KalselBabusalam.com – Jakarta – Gubernur Riau, Abdul Wahid, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau, Arif Setiawan, dan Sekretaris Dinas PUPR PKPP, Ferry Yunanda, tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan. Ketiganya tiba di markas KPK pada Selasa, 4 November 2025, sekitar pukul 09.49 WIB dan langsung diperiksa.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa seluruh pihak yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau kini sedang dalam pemeriksaan mendalam oleh penyidik. “Pihak-pihak yang sudah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif untuk memastikan sejauh mana keterlibatan mereka dalam perkara yang sedang diselidiki,” ungkap Budi dalam keterangan tertulis, Selasa, 4 November 2025.
KalselBabusalam.com memantau langsung situasi di lokasi. Abdul Wahid terlihat mengenakan kaus putih, celana hitam, dan sandal berwarna hitam. Ia tampak menunduk dan berusaha menutupi wajahnya dengan masker putih, serupa dengan kedua pejabat yang mendampinginya. Mereka bertiga langsung dibawa masuk ke area pemeriksaan tanpa memberikan komentar apapun kepada awak media yang telah menunggu sejak pagi.
Sebelumnya, KPK menggelar OTT di wilayah Provinsi Riau pada Senin malam, 3 November 2025. Operasi senyap tersebut menjerat sejumlah pejabat daerah, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan adanya operasi tersebut dilansir dari Tempo pada Senin malam dengan singkat, “Ya.” Kendati demikian, Fitroh belum bersedia membeberkan detail kasus dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut.
Budi Prasetyo menambahkan, tim penindakan KPK menangkap 10 orang dalam operasi tersebut. Ia memastikan bahwa para pihak yang diamankan merupakan penyelenggara negara yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. “Kami akan memperbarui informasi mengenai siapa saja yang diamankan dan sejauh mana peran mereka dalam perkara ini,” jelasnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Operasi tangkap tangan ini sontak menjadi sorotan publik karena melibatkan kepala daerah aktif. Kasus ini menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat operasi serupa oleh lembaga antirasuah. Hingga saat ini, KPK belum memberikan penjelasan resmi mengenai barang bukti yang disita maupun nominal suap yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Penyidik KPK masih terus memeriksa seluruh pihak yang diamankan guna memperkuat konstruksi perkara sebelum mengumumkan status hukum mereka.
Pilihan Editor: Jerat Korupsi Kepala Daerah
