kalselbabusalam.com – , JAKARTA — Krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz mengancam perekonomian negara-negara di Belahan Bumi Utara. Peringatan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA), dan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).
“Perang di Timur Tengah menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah,” demikian bunyi pernyataan tersebut pada Jumat (29/5/2026) lalu.
Keempat lembaga tersebut menyebut negara-negara yang rentan menjadi pihak yang paling terdampak oleh kenaikan harga bahan bakar dan pupuk. Namun, negara-negara di Belahan Bumi Utara juga tidak luput dari dampak apabila krisis di Selat Hormuz terus berlanjut.
“Persediaan minyak global sedang berkurang dengan kecepatan mencapai rekor sebagai respons terhadap hilangnya pasokan besar-besaran melalui Selat Hormuz,” demikian isi pernyataan tersebut.
Mereka memperingatkan bahwa apabila arus pelayaran tidak kembali normal, penyusutan cepat cadangan minyak global menjelang puncak permintaan musim panas di Belahan Bumi Utara akan meningkatkan risiko terhadap keamanan pasokan bahan bakar, kondisi pasar, dan ketahanan ekonomi secara lebih luas.
Keempat lembaga itu berjanji terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan situasi dan menyelaraskan upaya dalam mendukung negara-negara yang paling terdampak serta menjaga stabilitas ekonomi global.
Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Washington dan Teheran kemudian mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan pada 7 April.
Perundingan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa hasil yang jelas. Sementara itu, Amerika Serikat mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Iran Klaim Tetapkan Kendali Permanen Selat Hormuz
Iran mengklaim telah menetapkan kendali permanen atas pelayaran di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, kepada RIA Novosti.
“Saat ini, Iran mengelola selat tersebut sesuai dengan aturan dan mekanismenya sendiri. Tentu saja, penetapan kendali Iran dan penerapan mekanisme pengelolaannya bersifat permanen, bukan sementara,” kata Azizi.
Ia mengatakan Amerika Serikat harus meninggalkan anggapan bahwa langkah-langkah Iran terkait Selat Hormuz hanya bersifat lokal atau jangka pendek. “Negara-negara kawasan juga harus menerima kenyataan ini dan bertindak sesuai dengan aturan Iran,” ujar Azizi.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan terkait pengelolaan dan keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu rute perdagangan energi terpenting di dunia.
AS akan Awasi Selat Hormuz
Sementara itu, presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Selat Hormuz tidak akan dikendalikan oleh Iran maupun negara lain. Menurut dia, AS akan mengawasi jalur perairan strategis tersebut agar tetap terbuka bagi semua pihak.
“Tidak, selat itu akan terbuka bagi semua pihak. Itu adalah perairan internasional, tidak ada yang akan mengendalikannya. Kami akan mengawasinya, kami akan mengawasinya, tetapi tidak ada yang akan mengendalikannya,” kata Trump dalam rapat kabinet, Rabu (27/5/2026).
Trump mengatakan isu mengenai Selat Hormuz saat ini masih dinegosiasikan dengan Iran. Ia juga menyatakan bahwa meskipun Iran ingin menguasai selat tersebut, hal itu tidak akan terjadi.
Angkatan Laut AS mulai memblokade seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran di kedua sisi Selat Hormuz pada 13 April. Washington menyatakan kapal non-Iran tetap bebas melintasi jalur perairan tersebut selama tidak membayar biaya kepada Teheran.
Pemerintah Iran belum mengumumkan pemberlakuan pungutan tersebut. Namun, rencana terkait hal itu disebut telah dibahas. Pada awal Mei, Trump mengumumkan Project Freedom untuk membantu kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz dan ingin keluar dari kawasan tersebut.
Sehari setelah diluncurkan, Trump menunda operasi itu untuk melihat kemungkinan tercapainya kesepakatan dengan Iran. Pada Selasa, Komando Pusat Amerika Serikat (United States Central Command/CENTCOM) membantah laporan yang menyebut pihaknya kembali mengawal kapal-kapal yang melintas di jalur perairan tersebut.
