KalselBabusalam.com JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini mengadakan sebuah pertemuan penting yang dikenal sebagai investor meeting. Acara ini dihadiri oleh sejumlah direksi perbankan, baik dari entitas pelat merah maupun swasta, serta perwakilan dari perusahaan sekuritas, bertempat di Gedung Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Senin, 13 Oktober 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan interaksi perdananya dengan para pemegang surat utang pemerintah. Kelompok investor ini, yang umumnya berasal dari sektor perbankan dan pasar modal, memiliki peran krusial dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya mengklaim bahwa inisiatif untuk menggelar pertemuan ini justru datang dari para pemegang surat utang pemerintah itu sendiri. Menurutnya, mereka memiliki keinginan kuat untuk mengenal lebih dekat sosok Purbaya yang kini memegang kendali kebijakan fiskal sebagai Menteri Keuangan. Kebutuhan akan transparansi dan pemahaman visi kepemimpinan menjadi alasan utama.
“Mereka ingin tahu, saya kayak gimana orangnya. Benar-benar nggak? Bisa menyampaikan segala macam pandangan kebijakan ke depan untuk memastikan bahwa kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” ungkap Purbaya pada Senin (13/10/2025), menegaskan bahwa para investor mencari kepastian dan arahan yang jelas dari dirinya mengenai strategi ekonomi pemerintah ke depan.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa salah satu isu krusial yang disoroti oleh para investor surat utang pemerintah dalam diskusi tersebut adalah perihal iklim investasi di Indonesia yang dinilai masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Menanggapi hal ini, Purbaya secara jujur tidak menampik bahwa memang ada permasalahan fundamental yang perlu segera diatasi.
“Jadi saya bilang dengan mereka tadi untuk yang investasi tadi, kan sudah perizinan ini sudah puluhan tahun kita tidak bisa betulkan,” jelas Purbaya, menggarisbawahi tantangan lama yang terus menghantui sektor investasi, yaitu kompleksitas dan inefisiensi dalam sistem perizinan yang sudah puluhan tahun menjadi kendala.
Dia menambahkan bahwa di atas kertas, berbagai solusi seperti konsep one stop service atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Online Single Submission (OSS) telah diterapkan. Namun, pada kenyataannya, masalah di lapangan tak kunjung sirna. Oleh karena itu, sebagai langkah konkret, Menteri Keuangan berencana membentuk Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan.
Tim Percepatan Program Pembangunan Unggulan ini nantinya akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Purbaya sangat yakin bahwa dengan terbentuknya tim ini, berbagai hambatan dan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh pelaku bisnis dan investor di Indonesia dapat dipecahkan secara lebih efektif dan efisien, membuka jalan bagi iklim investasi yang lebih kondusif.
