KalselBabusalam.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyoroti fenomena maraknya pengkritik program pemerintah yang dipolisikan, terutama terkait isu pangan. Menurut Hasto, bangsa ini sejatinya dibangun di atas fondasi dialektika atau pertentangan gagasan yang konstruktif.
“Republik ini dibangun dengan suatu dialektika,” ujar Hasto dengan tegas dalam Seminar Peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) yang berlangsung di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 18 April 2026. Ia menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah wujud nyata dari rasa cinta dan kepedulian terhadap Tanah Air, bukan keinginan agar pemerintahan gagal.
Pernyataan Hasto ini relevan dengan semangat Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Kala itu, KAA menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menciptakan resolusi damai guna mengatasi konflik antara negara-negara Arab dan Palestina. Seruan bersejarah ini didukung oleh 29 negara anggota KAA, termasuk Indonesia. “Ini mengapa Indonesia harus konsisten memperjuangkan Palestina,” tegasnya, memperkuat posisi diplomasi Indonesia.
Selain itu, KAA juga secara tegas menyerukan penghapusan kolonialisme dan memberikan dukungan penuh terhadap posisi Indonesia dalam masalah Irian Barat. Sikap hukum internasional yang diemban KAA ini tercantum dalam Dasasila Bandung, yang menurut Hasto, membawa narasi pembebasan yang kuat.
Narasi pembebasan tersebut, lanjut Hasto, harus dimaknai sebagai penghormatan terhadap perbedaan ide dan pemikiran. Selama perbedaan ini didorong oleh semangat cinta Tanah Air demi kemajuan bangsa, hal tersebut tidak hanya dibenarkan, melainkan sangat penting dalam konteks demokrasi.
Hasto juga menegaskan bahwa PDI Perjuangan harus menjadi partai yang kokoh dan progresif. Partai berlambang banteng moncong putih ini, kata Hasto, harus mampu menghadapi berbagai tekanan demi membebaskan diri dari berbagai bentuk penindasan. Hal ini termasuk memastikan berjalannya fungsi pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) oleh DPR.
Isu mengenai kritik pemerintah yang berujung pada proses hukum ini semakin kentara dengan adanya laporan terhadap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara, Minta Ito Simamora, melaporkan Feri ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong terkait pernyataannya dalam sebuah acara halal bihalal para pengamat.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Budi Hermanto, menyatakan bahwa laporan tersebut diterima pada Jumat, 17 April 2026. Laporan ini tercatat dengan nomor LP/B/2692/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, dan dugaan pelanggaran yang dilaporkan adalah Pasal 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Minta Ito Simamora mengaku sangat resah dengan pernyataan Feri Amsari yang menyebut program swasembada pangan sebagai program yang gagal. Menurut Ito, pernyataan Feri dalam acara tersebut berpotensi memicu perpecahan di kalangan petani dan pedagang di Tanah Air. “Saat Feri Amsari mengatakan tidak swasembada, hal itu sangat meresahkan para petani,” ujarnya.
Sebagai barang bukti, Ito menyerahkan sejumlah tangkapan layar media sosial dan beberapa video yang memuat pernyataan Feri mengenai swasembada pangan. Ia juga turut menyertakan perbandingan data dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung laporannya.
Sementara itu, Feri Amsari belum memberikan respons terkait laporan yang menyeret namanya ini, dilansir dari Tempo. Dalam acara bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan”, Feri secara konsisten menyatakan bahwa Indonesia belum mencapai swasembada pangan.
Feri menegaskan bahwa jika pemerintah mengklaim Indonesia telah swasembada, maka pemerintah harus membuktikannya dengan data yang konkret. “Kenapa dari tahun 2024 sampai 2025 kita masih impor beras 5,4 juta ton, tiba-tiba 2026 menjadi nol? Jawab dulu data itu,” tantangnya dalam forum tersebut, seperti dikutip dari akun Instagram @2045TV.
Menurut Feri, swasembada hanya bisa terwujud jika jumlah lahan sawah bertambah signifikan dan teknologi pertanian semakin maju. Namun, berdasarkan data yang ia miliki, jumlah sawah tidak mengalami peningkatan. “Atau karena teknologi penanaman di sawah yang lebih canggih. Pertanyaan saya, kampung mana di Indonesia yang menanam lebih canggih dari Jepang? Kita mau tahu itu. Tidak ada data itu. Presiden membohongi publik secara terang-terangan,” pungkasnya.
Pilihan Editor: Jalan Terjal Pemakzulan Konstitusional Prabowo-Gibran
Oyuk Ivani Siagian berkontribusi dalam tulisan ini
