal
- Asing Keluar Rp 807 M saat IHSG Anjlok 8% Pekan Ini, Saham Apa yang Dijual?
Sepanjang tahun ini, rupiah telah melemah 6,22% dan kehilangan lebih dari 14% nilainya terhadap dolar AS sejak pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada Oktober 2024.
Anggota Aliansi Ekonom Indonesia Dwiwulan mengatakan, pelemahan rupiah saat ini memiliki karakter berbeda dibanding krisis 1998.
“Pak Habibie saat itu menghadapi Asian Financial Crisis dan melakukan restrukturisasi perbankan. Sementara sekarang, isunya jauh lebih kompleks,” kata Wulan dalam diskusi terbuka bersama Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta, Sabtu (23/5).
Pada krisis Asia 1997-1998, pelemahan mata uang terjadi secara luas, mulai dari rupiah, baht Thailand, peso Filipina, hingga won Korea Selatan. Namun kali ini, rupiah justru melemah ketika banyak mata uang negara berkembang lain relatif menguat.
Karena itu, menurut Wulan, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak bisa semata dijelaskan oleh faktor geopolitik global seperti yang kerap disampaikan pemerintah dan Bank Indonesia. Ia menilai terdapat persoalan struktural domestik yang membuat investor enggan menyimpan aset dalam rupiah.
“Resep pemulihan rupiah sekarang jauh lebih panjang dibanding era Pak Habibie,” ujarnya.
Bagaimana Habibie Memulihkan Rupiah?
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, sebelumnya mengingatkan bahwa keberhasilan Habibie memulihkan rupiah ditopang oleh pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui reformasi institusional dan demokratisasi.
Menurut Didik, krisis 1998 bukan sekadar krisis ekonomi, melainkan juga krisis kepercayaan dan kelembagaan.
Sejumlah langkah penting yang dilakukan pemerintahan Habibie kala itu meliputi reformasi politik, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, percepatan pemilu, hingga reformasi sektor keuangan dan perbankan.
Pemerintah juga melanjutkan restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan, membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), serta menggabungkan sejumlah bank menjadi Bank Mandiri.
Selain itu, Habibie memperkuat independensi Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.
“Reformasi institusi moneter dan sektor keuangan menjadi faktor inti sehingga masa pemerintahan Habibie yang singkat menjadi fondasi bagi pemerintahan selanjutnya,” kata Didik dalam pernyataan resmi.
Fokus pada Perbaikan Struktural
Menurut Wulan, tekanan terhadap rupiah saat ini mencerminkan persoalan struktural dalam perekonomian domestik. Salah satu indikatornya terlihat dari neraca pembayaran Indonesia.
Neraca transaksi berjalan hampir selalu mengalami defisit sehingga Indonesia bergantung pada surplus transaksi modal dan finansial. Namun dalam kondisi saat ini, arus modal dan finansial juga mulai melemah.
Wulan menilai terdapat ketidaksesuaian antara tabungan domestik dan kebutuhan investasi jangka panjang untuk pembangunan.
“Ada mismatch antara tabungan domestik yang bisa ditarik kapan saja dengan kebutuhan investasi jangka panjang selama 10-20 tahun,” katanya.
Karena itu, Indonesia membutuhkan pembiayaan luar negeri untuk menopang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dinilai masih banyak ditopang faktor musiman seperti belanja pemerintah, sehingga menimbulkan keraguan investor terhadap keberlanjutannya.
Upaya BI Dinilai Belum Optimal
Wulan juga menilai langkah Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah masih terbatas dan belum menyentuh akar persoalan.
Saat ini, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% serta melakukan intervensi di pasar valuta asing.
Namun, kenaikan suku bunga berisiko meningkatkan biaya modal bagi dunia usaha di tengah perlambatan permintaan.
“Kenaikan BI rate juga memiliki risiko terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Wulan.
Sementara itu, intervensi di pasar valas dinilai berpotensi meningkatkan jumlah uang beredar dan memicu inflasi.
Karena itu, menurut Wulan, solusi utama tetap terletak pada pembenahan kondisi domestik, termasuk reformasi kelembagaan Bank Indonesia untuk mengembalikan independensinya.
Ia menilai kebijakan burden sharing yang masih berlanjut setelah pandemi menjadi salah satu alasan perlunya reformasi tersebut.
“Kita bisa melihat sekarang di Dewan Gubernur sendiri sudah masuk political interest,” ujarnya.
